Politik

AHY ke Kader: Jangan Miskin Harga Diri

AHY ke Kader: Jangan Miskin Harga Diri


AHY berpesan agar kader hidup dengan landasan ilmu dan nilai etika serta moralitas.

TERDEPAN.id, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pesannya kepada seluruh kader di tengah permasalahan yang melibatkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Dalam pesannya, ia menekankan agar para kader tak miskin harga diri. 

“Saya berpesan kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat di mana pun saudara berada, meski kita miskin harta, jangan miskin harga diri. Hiduplah dengan landasan ilmu dan nilai-nilai etika serta moralitas,” ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (8/3).

BACA JUGA :  SBY: 10 Tahun Memimpin, Saya tak Pernah Rusak Partai Lain

Kepada Moeldoko, AHY mengaku akan memaafkannya jika ia menyadari perbuatannya. Sebab sebagai manusia, menurut AHY semua orang tidak sempurna dan tak luput dari kesalahan. 

Sebagai orang yang juga pernah berkutat di dunia kemiliteran, AHY menghormati Moeldoko sebagai seniornya. Apalagi, Kepala KSP itu adalah Panglima TNI di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

“Beliau mantan panglima, saya tetap hormat. Itulah tradisi keprajuritan yang kami junjung tinggi di militer, once a soldier, always a soldier,” ujar AHY. 

Sebelumnya, Jhoni Allen Marbun mengatakan, kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah forum yang sah. Karena itu, ia menilai, penunjukkan Moeldoko sebagai ketua umum juga sah.

BACA JUGA :  Perkenalkan 'Wajah Baru', DPP PPP Bawa Semangat Jelang 2024

“KLB yang konstitusional memilih Pak Moeldoko jadi ketum adalah sah karena dilalui oleh proses mekanisme aturan sebagaimana mestinya, yaitu proses pencalonan,” ujar Jhoni lewat keterangan videonya, Senin (8/3).

Jhoni mengatakan, KLB yang digelar oleh pihaknya juga dipastikannya sah secara konstitusi. Bahkan, forum tersebut dinilai sangat demokratis karena tidak memerlukan persetujuan dari majelis tinggi partai.

“Kami melakukan KLB secara konstitusional melalui tahapan-tahapan acara kongres luar biasa, sekaligus membatalkan majelis tinggi yang mengamputasi demokrasi-demokrasi di Demokrat harus persetujuan mejelis tinggi,” ujar Jhoni. 





Sumber
Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five × five =

Trending

Ke Atas