Anggaran Rp100,1 Triliun Pulihkan Sumatra Dibahas Mendagri dan Menkeu

Pertemuan penting antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya berlangsung di kantor Kementerian Keuangan pada awal pekan ini. Isu utama yang mengemuka adalah alokasi dana raksasa sebesar Rp100,1 triliun yang akan digunakan untuk membiayai rehabilitasi pascabencana alam di Pulau Sumatra, sebuah proyek jangka panjang yang dijadwalkan bergulir mulai 2026 hingga 2028. Angka tersebut tercantum dalam sebuah dokumen Rencana Induk Rehabilitasi yang kini tengah dimatangkan antarinstansi pemerintah.

Diskusi kedua menteri tidak sekadar membahas nominal anggaran, tetapi lebih dalam menyangkut mekanisme pencairan, pengawasan, serta prioritas sektor yang harus didahulukan. Ibarat menyusun puzzle raksasa, dana sebesar itu harus ditempatkan pada pos-pos yang tepat agar pemulihan wilayah terdampak tidak berjalan timpang. Menurut sumber yang dekat dengan pembicaraan, Tito Karnavian mendesak agar proses birokrasi dipercepat, sementara dari sisi fiskal, Purbaya menyoroti perlunya keseimbangan antara belanja darurat dan disiplin defisit negara.

Mengapa Sumatra Butuh Rp100,1 Triliun?

Sumatra merupakan salah satu pulau yang paling rentan terhadap rangkaian bencana alam. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, hingga tanah longsor silih berganti melanda sejumlah provinsi. Dampak kumulatifnya menyebabkan kerusakan infrastruktur vital, melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Pemerintah melihat bahwa pendekatan reaktif semata tidak lagi memadai; diperlukan perencanaan terstruktur yang mengintegrasikan upaya perbaikan fisik, pemulihan sosial, dan penguatan ketahanan bencana di masa depan.

Anggaran Rp100,1 triliun itu dirancang untuk membiayai tiga pilar besar: rekonstruksi infrastruktur publik seperti jembatan, jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan; program pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan sektor pertanian yang porak-poranda; serta mitigasi sistematis dengan membangun tanggul, sistem peringatan dini, dan relokasi permukiman dari zona bahaya. Dengan skema pelaksanaan tiga tahun, 2026 menjadi fase awal penuntasan kerusakan paling parah, 2027 difokuskan pada percepatan pemulihan, dan 2028 diarahkan pada konsolidasi kesiapsiagaan jangka panjang.

Skema Koordinasi yang Diharapkan Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri memiliki peran kunci karena pelaksanaan rehabilitasi melibatkan pemerintah daerah. Tito Karnavian menekankan bahwa tanpa sinkronisasi antara pusat dan daerah, dana sebesar apa pun rawan bocor atau salah sasaran. Dalam pertemuan itu, ia mengusulkan pembentukan tim koordinasi supervisi yang bersifat multilevel, mulai dari tingkat kementerian, gubernur, hingga bupati/wali kota. Tim ini bertugas memastikan setiap rupiah terserap sesuai perencanaan dan sesuai kebutuhan lapangan, bukan berdasarkan kepentingan politik lokal.

“Kita tidak ingin ada duplikasi proyek atau pekerjaan yang tumpang tindih. Setiap desa terdampak harus memiliki peta kebutuhan yang jelas,” ujar seorang pejabat Kemendagri yang enggan disebutkan namanya. Senada dengan hal itu, Menkeu Purbaya juga menyinggung pentingnya transparansi melalui platform digital yang memungkinkan publik memantau progres penggunaan anggaran secara real-time. Teknologi pengawasan ini akan diintegrasikan dengan sistem keuangan daerah agar tidak ada celah penyimpangan.

Tantangan Fiskal di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Merencanakan belanja sebesar Rp100,1 triliun bukan perkara mudah di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Purbaya mengingatkan bahwa defisit APBN harus tetap dijaga pada batas yang diamanatkan undang-undang, sehingga pendanaan tidak bisa seluruhnya mengandalkan penerbitan surat utang baru. Pemerintah akan mengombinasikan sejumlah sumber: realokasi anggaran kementerian/lembaga yang kurang prioritas, hibah dan pinjaman lunak dari lembaga multilateral, serta kontribusi swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan investasi berdampak.

“Ini bukan sekadar soal uang, tetapi bagaimana kita membangun kembali dengan lebih tangguh,” kata Purbaya dalam sebuah forum terpisah. Ia mencontohkan bahwa membangun jembatan tahan gempa di kawasan rawan longsor memang lebih mahal, tetapi dalam jangka panjang akan menghemat biaya perbaikan berulang. Prinsip build back better menjadi roh dari rencana induk ini. Agar optimal, kementerian keuangan juga akan menyiapkan skema asuransi bencana yang dapat meringankan beban negara di masa mendatang.

Apa Selanjutnya?

Usai pertemuan, kedua menteri sepakat membentuk panitia kecil yang akan menyelesaikan detail teknis dalam waktu dua bulan ke depan. Panitia ini melibatkan Bappenas, Kementerian PUPR, BNPB, serta perwakilan pemerintah daerah terpilih. Draft final Rencana Induk Rehabilitasi Pascabencana Alam Sumatra 2026-2028 dijadwalkan masuk ke meja presiden pada akhir tahun ini untuk mendapatkan persetujuan prinsip.

Masyarakat di sejumlah provinsi seperti Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung menaruh harapan besar pada komitmen ini. Mereka telah lama menanti kejelasan bantuan yang kerap tersendat birokrasi. Kini, dengan angka Rp100,1 triliun yang mulai terang dibahas oleh para pengambil kebijakan, titik terang pemulihan Sumatra tampak semakin nyata. Pekerjaan rumah besar tinggal satu: memastikan janji anggaran berubah menjadi rumah yang kembali berdiri, sekolah yang ramai, dan ladang yang menghijau sepanjang tahun 2028.