Anindya Bakrie Soroti Kelanjutan QRIS Pasca Mundurnya Perry Warjiyo

Langkah mengejutkan datang dari bank sentral ketika Perry Warjiyo memutuskan mengakhiri masa jabatannya lebih awal sebagai Gubernur Bank Indonesia. Keputusan ini sontak memicu gelombang pertanyaan dari berbagai kalangan—terutama pelaku usaha yang selama ini merasakan langsung dampak kebijakan transformasi digital yang ia gulirkan. Di tengah ketidakpastian tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, angkat bicara menyoroti satu kekhawatiran mendasar: bagaimana nasib QRIS dan fondasi ekonomi digital yang telah dibangun selama bertahun-tahun?

Bagi dunia usaha, pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi. QRIS telah menjelma menjadi tulang punggung transaksi nontunai di lapisan akar rumput. Dari warung kopi di gang sempit hingga pusat perbelanjaan modern, kode QR biru itu menjadi simbol inklusi keuangan yang berhasil menembus batas-batas kelas sosial. Oleh karena itu, respons dari pimpinan Kadin menjadi penanda bahwa sektor swasta menginginkan kepastian—bukan kemunduran—dalam peta jalan digitalisasi sistem pembayaran nasional.

Warisan Digital yang Tak Bisa Dilepaskan dari Stabilitas Ekonomi

Anindya Bakrie menegaskan bahwa kontribusi eks Gubernur BI tidak bisa dipandang secara parsial. Ibarat membangun sebuah jembatan, stabilitas moneter dan transformasi digital adalah dua pilar yang saling menopang. Di satu sisi, kebijakan makroprudensial menjaga inflasi tetap terkendali dan nilai tukar relatif stabil di tengah guncangan global. Di sisi lain, revolusi pembayaran digital melalui QRIS membuka akses permodalan dan efisiensi transaksi bagi 64 juta pelaku UMKM yang menjadi nadi perekonomian Indonesia.

Data terbaru menunjukkan bahwa per April 2026, jumlah merchant QRIS telah melampaui 38 juta titik dengan volume transaksi bulanan menembus Rp48 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik; ia mencerminkan perubahan perilaku fundamental masyarakat Indonesia dalam bertransaksi. Lebih penting lagi, QRIS menjadi instrumen pemerataan karena pedagang kecil kini bisa menerima pembayaran dari berbagai dompet digital dan mobile banking hanya dengan satu kode standar. Anindya menyebut fenomena ini sebagai "lompatan infrastruktur" yang jarang terjadi di negara berkembang.

"Stabilitas ekonomi dan digitalisasi adalah dua sisi koin yang sama. Tidak mungkin kita bicara pertumbuhan inklusif tanpa sistem pembayaran yang andal, dan sebaliknya, digitalisasi tidak akan bertahan tanpa fondasi makroekonomi yang kokoh," ungkap Anindya dalam sebuah diskusi tertutup yang dikutip awak media pada Senin lalu. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa Kadin memandang masa kepemimpinan Perry Warjiyo sebagai periode di mana kedua elemen tersebut berhasil diselaraskan.

Kekhawatiran Pelaku Usaha: Akankah ada Perubahan Arah Kebijakan?

Di balik apresiasi yang disampaikan, terdapat lapisan kecemasan yang tidak disembunyikan oleh Anindya Bakrie. Dunia usaha tengah bertanya-tanya apakah figur pengganti nantinya akan melanjutkan visi yang sama atau justru melakukan perombakan total. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Setiap pergantian kepemimpinan di institusi sebesar Bank Indonesia selalu membawa potensi pergeseran prioritas yang dapat memengaruhi iklim investasi dan adopsi teknologi di sektor riil.

Kadin secara khusus menyoroti beberapa aspek krusial yang memerlukan jaminan keberlanjutan. Pertama, standarisasi biaya merchant discount rate (MDR) yang selama ini dikenakan sangat rendah untuk usaha mikro—yakni 0 persen untuk transaksi di bawah Rp100 ribu. Kebijakan ini menjadi insentif masif bagi pedagang kecil untuk beralih dari uang tunai. Kedua, interoperabilitas penuh antara penyelenggara jasa pembayaran yang memungkinkan konsumen bebas memilih platform tanpa hambatan teknis. Ketiga, perluasan QRIS lintas negara yang sudah mulai dirintis dengan beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura.

"Kami tidak ingin inovasi yang sudah berjalan baik justru terhenti di tengah jalan karena perbedaan gaya kepemimpinan. Ekosistem digital ini sudah terlanjur besar dan dipercaya oleh puluhan juta pengguna. Tugas pemimpin baru nanti adalah memastikan transisi ini mulus dan visi jangka panjangnya tetap terjaga," tegas Anindya mewakili suara pengusaha yang tergabung dalam Kadin.

Nasib QRIS dan Masa Depan Ekonomi Digital di Tangan Nahkoda Baru

Pembahasan mengenai QRIS tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas: persaingan regional dan ambisi Indonesia menjadi pusat ekonomi digital Asia Tenggara. Sejumlah negara tetangga kini berlomba mengadopsi sistem serupa—Thailand dengan Thai QR, Malaysia dengan DuitNow QR, dan India yang berhasil mengekspor Unified Payments Interface (UPI) ke berbagai pasar global. Jika Indonesia kehilangan momentum, bukan tidak mungkin posisinya akan tergerus.

Anindya Bakrie menekankan bahwa sektor swasta siap mendukung penuh keberlanjutan inisiatif ini, namun memerlukan sinyal jelas dari regulator. Koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Koperasi dan UKM harus tetap solid. Fragmentasi kebijakan hanya akan menciptakan kebingungan di lapangan dan memperlambat adopsi teknologi yang sudah berjalan masif.

Di sisi lain, pengamat ekonomi menilai bahwa fondasi QRIS sudah cukup kuat untuk bertahan melampaui figur individu. Regulasi utamanya sudah tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) dan keputusan sistem pembayaran yang bersifat mengikat kelembagaan. Namun, semangat dan akselerasi yang dibawa oleh pemimpin visioner seringkali menjadi pembeda antara kemajuan inkremental dan lompatan transformatif. Di sinilah letak urgensi dari suara yang dilontarkan Anindya Bakrie: memastikan bahwa pengganti Perry Warjiyo memahami bahwa QRIS bukan sekadar proyek teknologi, melainkan proyek keadilan ekonomi yang menyentuh jutaan rakyat kecil.

Hingga berita ini diturunkan, nama-nama kandidat pengganti masih menjadi bahan spekulasi di kalangan pelaku pasar dan politisi. Yang pasti, mata dunia usaha kini tertuju pada satu hal: akankah Indonesia tetap berada di jalur cepat digitalisasi atau justru mengalami jeda yang berpotensi menghambat pertumbuhan inklusif? Jawabannya mungkin baru akan terungkap dalam beberapa pekan mendatang, namun respons dari Kadin sudah cukup jelas—perjuangan untuk menjaga nyala transformasi digital baru saja dimulai.