Ade Yasin: Profil dan Kinerja Bupati Bogor

Ade Yasin: Profil dan Kinerja Bupati Bogor

Ade Yasin adalah Bupati Bogor periode 2018–2023, meskipun masa jabatannya terhenti pada 2022 akibat kasus hukum. Ia dilantik pada 30 Desember 2018 sebagai bupati perempuan pertama di Kabupaten Bogor. Berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Yasin terpilih bersama wakilnya, Iwan Setiawan, melalui Pilkada 2018 dengan perolehan suara 42,5 persen. Sebelum menjabat bupati, ia merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat selama dua periode. Lahir di Bogor, 29 Mei 1968, Ade Yasin merupakan putri daerah asli Bogor yang karier politiknya dibangun di PPP sejak awal reformasi. Ia dikenal sebagai sosok religius dengan latar belakang pesantren, namun publik lebih mengenangnya karena menjadi kepala daerah pertama di Jawa Barat yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK.

Profil dan Latar Belakang

Ade Yasin menempuh pendidikan dasar dan menengah di Bogor, kemudian melanjutkan ke jenjang sarjana di bidang ekonomi. Sebelum terjun ke politik praktis, ia aktif di organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan, termasuk Muslimat NU dan sayap perempuan PPP. Karier politiknya dimulai dari bawah sebagai kader partai, lalu terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor pada 1999. Ia kemudian naik ke tingkat provinsi sebagai anggota DPRD Jawa Barat untuk dua periode berturut-turut, yakni 2009–2014 dan 2014–2019, meskipun periode keduanya tak tuntas karena memenangi Pilkada Bogor 2018. Di DPRD Jabar, Ade Yasin pernah menjabat Wakil Ketua Komisi IV yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, memberi bekal pengalaman yang relevan untuk memimpin daerah penyangga ibu kota dengan persoalan tata ruang dan transportasi yang rumit. Struktur partai pun dilaluinya: ia menjabat Ketua DPW PPP Jawa Barat, posisi strategis yang memuluskan langkahnya menuju kursi bupati.

Program Unggulan dan Kinerja

Selama masa kepemimpinannya yang efektif berjalan tiga setengah tahun, Ade Yasin menelurkan sejumlah program yang menjadi andalan pemerintahannya. Di bidang pendidikan keagamaan, ia mencetuskan Gerakan Magrib Mengaji dengan target menyasar 100.000 santri di 40 kecamatan. Program ini diintegrasikan dengan revitalisasi 1.500 majelis taklim serta bantuan honor bagi 12.000 guru mengaji. Anggaran pendidikan keagamaan dialokasikan sebesar Rp 120 miliar per tahun, kenaikan signifikan dari era sebelumnya yang hanya Rp 70 miliar. Di sektor ekonomi pedesaan, Ade Yasin menjalankan Program Satu Desa Satu Produk Unggulan dengan membentuk 416 Badan Usaha Milik Desa pada 2021, meningkat dari 250 BUMDesa pada 2019. Total omzet BUMDesa di Kabupaten Bogor tercatat tembus Rp 65 miliar pada 2021. Ia juga gencar membenahi infrastruktur jalan desa, dengan data 310 kilometer jalan desa dibangun atau diperbaiki dalam tiga tahun pertama pemerintahannya.

Program unggulan lainnya adalah Bogor Halal Hub yang dimaksudkan menjadikan Kabupaten Bogor sebagai pusat ekonomi syariah di Jawa Barat melalui pengembangan kawasan industri halal di Kecamatan Gunung Sindur. Proyek ini dikawal regulasi berupa Peraturan Bupati dan didukung kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Di sektor pariwisata, Ade Yasin menginisiasi revitalisasi objek wisata alam seperti Curug Nangka dan pemetaan 55 titik ekowisata baru. Angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor pada 2021 mencapai 5,2 juta orang, pulih cepat pasca-pandemi. Namun, berbagai capaian ini kemudian tercoreng oleh skandal korupsi yang menjerat dirinya.

Tantangan dan Kontroversi

Pemerintahan Ade Yasin dihadapkan pada persoalan kronis Kabupaten Bogor: kemacetan, tata ruang semrawut, dan banjir tahunan. Meskipun berbagai program dicanangkan, kemajuan di sektor ini dinilai lambat. Banjir besar Januari 2020 membuat 8.000 rumah terendam dan dikaitkan dengan alih fungsi lahan di kawasan Puncak yang masif. Kritik terhadap lemahnya penegakan aturan tentang bangunan liar dan vila tak berizin terus mengemuka. Namun, kontroversi terbesar yang mengakhiri karier politiknya adalah penangkapan oleh KPK pada 26 April 2022 dalam operasi tangkap tangan. Ade Yasin diduga memberi suap sebesar Rp 1,9 miliar kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat untuk memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021. Kasus ini mencoreng citra politiknya, menjadikannya tersangka bersama sejumlah pejabat pemkab, dan akhirnya ia diberhentikan tetap sebagai bupati pada Juli 2022. Vonis pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman penjara empat tahun dan denda Rp 200 juta kepada Ade Yasin.