I Nyoman Giri Prasta: Profil dan Kinerja Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta: Profil dan Kinerja Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta adalah Bupati Badung yang pertama kali dilantik pada 17 Februari 2016 untuk periode 2016-2021, dan berhasil memenangkan pemilihan kembali untuk periode kedua 2021-2024. Ia merupakan kader PDI Perjuangan yang telah memimpin salah satu kabupaten terkaya di Indonesia ini selama dua periode berturut-turut. Di bawah kepemimpinannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung konsisten menjadi yang tertinggi di Bali, dengan kontribusi dominan dari sektor pariwisata melalui pendapatan hotel dan restoran yang mencapai lebih dari Rp3,8 triliun per tahun.

Profil dan Latar Belakang

Lahir di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Badung pada 13 Februari 1970, Giri Prasta menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Denpasar, dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Udayana. Sebelum terjun ke politik eksekutif, ia membangun karier politik dari akar rumput sebagai anggota DPRD Kabupaten Badung periode 2004-2009. Karier politiknya melesat ketika ia menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Badung periode 2015-2020, posisi strategis yang mengantarkannya ke kursi Bupati. Ia juga pernah tercatat sebagai pengusaha properti dan kontraktor, latar belakang yang membentuk pemahamannya tentang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Pada pemilihan Bupati 2015, Giri Prasta berpasangan dengan I Ketut Suiasa dan meraih kemenangan dengan perolehan suara 55,34 persen. Ia kembali menang pada Pilkada 2020 bersama wakil yang sama dengan dukungan koalisi gemuk partai politik.

Program Unggulan dan Kinerja

Salah satu program paling menonjol pada era kepemimpinan Giri Prasta adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk masyarakat adat, yang lebih dikenal dengan istilah Dana Bantuan Desa Adat. Melalui Peraturan Bupati, setiap desa adat di Badung menerima dana operasional sebesar Rp300 juta per tahun, sementara setiap banjar adat menerima Rp100 juta per tahun. Dengan 122 desa adat dan lebih dari 500 banjar di wilayah Badung, total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp90 miliar per tahun. Program ini dirancang untuk memperkuat lembaga adat sekaligus menjaga keberlangsungan budaya Bali di tengah gempuran modernisasi pariwisata.

Program unggulan kedua adalah Jaminan Kesehatan Badung Sejahtera (JKBS), yang melengkapi program JKN-KIS nasional. Melalui JKBS, Pemerintah Kabupaten Badung menanggung 100 persen biaya perawatan kesehatan bagi seluruh warga ber-KTP Badung, termasuk untuk penyakit katastropik seperti jantung, kanker, dan gagal ginjal. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 420.000 jiwa terdaftar sebagai penerima manfaat, dengan realisasi anggaran mencapai Rp198 miliar. Indikator keberhasilannya tampak dari cakupan kepesertaan jaminan kesehatan semesta (UHC) Badung yang mencapai 99,8 persen pada akhir 2023, salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Tantangan dan Kontroversi

Ketergantungan fiskal pada sektor pariwisata menjadi tantangan terbesar yang dihadapi Giri Prasta. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sempat membuat PAD Badung anjlok hingga 60 persen, dari Rp4,2 triliun (2019) menjadi hanya Rp1,68 triliun (2020). Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Badung di bawah kepemimpinannya dipuji karena berhasil melakukan refocusing anggaran secara cepat tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kontrak daerah. Meskipun demikian, kritik tetap muncul terkait lambatnya diversifikasi ekonomi, sementara sektor pertanian di Badung Utara masih menghadapi persoalan alih fungsi lahan yang masif mencapai rata-rata 100 hektar per tahun. Kontroversi lain yang sempat mencuat adalah penolakan sebagian warga dan aktivis lingkungan terhadap pembangunan jalan lingkar utara yang dikhawatirkan membuka koridor baru spekulasi lahan di kawasan resapan air Petang. Giri Prasta merespons kritik tersebut dengan melakukan dialog publik dan memastikan proyek akan mengikuti analisis dampak lingkungan secara ketat.