Dua kali Jokowi memberikan tugas kepada Erick Thohir, keduanya sukses! Pertama, ketika Erick memimpin kepanitiaan Asian Games hingga sukses. Kedua, ketika Erick memimpin TKN, yang membawa kemenangan bagi Jokowi kembali menjadi Presiden untuk periode yang kedua.
Sementara di dalam pidato kampanyenya ketika itu (2019), Jokowi sudah menyampaikan rencananya untuk menggabungkan semua BUMN menjadi Super Holding. Holding BUMN ini seperti Temasek di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia.
Mengingat latar belakang Erick Thohir merupakan pengusaha muda yang sukses, maka Jokowi memilihnya untuk ditempatkan menjadi Menteri BUMN untuk mempersiapkan Holding BUMN tadi. Untuk itu Jokowi mengeluarkan Keppres No. 40/M tentang pembentukan Tim Restrukturisasi BUMN, agar memiliki keleluasaan dalam melikwidasi dan menggabungkan BUMN. Jadi, Erick Thohir melaksanakan tugas khusus untuk melaksanakan restrukturisasi BUMN untuk kemudian membentuk Holding BUMN.
BUMN, yang jumlahnya 142 perusahaan, akan direstrukturisasi, sehingga yang tidak efisien akan dilikwidasi atau digabungkan hingga hanya tinggal 40 BUMN sebelum dibentuk menjadi Holding BUMN. Untuk melikwidasi atau menggabungkan BUMN-BUMN ini hingga tinggal hanya 40 perusahaan, maka pastilah akan memberhentikan para manajemen atas dan komisarisnya. Sementara di luar banyak penggemar yang ingin menempati jabatan komisaris ini. Semenjak beberapa waktu lalu sudah terjadi perdebatan tentang hal ini di berbagai media termasuk medsos.
Sebagaimana telah dirancang sebelumnya, bahwa Holding BUMN berperan mengayomi UMKM dan Koperasi. Ini dapat terlihat lewat Pasar Digital (PaDi) yang telah dipersiapkan Pemerintah dengan menugaskan PT Telkom membuat dan mengelolanya. Pasar Digital (PaDi) ini sudah dilaunching oleh Pemerintah pada 17 Agustus 2020 lalu. Semua UMKM dan Koperasi melakukan pemasaran produknya melalui Pasar Digital (PaDi) tersebut. Pemerintah mewajibkan Holding BUMN membeli keperluan-keperluan tertentu dari Pasar Digital (PaDi). Dalam hubungan seperti itu terlihat jelas bahwa Holding BUMN mengayomi UMKM dan Koperasi.
Peran UMKM dan Koperasi sangatlah besar terhadap perekonomian Indonesia. Adapun sumbangan UMKM mencapai 60,34% dan Koperasi menyumbang 4,48% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Sedang tenaga kerja di tanah air terserap sebanyak 97% ke dalam UMKM, sehingga UMKM dan Koperasi ini perlu ditopang dan Holding BUMN yang akan menopangnya. Itu sebabnya betapa pentingnya Holding BUMN ini untuk menopang dan mengayomi UMKM dan Koperasi nantinya.
Sementara itu, UU 11/2020 tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi perijinan dan kemudahan lainnya bagi UMKM dan Koperasi. Ke depan, UMKM dan Koperasi akan semakin berkembang dengan ada kemudahan tersebut. Di masa terjadinya kesulitan ekonomi sekarang ini, maka UMKM itulah yang menggerakkan perekonomi nasional. Dan, itu sudah terbukti pada krisis moneter tahun 1998 di mana UMKM, terutama UMK, ini yang menggerakkan pekenomian Indonesia keluar dari krisis.
Di tengah-tengah usaha pemerintah melalui Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam melakukan restrukturisasi BUMN untuk membentuk Holding BUMN, maka likwidasi dan penggabungan BUMN akan terjadi. Dari 142 BUMN akan berkurang menjadi 40 BUMN, sehingga pastilah terjadi pemberhentian komisaris-komisari dalam jumlah yang banyak. Sementara itu banyak yang menginginkan dirinya menempati jabatan komisaris tersebut. Mereka menyebut dirinya berasal dari relawan, aktivis, dan lain sebagainya.
Sepertinya mereka tidak memikirkan lagi restrukturisai tersebut untuk menyehatkan BUMN. Dan, kemudian dibentuk menjadi Holding BUMN yang akan menunjang perekonomian nasional serta mendukung UMKM & Koperasi tadi. Bangunan ekonomi seperti ini diperlukan bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga untuk jangka panjang. Untuk jangka pendek adalah untuk keluar dari kesulitan ekonomi yang sedang terjadi sekarang. Pemerintah sudah demikian banyak mengucurkan stimulus ekonomi kepada UMKM untuk menggerakkan perekonomian nasional sekarang ini.
Apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh Jokowi melalui Erick Thohir haruslah didukung untuk keluar dari krisis ekonomi sekarang ini. Relawan mendukung Jokowi dengan keyakinan bahwa Indonesia akan lebih baik di bawah kepemimpinan Jokowi. Relawan tidak menuntut jabatan komisaris dan tidak mengganggu rencana restrukturisasi BUMN hanya demi jabatan komisaris. Relawan lebih berpihak kepada bangsa dan negara ini di bawah kepemimpinan Jokowi. Sehingga, Relawan Jokowi lebih berpihak kepada 270 juta rakyat Indonesia yang berharap segera keluar dari masalah ekonomi sekarang ini.
Edward Simanungkalit (Pemerhati Sosial)
