Politik

Gerindra: Jokowi tak Boleh Lepas Tangan Soal Pilpres

Gerindra: Jokowi tak Boleh Lepas Tangan Soal Pilpres


TERDEPAN.id, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut cawe-cawe atau ikut campurnya merupakan kewajiban moral. Menurutnya, Jokowi sebagai seorang pemimpin negara memang tak boleh lepas tangan soal pemilihan presiden (Pilpres) 2024.


“Jadi cawe cawe-cawe itu dalam konteks positif, cawe-cawe kalau anda searching tuh cawe cawe artinya membantu. Jadi presiden itu tidak boleh lepas tangan begitu saja soal perpolitikan pilpres ini, sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku,” ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/6/2023).


Saat ini, ia menilai bahwa Jokowi belumlah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Apalagi jika kaitannya dengan Pilpres 2024, hingga sekarang belum ada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang resmi.


“Ya (cawe-cawe) sepanjang beliau tidak ikut kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, itu jelas di Undang-Undang Pemilu,” ujar Habiburokhman.

 


Partai Gerindra sendiri terus mengkomunikasikan kandidat-kandidat dengan cawapres untuk Prabowo Subianto kepada Jokowi. Salah satunya adalah mengkonsultasikan nama Menteri BUMN Erick Thohir.

BACA JUGA :  Pilkada 2020, Prabowo Bebaskan Gerindra di Daerah Berkoalisi


“Tepatnya kami berkomunikasi dengan Pak Jokowi sebagai salah satu sahabat kami, sahabat Pak Prabowo. (Komunikasi) Soal cawapres yang pas untuk Pak Prabowo siapa, apa Pak Erick Thohir atau nama-nama lain kami terus berkomunikasi,” ujar Habiburokhman.


Selain berkomunikasi dengan Jokowi, Partai Gerindra juga membahas ihwal cawapres Prabowo dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar. Sebab, kedua partai sudah resmi bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).


“Kita berkoalisi saat ini punya komitmen yang sama bagaimana Indonesia ke depan bisa lebih kuat, memiliki pemimpin nasional yang berani membela kepentingan bangsa dan negara,” ujar Habiburokhman.


Jokowi kembali menyampaikan maksud cawe-cawe atau ikut campur yang pernah dinyatakannya beberapa hari lalu. Jelasnya, cawe-cawe itu adalah bentuk kewajiban moral jelang transisi kepemimpinan pada 2024.


“Saya cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai Presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024. Ya harus menjaga agar kepemimpinan nasional serentak, pilpres, itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan,” ujar Jokowi usai pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

BACA JUGA :  Computex 2020 batal digelar - TERDEPAN.id


“Masa riak-riak yang membahayakan bangsa saya disuruh diem. Ndaklah,” sambungnya mengakhiri konferensi pers.





Sumber
Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

18 − 13 =

Trending

Ke Atas