Intervensi SPPG Beli Langsung ke Kandang, Jurus Mentan Amran Selamatkan Peternak Ayam dan Telur

Pasar komoditas unggas nasional kembali berguncang. Harga ayam broiler hidup dan telur ayam ras di tingkat peternak terperosok ke titik nadir, membuat ribuan peternak kecil menjerit. Di tengah tekanan itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman angkat bicara sekaligus mengumumkan langkah intervensi strategis: memerintahkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk membeli telur dan ayam langsung dari kandang peternak, tanpa melalui rantai tengkulak panjang yang selama ini menggerus margin produsen.

Kebijakan ini bukan sekadar respons reaktif terhadap gejolak harga. Di dalamnya terkandung logika restrukturisasi tata niaga pangan yang selama ini timpang, di mana peternak kerap menjadi pihak paling dirugikan ketika terjadi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Lantas, apa yang sebenarnya memicu anjloknya harga unggas kali ini, dan bagaimana mekanisme pembelian langsung diharapkan menjadi penyelamat?

Anatomi Anjlok: Saat Pasokan Melimpah Mengguncang Kandang

Harga ayam broiler hidup di tingkat peternak dilaporkan menyentuh angka di bawah Rp16.000 per kilogram, sementara harga pokok produksi berkisar pada Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Setiap kilogram yang dijual berarti kerugian bagi peternak. Situasi serupa menimpa komoditas telur ayam ras, yang harganya di beberapa sentra produksi bahkan tidak mampu menutup biaya pakan.

Menurut Amran Sulaiman, fenomena ini terutama dipicu oleh lonjakan pasokan yang tidak terkendali pasca momen-momen permintaan tinggi sebelumnya. Banyak peternak memperbesar produksi saat harga sedang melambung, namun ketika momentum permintaan mereda, pasar kebanjiran stok dan harga pun terjun bebas. Ditambah lagi, distribusi yang tidak merata menyebabkan telur dan ayam menumpuk di sentra-sentra produksi sementara daerah konsumen tidak tersentuh secara optimal.

Dalam logika ekonomi konvensional, jatuhnya harga akibat kelebihan pasokan adalah mekanisme pasar yang alamiah. Namun, Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa membiarkan peternak menanggung beban sendirian—apalagi ketika banyak di antara mereka adalah peternak rakyat berskala kecil yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada siklus panen unggas.

"Jangan sampai ada kekeliruan dalam memahami situasi ini," tegas Amran, mengingatkan bahwa fluktuasi harga ekstrem bukan semata soal supply-demand, melainkan juga menyangkut keberlangsungan produksi pangan nasional. Jika peternak bangkrut, yang terancam bukan hanya mereka, tetapi juga ketahanan pangan negara dalam jangka menengah dan panjang.

SPPG sebagai Instrumen Stabilisasi: Membongkar Rantai Tengkulak

Di sinilah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memainkan peran kunci. Dibentuk untuk menjamin ketersediaan pangan bergizi bagi masyarakat, SPPG kini diarahkan untuk menyerap langsung produksi peternak. Mekanismenya sederhana namun potensial mengguncang tata niaga konvensional: peternak tidak lagi harus menjual hasil panennya kepada tengkulak atau pedagang pengumpul dengan harga yang ditekan habis-habisan. Sebaliknya, SPPG akan datang langsung ke kandang, membeli dengan harga yang lebih wajar, dan menyalurkan komoditas tersebut ke program-program pangan pemerintah.

Langkah ini membawa setidaknya tiga dampak langsung yang signifikan. Pertama, peternak mendapatkan kepastian harga dan pasar, sehingga mereka tidak perlu panik menjual dengan harga di bawah ongkos produksi hanya karena khawatir ayam atau telurnya tidak laku. Kedua, pemangkasan rantai distribusi berarti selisih harga yang biasanya dinikmati oleh lapisan tengkulak dan pedagang perantara kini beralih kembali ke kantong produsen. Ketiga, stok yang diserap SPPG mengurangi tekanan pasokan berlebih di pasar terbuka, sehingga harga di tingkat konsumen pun bisa lebih stabil.

Yang menarik, pendekatan ini sebenarnya bukan hal baru dalam teori kebijakan pangan. Negara-negara dengan sektor pertanian kuat seperti India dan Jepang telah lama menerapkan skema pembelian langsung pemerintah untuk komoditas strategis. Bedanya, kali ini instrumennya adalah satuan pelayanan gizi yang lahir dari kebutuhan program, bukan sekadar badan penyangga harga. Ini memberikan legitimasi tambahan: setiap butir telur dan potong ayam yang dibeli tidak akan mubazir, karena langsung tersalurkan dalam program pemenuhan gizi masyarakat.

Tantangan di Lapangan dan Pertanyaan yang Belum Terjawab

Meski menjanjikan, kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan operasional yang tidak ringan. Pertama, kapasitas serapan SPPG menjadi pertanyaan krusial. Jika volume pembelian tidak cukup signifikan dibandingkan total produksi nasional, dampaknya terhadap harga akan terbatas dan hanya bersifat temporer. Kedua, logistik pengangkutan dari kandang-kandang peternak yang tersebar di berbagai pelosok membutuhkan infrastruktur pendingin dan armada transportasi yang memadai, terutama untuk daging ayam segar yang rentan rusak.

Ketiga, koordinasi antara Kementerian Pertanian, SPPG, dan pemerintah daerah harus berjalan mulus. Tanpa data produksi yang akurat dan real-time, risiko salah sasaran atau bahkan munculnya praktik percaloan baru tetap mengintai. Amran sendiri mengakui bahwa implementasi di lapangan memerlukan pengawasan ketat, dan ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk tidak bermain-main dengan kebijakan ini.

Belum lagi ada pertanyaan yang lebih fundamental: apakah intervensi pembelian langsung ini akan menjadi solusi permanen atau sekadar pereda sementara? Struktur industri perunggasan nasional yang masih timpang—di mana peternak mandiri harus bersaing dengan perusahaan integrasi vertikal raksasa yang menguasai hulu hingga hilir—membutuhkan pembenahan yang jauh lebih mendalam daripada sekadar program pembelian.

Namun, setidaknya untuk jangka pendek, langkah Amran ini memberikan ruang napas bagi peternak yang sedang terhimpit. Sinyal dari pemerintah bahwa negara hadir dan tidak akan membiarkan produsen pangan berjuang sendiri adalah modal politik yang penting. Kini, ujian sesungguhnya terletak pada kecepatan dan ketepatan eksekusi, serta keberlanjutan komitmen fiskal untuk mendanai program penyerapan ini dalam skala yang benar-benar berdampak.

Di tengah kompleksitas pasar unggas nasional, satu hal yang pasti: tanpa intervensi, peternak akan terus menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai pangan. Kebijakan SPPG membeli langsung ke peternak adalah langkah awal—sekaligus ujian apakah birokrasi pangan kita mampu bergerak cukup cepat sebelum kandang-kandang itu benar-benar sepi dari aktivitas produksi.