Intimidasi Meningkat, 9 Sekolah Pengungsi Rohingya di Malaysia Tutup

Serangan verbal dan hasutan kebencian yang terus bergulir di platform digital maupun ruang publik di Malaysia telah membawa dampak langsung: sembilan sekolah yang selama ini menjadi tumpuan pendidikan anak-anak pengungsi Rohingya terpaksa menutup pintu. Keputusan pahit ini bukan karena kekurangan dana atau tenaga pengajar, melainkan lantaran rasa takut yang kian mencekik para orang tua. Mereka khawatir anak-anak mereka menjadi sasaran intimidasi, kekerasan fisik, atau perundungan berbasis identitas di tengah meningkatnya sentimen anti-pengungsi.

Komunitas Rohingya di Malaysia, yang sebagian besar tidak memiliki dokumen resmi, telah membangun jaringan sekolah informal sendiri untuk memastikan generasi muda tetap mendapat akses belajar. Namun, ujaran kebencian yang menyebar luas, terutama di media sosial, telah menciptakan lingkungan yang tidak aman. Dari komentar bernada ancaman hingga aksi penolakan di lingkungan sekitar, tekanan itu membuat keberadaan sekolah-sekolah ini seperti berdiri di atas bara.

Gelombang Intimidasi yang Mematikan Semangat Belajar

Menurut laporan yang dihimpun dari aktivis kemanusiaan setempat, sedikitnya sembilan sekolah di berbagai negeri bagian—seperti Selangor, Kuala Lumpur, dan Penang—telah menghentikan operasi dalam beberapa pekan terakhir. Sekolah-sekolah itu biasanya menampung ratusan anak dari jenjang dasar hingga menengah. Para guru yang juga berasal dari komunitas Rohingya mengaku mendapat ancaman langsung maupun tidak langsung, sementara beberapa lokasi sekolah menerima kunjungan dari kelompok yang menuntut penutupan.

Dampaknya pun langsung terasa. Lebih dari 1.200 siswa diperkirakan tidak lagi mendapat pembelajaran terstruktur. Sebagian dari mereka sempat mencoba belajar di rumah dengan panduan seadanya, tetapi keterbatasan ruang dan minimnya bahan ajar membuat upaya itu sulit dipertahankan. Seorang relawan yang enggan disebut namanya mengisahkan, "Banyak anak menangis karena tidak bisa bertemu teman dan guru mereka. Mereka tidak mengerti mengapa sekolah ditutup, hanya tahu bahwa ada orang jahat yang mengancam."

Potret Buram Anak-Anak Tanpa Status

Untuk memahami krisis ini, perlu ditilik bahwa pengungsi Rohingya di Malaysia berada dalam posisi hukum yang serba terbatas. Malaysia bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, sehingga para pengungsi tidak memiliki hak kerja formal maupun akses ke layanan publik, termasuk pendidikan nasional. Sekolah komunitas menjadi satu-satunya jalan agar anak-anak ini bisa membaca, menulis, berhitung, dan membangun bekal hidup. Ketika opsi itu lenyap, mereka menghadapi ancaman putus sekolah permanen.

Situasi ini menciptakan lingkaran setan. Tanpa pendidikan, anak-anak pengungsi semakin rentan terhadap eksploitasi, pekerja anak, atau pernikahan dini. Selain itu, terputusnya interaksi reguler dengan guru juga berdampak pada kesehatan mental mereka yang sudah terguncang oleh pengalaman traumatis pengusiran dari Myanmar dan perjalanan berbahaya ke Malaysia. Layanan konseling berbasis sekolah yang sebelumnya menjadi tempat berkeluh kesah kini ikut menghilang.

Di Balik Statistik: Suara yang Tak Sampai

Organisasi non-pemerintah yang selama ini mendukung sekolah-sekolah tersebut, termasuk penyediaan kurikulum darurat dan pelatihan guru, menyuarakan keprihatinan mendalam. Mereka mencatat bahwa kampanye kebencian daring telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, dengan narasi yang menggambarkan pengungsi sebagai ancaman ekonomi dan sosial. Akibatnya, sebagian masyarakat lokal turut mendorong penutupan sekolah dengan alasan mengganggu ketertiban umum, meskipun tidak ada bukti bahwa sekolah tersebut menimbulkan masalah.

Para pegiat hak asasi mendesak pemerintah Malaysia untuk mengambil langkah nyata: tidak hanya dengan menjamin keamanan anak-anak pengungsi, tetapi juga dengan menindak tegas ujaran kebencian yang memicu aksi intimidasi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) sebelumnya pernah merekomendasikan agar akses pendidikan bagi anak pengungsi dipermudah, namun hingga kini implementasinya masih minim. Ketiadaan perlindungan hukum membuat komunitas Rohingya kesulitan melapor ketika mengalami ancaman.

Upaya Bertahan dan Harapan yang Masih Menyala

Di tengah tekanan, sejumlah orang tua dan guru berusaha menyelenggarakan kelas-kelas kecil secara sembunyi-sembunyi di rumah-rumah. Model "sekolah bawah tanah" ini hanya mampu menampung puluhan anak, tidak sebanding dengan kebutuhan besar yang ada. Beberapa organisasi internasional dikabarkan sedang menjajaki kemungkinan pembelajaran jarak jauh menggunakan telepon pintar, meskipun tantangannya berat karena banyak keluarga yang tidak mampu membeli paket data.

Para relawan berharap agar perhatian dunia internasional tidak hanya tertuju pada krisis pengungsi di perbatasan, tetapi juga pada nasib anak-anak yang sudah berada di negara transit seperti Malaysia. "Pendidikan adalah satu-satunya vaksin melawan kemiskinan dan keputusasaan. Jika sekolah terus ditutup, kita sedang menciptakan generasi yang hilang," ujar seorang aktivis kemanusiaan yang telah lama mendampingi komunitas Rohingya.

Fenomena ini sekaligus menjadi cermin bagi masyarakat Malaysia bahwa ujaran kebencian memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari sekadar unggahan di linimasa. Ia menghancurkan masa depan anak-anak yang tidak pernah memilih untuk berada dalam situasi tanpa kewarganegaraan. Harapan terakhir kini bertumpu pada tekanan publik dan diplomatik agar sekolah-sekolah itu dapat dibuka kembali dengan jaminan keamanan, serta agar negara segera merumuskan kebijakan inklusif bagi pendidikan pengungsi.