Jaksa ICC Karim Khan Dicopot Akibat Tuduhan Pelanggaran Seksual

Karim Ahmad Khan, sosok yang baru-baru ini menjadi sorotan global karena mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, resmi kehilangan jabatannya sebagai Jaksa Utama Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC). Keputusan mengejutkan ini diambil setelah serangkaian tuduhan serius terkait pelanggaran seksual mencuat ke permukaan, mengguncang institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan internasional.

Pencopotan ini bukan sekadar drama internal sebuah lembaga hukum di Den Haag. Ini adalah pukulan telak bagi kredibilitas ICC, terutama karena keputusan Khan untuk mengejar Netanyahu telah menempatkannya di tengah pusaran geopolitik paling panas abad ini. Ibarat sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah badai, nahkoda yang memegang kemudi justru terpaksa diturunkan karena kebocoran dari dalam lambungnya sendiri.

Kronologi Pencopotan yang Mengguncang Den Haag

Laporan internal yang bocor ke publik mengonfirmasi bahwa Badan Pengawas Independen ICC telah merekomendasikan pemberhentian Khan setelah penyelidikan awal mengindikasikan adanya bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus ini ke tahap lebih serius. Meskipun detail spesifik dari tuduhan tersebut belum diungkap sepenuhnya, langkah cepat yang diambil oleh mekanisme pengawasan internal menunjukkan keseriusan dugaan pelanggaran yang melibatkan figur setingkat Jaksa Utama.

Situasi ini menciptakan dilema besar bagi ICC. Di satu sisi, institusi ini harus membuktikan bahwa tidak ada seorang pun — bahkan pemimpinnya sendiri — yang kebal terhadap pertanggungjawaban. Di sisi lain, kekosongan kepemimpinan di kantor kejaksaan dapat menggagalkan momentum kasus-kasus besar, termasuk penyelidikan terhadap pejabat Israel dan kelompok Hamas yang telah menelan biaya dan upaya diplomatik luar biasa.

Jejak Karir yang Kini Tercoreng

Karim Khan, seorang pengacara kelahiran Inggris berdarah Pakistan, dilantik pada tahun 2021 dengan mandat untuk memulihkan reputasi ICC setelah pendahulunya, Fatou Bensouda, menghadapi kritik tajam dan sanksi dari Amerika Serikat. Dengan latar belakang sebagai pembela hak asasi manusia yang berpengalaman di tribunal internasional untuk Rwanda dan bekas Yugoslavia, Khan hadir sebagai figur yang diharapkan mampu menavigasi politik internasional yang rumit.

Namun, tuduhan pelanggaran seksual kini menghancurkan citra yang susah payah dibangunnya. Ironi yang menyakitkan bagi banyak pengamat adalah bahwa seseorang yang tugasnya menuntut kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk kejahatan seksual sebagai senjata perang, justru dituduh melakukan tindakan yang melanggar integritas paling dasar dari seorang manusia. Ini bukan sekadar kontradiksi moral — ini adalah petaka bagi legitimasi moral pengadilan itu sendiri.

Dampak Langsung terhadap Kasus Netanyahu dan Galon

Surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, yang diterbitkan pada November 2024, adalah keputusan paling berani dalam sejarah ICC. Aplikasi tersebut menuduh mereka menggunakan kelaparan sebagai metode perang dan dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil di Gaza. Keputusan itu langsung memicu kemarahan dari Israel dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat, yang mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap para pejabat ICC.

Dengan dicopotnya Khan, masa depan surat perintah tersebut kini berada dalam ketidakpastian. Pengganti sementara atau permanen mungkin memiliki interpretasi hukum yang berbeda, atau tekanan politik yang meningkat dapat mendorong peninjauan ulang terhadap kasus tersebut. Para korban di Gaza yang menaruh harapan pada keadilan internasional kini harus menghadapi kenyataan bahwa proses hukum yang sudah lamban menjadi semakin terhambat oleh krisis internal yang tidak terduga.

Lebih jauh, para terdakwa dan pendukung mereka sudah mulai menggunakan skandal ini sebagai amunisi untuk mendelegitimasi seluruh penyelidikan. Argumennya sederhana namun efektif di panggung politik: bagaimana sebuah pengadilan bisa mengadili pemimpin negara lain ketika jaksa utamanya sendiri tidak mampu menjaga standar moral minimal?

Mekanisme Suksesi dan Jalan Panjang ke Depan

Majelis Negara-negara Pihak (Assembly of States Parties/ASP) ICC akan segera mengadakan sesi darurat untuk menunjuk jaksa penuntut sementara sambil memulai proses pemilihan jaksa baru secara permanen. Proses ini diperkirakan memakan waktu berbulan-bulan, menciptakan kekosongan kepemimpinan di saat ICC membutuhkan arah yang tegas untuk menghadapi krisis legitimasi yang berlapis.

Organisasi masyarakat sipil dan para ahli hukum internasional mendesak agar proses transisi dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Mereka memperingatkan bahwa penundaan sekecil apa pun dalam penanganan kasus-kasus aktif akan dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk berlindung di balik birokrasi dan politik, mengikis perlahan fondasi keadilan internasional yang sudah rapuh.

Kasus Karim Khan adalah pengingat pahit bahwa institusi global tidaklah sempurna — mereka dijalankan oleh manusia dengan segala kerentanannya. Namun, respons terhadap krisis ini akan menentukan apakah ICC mampu mempertahankan relevansinya di abad ke-21, atau perlahan-lahan tenggelam sebagai eksperimen hukum yang gagal mewujudkan cita-citanya sendiri.