Politik

Komisi IX DPR Soroti Penyerapan Anggaran di Kemenkes Rendah

wakil-ketua-komisi-ix-dpr-ri-saleh-partaonan-daulay-_180406143439-800.JPG


Paling banyak diserap justru adalah anggaran BPJS Kesehatan.

TERDEPAN.id,JAKARTA — Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi peringatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lambannya penyerapan anggaran di kementerian kesehatan (Kemenkes). Apa yang disampaikan presiden tersebut juga menjadi sorotan komisi IX DPR RI. 

Menurut Saleh, dalam dua kali rapat kerja terakhir, persoalan penyerapan menjadi hal yang menjadi perbincangan hangat di komisi IX DPR RI. “Dalam paparan menkes kemarin, tingkat penyerapan masih berada pada posisi 47 persen, masih ada 53 persen lagi yang belum terserap,” ujar Saleh dalam pesan singkatnya kepada TERDEPAN.id, Ahad (28/6).

Lanjut Saleh, dari 47 persen yang terserap, kelihatannya malah yang paling banyak diserap justru adalah anggaran BPJS Kesehatan. Itu artinya, masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan oleh kemenkes. Selain itu, ia juga menerima laporan bahwa insentif tenaga medis yang menangani Covid-19 belum dibayarkan secara keseluruhan. 

Bahkan, kata Saleh, sampai sejauh ini, baru dibayarkan sekitar 40 persen. Sementara untuk yang 60 persen lagi masih menunggu verifikasi data dari daerah. Maka jika penyerapannya rendah seperti ini, uang tentu tidak akan beredar di masyarakat. “Daya beli masyarakat otomatis akan turun. Akibatnya, akan terjadi krisis seperti yang dikhawatirkan presiden,” keluh Saleh.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengatakan bahwa alasan kemenkes yang menyebut bahwa rendahnya penyerapan karena adanya covid-19 tidak bisa diterima. Sebab, covid-19 ini tidak jelas akan sampai kapan berakhirnya. Saleh mempertanyakan, kalau tidak berakhir sampai akhir tahun, lalu apakah anggaran-anggaran yang ada dibiarkan tidak terserap? 

“Lalu untuk apa pembahasan anggaran tahun 2021? Apa tidak cukup memakai dana sisa yang tidak terpakai di tahun 2020,” tanya Saleh.

Saleh berpendapat bahwa apa yang disampaikan presiden ini sangat serius. Buktinya, pidato beliau ini sengaja dipublikasikan melalui akun resmi Sekretariat Presiden. Ini menandakan bahwa presiden ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa beliau peduli dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Terutama terkait dengan persoalan Covid-19 dan ekonomi masyarakat secara luas.

“Kalau tidak mau diketahui publik, tidak mungkin dipublikasikan seperti itu. Ini pasti ada maksud dan tujuannya. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Semoga saja presiden menemukan jalan yang terbaik dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada,” tutup Saleh.





Sumber

BACA JUGA :  Pengamat Militer: Prajurit LGBT Bisa Dipecat
Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Ke Atas