Sutedjo Pimpin Kulon Progo Periode Kedua Fokus Percepatan Infrastruktur
<h2>Sutedjo Pimpin Kulon Progo Periode Kedua Fokus Percepatan Infrastruktur</h2> <p>H. Sutedjo, S.H., M.H. adalah Bupati Kulon Progo yang mulai menjabat sejak 22 Mei 2017 untuk periode pertama, dan kembali terpilih untuk periode kedua pada Pilkada 2
Sutedjo Pimpin Kulon Progo Periode Kedua Fokus Percepatan Infrastruktur
H. Sutedjo, S.H., M.H. adalah Bupati Kulon Progo yang mulai menjabat sejak 22 Mei 2017 untuk periode pertama, dan kembali terpilih untuk periode kedua pada Pilkada 2020 sehingga masa jabatannya berlanjut hingga 2027. Ia merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berhasil mempertahankan dominasi partai berlambang banteng moncong putih itu di wilayah barat Daerah Istimewa Yogyakarta.
Profil dan Latar Belakang
Sutedjo lahir di Kulon Progo pada 30 November 1964. Sebelum terjun ke dunia politik praktis, ia memiliki latar belakang sebagai advokat dan praktisi hukum. Pendidikan formal ditempuhnya dengan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan kemudian melanjutkan ke jenjang Magister Hukum (M.H.). Karier politiknya dimulai dari tingkat bawah, ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo dari Fraksi PDIP. Posisi strategis yang pernah diembannya sebelum menjadi bupati adalah sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Kulon Progo, yang menjadi kendaraan politik utamanya memenangkan kontestasi Pilkada. Pada periode pertama (2017-2022), Sutedjo menggandeng Fajar Gegana sebagai Wakil Bupati. Untuk periode kedua (2022-2027), ia berpasangan dengan Triyono, yang merupakan mantan birokrat senior di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
Program Unggulan dan Kinerja
Salah satu capaian paling menonjol dari kepemimpinan Sutedjo adalah akselerasi pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kecamatan Temon. Meskipun proyek ini merupakan agenda nasional, peran pemerintah daerah di bawah Sutedjo krusial dalam proses pembebasan lahan dan penataan kawasan aerotropolis. Bandara yang mulai beroperasi penuh pada Maret 2020 ini kini menjadi pintu gerbang utama wisatawan menuju Yogyakarta dan Jawa Tengah selatan. Dampak ekonominya signifikan, memicu pertumbuhan hotel, restoran, dan jasa transportasi di Kulon Progo bagian selatan. Di bidang infrastruktur, Sutedjo menggenjot pembangunan jalan lintas selatan (JLS) yang menghubungkan kawasan bandara dengan destinasi wisata seperti Pantai Glagah dan Pantai Congot. Pada periode keduanya, ia mencanangkan program strategis "Semangat Mbangun Desa" dengan alokasi dana keistimewaan yang difokuskan pada pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa.
Program unggulan lain yang menjadi perhatian adalah pengentasan kemiskinan melalui skema jaring pengaman sosial dan pemberdayaan UMKM. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Kulon Progo berhasil ditekan dari 19,5 persen pada 2017 menjadi sekitar 15,9 persen pada 2024, meskipun masih berada di atas rata-rata provinsi. Sutedjo juga mendorong pengembangan Kawasan Industri Sentolo sebagai pusat pertumbuhan baru di sisi timur Kulon Progo. Di sektor pariwisata, penetapan Geopark Jogja yang mencakup Bukit Nglanggeran dan pegunungan sewu sebagai UNESCO Global Geopark pada 2023 memberikan nilai tambah bagi branding daerah. Pemerintahannya juga meluncurkan program "Bela dan Beli Kulon Progo" untuk menggerakkan ekonomi sirkular dengan mengoptimalkan produk-produk lokal.
Kontroversi dan Tantangan
Masa kepemimpinan Sutedjo tidak luput dari kritik dan kontroversi. Kasus paling menyita perhatian publik adalah penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018 terkait dugaan suap pengurusan anggaran di DPRD Kulon Progo. Meskipun kemudian ia dibebaskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta karena tidak terbukti bersalah, kasus ini sempat mengguncang kepercayaan publik. Isu agraria juga menjadi tantangan serius, terutama konflik lahan di wilayah pembangunan bandara yang melibatkan warga penolak relokasi dari kelompok Wahana Tri Tunggal. Ketimpangan pembangunan antara wilayah selatan yang terdampak bandara dengan wilayah utara (perbukitan Menoreh) masih menjadi pekerjaan rumah. Program pengentasan kemiskinan kerap dikritik karena dianggap terlalu bergantung pada bantuan sosial dan belum menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
Penilaian dan Prospek
Secara objektif, Sutedjo adalah pemimpin yang mampu membaca arah angin pembangunan dan memanfaatkan momentum proyek strategis nasional untuk kepentingan daerah. Fleksibilitas politiknya terlihat dari kemampuannya membangun koalisi yang solid di DPRD, meskipun sempat diterpa isu hukum. Keberhasilannya mempertahankan kursi bupati pada Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19 menunjukkan basis dukungan yang masih kuat. Namun, tantangan ke depan tidak ringan. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) harus diakselerasi agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat dan dana keistimewaan. Transformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri jasa di sekitar kawasan bandara perlu dikelola agar tidak menciptakan ketimpangan baru. Dengan sisa masa jabatan hingga 2027, konsolidasi program pengentasan kemiskinan dan pemerataan infrastruktur menjadi penentu utama warisan kepemimpinan Sutedjo bagi Kulon Progo.
Comments (0)