Kursi Wamentan Kosong, Peternak Desak Pemerintah Pilih Profesional

Kekosongan jabatan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) kini menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan di sektor peternakan nasional. Posisi strategis yang ditinggalkan Sudaryono setelah dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional (BGN) ini memicu harapan baru bagi komunitas peternak, yang selama ini mendambakan representasi sejati di lingkaran pengambil kebijakan tertinggi. Mereka tidak sekadar menginginkan pengganti administratif, melainkan figur yang benar-benar memahami denyut nadi peternakan dari hulu hingga hilir.

Dorongan paling vokal datang dari Permindo, organisasi yang menaungi para pelaku usaha dan peternak di seluruh Indonesia. Mereka menyerukan agar pemerintah menempatkan sosok profesional di kursi Wamentan, seseorang yang rekam jejaknya tidak diragukan dalam mengelola isu-isu peternakan. Argumen utamanya sederhana namun mendasar: kebijakan yang lahir dari pemahaman autentik akan jauh lebih efektif dibandingkan keputusan yang hanya bertumpu pada laporan di atas meja. Di tengah tekanan inflasi pangan dan fluktuasi harga daging serta telur, kehadiran wakil menteri berlatar belakang peternakan dinilai sangat krusial.

Transisi Sudaryono dan Momen Refleksi Kebijakan

Perpindahan Sudaryono ke BGN menandai babak baru tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi arah kebijakan pertanian nasional. BGN dibentuk untuk mengonsolidasikan program-program gizi yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian, dan penunjukan Sudaryono menunjukkan kepercayaan tinggi pemerintah terhadap kapasitasnya. Namun, di sisi lain, kursi Wamentan yang ia tinggalkan kini menjadi ruang kosong yang harus diisi dengan kalkulasi matang.

Momen transisi ini, menurut sejumlah pengamat, adalah kesempatan emas bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta kompetensi di Kementerian Pertanian. Sektor peternakan menyumbang porsi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, namun kerap kali isu-isunya tertutupi oleh dominasi tanaman pangan. Tanpa figur deputi yang secara spesifik mengadvokasi kepentingan peternakan, disparitas perhatian kebijakan berpotensi melebar. Inilah yang mendorong Permindo untuk menyuarakan aspirasinya secara terbuka.

Apa yang Diinginkan Peternak dari Sang Pengganti

Bagi komunitas peternak, profesional bukan sekadar label. Mereka merujuk pada individu yang pernah terlibat langsung dalam siklus produksi peternakan, memahami seluk-beluk manajemen pakan, kesehatan hewan, serta dinamika pasar dan rantai pasok. Pengetahuan teknis semacam itu tidak dapat diperoleh hanya dari seminar atau briefing staf, melainkan melalui pengalaman bertahun-tahun di lapangan. Sosok ideal yang dibayangkan adalah seseorang yang ketika mendengar istilah Feed Conversion Ratio atau manajemen biosekuriti langsung paham implikasinya terhadap efisiensi produksi dan harga di tingkat konsumen.

Permindo menekankan bahwa Wamentan baru harus mampu menjembatani kepentingan peternak kecil dan besar. Di satu sisi, ada peternak mandiri dengan puluhan ekor sapi yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada usaha ternaknya. Di sisi lain, terdapat perusahaan peternakan terintegrasi yang mengelola jutaan ayam broiler. Kedua kutub ini membutuhkan kebijakan yang adil dan tidak timpang. Seorang profesional yang paham spektrum ini diyakini akan lebih cakap merancang regulasi, mulai dari tata niaga jagung sebagai pakan hingga tata kelola impor daging yang kerap menjadi polemik.

Urgensi di Balik Tuntutan Profesionalisme

Di balik desakan ini tersimpan kekhawatiran yang tidak ringan. Sektor peternakan Indonesia tengah menghadapi tantangan multidimensional. Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang merebak beberapa waktu lalu menjadi ujian telak bagi ketahanan subsektor ini, menimbulkan kerugian ekonomi triliunan rupiah dan mengganggu distribusi ternak antarwilayah. Belum lagi persoalan klasik berupa ketergantungan impor bahan pakan ternak, fluktuasi harga day old chick (DOC), hingga isu kesejahteraan hewan yang semakin mendapat sorotan global. Semua persoalan ini memerlukan pemimpin dengan kepekaan dan pengetahuan spesifik, bukan sekadar administrator umum.

Jika kursi Wamentan diisi oleh figur yang tidak memahami akar permasalahan peternakan, maka respons kebijakan terhadap krisis-krisis tersebut dikhawatirkan akan lambat dan kurang tepat sasaran. Sejarah mencatat, keterlambatan dalam mengeluarkan kebijakan pengendalian wabah atau proteksi harga dapat berdampak domino: peternak gulung tikar, pasokan menyusut, harga melambung, dan konsumen kelas bawah menjadi korban. Inilah skenario yang ingin dicegah oleh Permindo dan komunitas peternak secara luas.

Selain aspek krisis, visi jangka panjang juga menjadi pertimbangan. Indonesia memiliki potensi besar untuk tidak hanya swasembada, tetapi juga menjadi eksportir produk peternakan. Namun, jalan menuju sana memerlukan inovasi di bidang teknologi tepat guna, digitalisasi rantai pasok, serta peningkatan mutu produk agar memenuhi standar internasional. Peran Wamentan yang visioner dan paham seluk-beluk industri akan menjadi katalis yang menentukan arah pengembangan ini.

Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan siapa nama yang akan mengisi posisi strategis tersebut. Namun, pesan dari peternak sudah jelas: mereka tidak menginginkan sekadar pengisi jabatan seremonial. Yang mereka butuhkan adalah wakil menteri yang sanggup berdiri di tengah kandang, memahami keringat mereka, dan mentransformasikannya menjadi kebijakan yang berkeadilan. Apakah pemerintah akan mendengarkan, hanya waktu yang bisa menjawab.