Lahan Pertanian di Jawa dan Sulawesi Selatan Terancam Kekeringan, Ini Langkah Pemerintah

Musim kemarau yang kian menguat di sejumlah wilayah Indonesia mulai menimbulkan dampak serius pada sektor pertanian. Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan menjadi dua kawasan yang paling terdampak, dengan ribuan hektare lahan sawah dilaporkan mengalami kekeringan. Kondisi ini tidak hanya mengancam hasil panen, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional. Pemerintah, melalui kementerian terkait, bergerak cepat dengan menyiapkan serangkaian langkah darurat dan strategi jangka pendek demi menyelamatkan produksi padi petani.

Skala Kekeringan dan Wilayah Terdampak

Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa area persawahan yang mulai mengering tersebar di sejumlah provinsi utama penghasil beras. Di Jawa, wilayah seperti Indramayu, Karawang, dan Subang mengalami penurunan pasokan air irigasi secara signifikan. Sementara di Sulawesi Selatan, sentra produksi di Bone, Wajo, dan Sidrap turut melaporkan surutnya permukaan air di saluran irigasi primer. Total lahan yang terpantau mengalami kekeringan hingga akhir Juli mencapai lebih dari 120.000 hektare, dengan sekitar 30 persen di antaranya sudah memasuki kategori kekeringan berat yang berisiko gagal panen.

Para petani di daerah terdampak mulai merasakan dampak langsung. Beberapa di antaranya terpaksa menunda masa tanam, sementara yang sudah menanam padi di lahan tadah hujan melihat tanaman mereka menguning sebelum waktunya. Situasi ini diperparah oleh fenomena El Nino yang masih berlangsung, membuat curah hujan di bawah normal dan memperpanjang durasi kemarau.

Strategi Pemerintah Atasi Kekeringan

Menghadapi ancaman tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Pertanian telah mengerahkan sejumlah program bantuan dan intervensi teknis. Lebih dari 20.000 unit pompa air disalurkan ke daerah rawan kekeringan untuk memanfaatkan sumber air dari sungai, embung, atau sumur dalam. Pompa-pompa ini diprioritaskan untuk lahan yang masih memungkinkan diselamatkan, terutama yang memasuki fase generatif atau pembentukan bulir padi.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan dan rehabilitasi embung serta sumur resapan. Program ini bertujuan menampung sisa-sisa hujan atau aliran permukaan yang masih ada, agar dapat dimanfaatkan pada puncak musim kering. Di beberapa lokasi, teknologi irigasi tetes mulai diperkenalkan untuk tanaman pangan lain sebagai alternatif penggunaan air yang lebih efisien.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah modifikasi cuaca. Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama TNI Angkatan Udara telah diinstruksikan untuk melakukan operasi hujan buatan di wilayah yang memiliki potensi awan basah. Kendati tidak murah dan hasilnya tak selalu pasti, strategi ini diharapkan dapat sedikit menambah ketersediaan air di waduk-waduk utama, seperti Waduk Jatiluhur di Jawa Barat dan Waduk Bili-Bili di Sulawesi Selatan.

Dukungan untuk Petani dan Antisipasi Jangka Panjang

Pemerintah juga mengalokasikan bantuan langsung kepada petani. Program asuransi usaha tani padi (AUTP) digencarkan agar petani yang gagal panen akibat kekeringan tetap memiliki modal untuk menanam kembali saat musim hujan tiba. Klaim asuransi diproses lebih cepat dengan melibatkan dinas pertanian daerah dan penyuluh lapangan. Di sisi lain, Kementerian Sosial dan pemerintah daerah menyiapkan program padat karya sebagai jaring pengaman ekonomi bagi keluarga petani yang kehilangan pendapatan.

Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah mulai mendorong diversifikasi pangan dan penyesuaian kalender tanam. Varietas padi yang lebih tahan kering, seperti Inpari 42 dan Inpari 43, disosialisasikan agar petani dapat beradaptasi dengan perubahan iklim yang semakin nyata. Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder juga menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dengan target penambahan luas layanan irigasi teknis hingga 1 juta hektare pada 2029.

Meskipun berbagai upaya telah disiapkan, para ahli mengingatkan bahwa krisis air di sektor pertanian memerlukan koordinasi lintas kementerian yang lebih solid. Sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjadi kunci agar peringatan dini kekeringan dapat direspons lebih cepat. Langkah pemerintah saat ini dinilai cukup tanggap, namun keberhasilan akhirnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan dan dukungan alam yang belum bisa sepenuhnya dikendalikan.