Legislator PKS nilai kontroversi kamus sejarah timbulkan kecurigaan pada Kemendikbud
TERDEPAN.id, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menanggapi kontroversi Kamus Sejarah Indonesia garapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menuai kontroversi karena tak mencantumkan sejumlah tokoh. Ia menganggap kontroversi itu menimbulkan kecurigaan terhadap Kemendikbud.
Faqih menyayangkan tidak masuknya tokoh Pendiri NU KH Hasyim Asyhari dalam kamus itu. Menurutnya, kinerja Kemendikbud dalam hal literasi pun patut dipertanyakan akibat hal ini.
“Kemendikbud adalah leading sector yang paling bertanggungjawab dalam upaya perbaikan literasi. Termasuk literasi sejarah. Bagaimana kalau faktanya seperti ini?” kata Faqih kepada TERDEPAN.id, Rabu (21/4).
Faqih mengingatkan Kemendikbud supaya bekerja cermat supaya tak timbul kecurigaan. Sebab sebelumnya Kemendikbud membuat heboh lewat hilangnya pelajaran sejarah dalam kurikulum pendidikan.
“Lantas sekarang Kamus sejarah kita dibelokkan dengan menghilangkan tokoh sekaliber Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, wajar kalau sebagian orang lantas mengatakan bahwa ini kelanjutan kegagalan penghapusan pelajaran Sejarah,” ujar politikus PKS itu.
Faqih mendorong Kemendikbud mengevaluasi total jajarannya beserta produk kerja yang sudah dibuat. Tujuannya guna memantau kekeliruan lain yang berpotensi masih tercantum dalam produk buatan Kemendikbud.
“Saya kira Kemendikbud perlu ada evaluasi menyeluruh. Karena tidak hanya 1 atau 2 dokumen yang perlu revisi,” ucap Faqih.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan buku Kamus Sejarah Indonesia yang tidak memuat tokoh Pendiri NU KH Hasyim Asyhari sudah ditarik dari laman Rumah Belajar. Selain itu, buku-buku yang terkait sejarah modern juga telah ditarik untuk direview kembali.
Hilmar mengatakan penarikan buku ini dilakukan karena pihaknya ingin memastikan permasalahan kekurangan yang ada di buku sejarah bisa diselesaikan. “Kita tidak mau sama sekali ada problem seperti ini,” kata Hilmar, dalam telekonferensi, Selasa (20/4).
Sumber
