Pernyataan Airlangga dinilai bisa memunculkan saling curiga antarkelompok.
TERDEPAN.id, JAKARTA–Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan ke publik siapa aktor yang mensponsori demo tolak UU Cipta Kerja. Sebab, Airlangga sempat menyebut aksi massa yang menolak pengesahan UU Ciptaker disponsori pihak tertentu.
“Jika ada anggapan-anggapan seperti itu, itu lebih baik dibuka saja kepada publik secara terbuka,” kata Saleh saat dikonfirmasi TERDEPAN.id, Jumat (9/10).
Fraksi PAN di DPR khawatir tudingan Airlangga tersebut justru memunculkan sikap saling curiga antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Namun, jika dirasa pemerintah memiliki bukti cukup soal keterlibatan pihak tertenu, ia mempersilakan pemerintah melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib.
“Tapi jika tidak kan itu tidak bisa juga dijadikan landasan, apalagi kan hanya menduga saja, kalau dugaan seperti itu kan tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk memvonis satu kelompok atau satu orang tertentu,” ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR tersebut enggan menduga-duga terkait siapa pihak yang dimaksud Airlangga. Ia menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk mengungkap adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja tersebut.
“Kalau ada hal-hal seperti itu kita minta pihak kepolisian untuk mengungkapnya,” ujarnya. Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan gerakan aksi demo yang menentang disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja karena di sponsori oleh seseorang.
Hal itu dilontarkan Airlangga karena pemerintah sangat kesal dengan aksi demonstrasi rakyat di tengah pandemi Covid-19. “Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di belakang) demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya,” kata Airlangga dalam acara sebuah televisi, Kamis (8/10).
Airlangga mengklaim bahwa UU sapu jagat ini didukung oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk kalangan buruh. “Jadi pemerintah tidak bisa berdiam hanya untuk mendengarkan mereka yang menggerakan demo dan jumlah federasi yang mendukung UU Ciptaker ada empat federasi buruh besar,” katanya.
Sumber
