Politik

PAN: Stabilitas Pemerintahan Bukan Didasarkan Jumlah Parpol

0.26183400-1545040784-830-556.jpeg


Stabilitas pemerintahan berdasarkan perbedaan ideologi politik dari partai di DPR.

TERDEPAN.id, JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menilai efektivitas dan stabilitas pemerintahan tidak berdasarkan jumlah partai politik. Namun, ia mengatakan, berdasarkan perbedaan ideologi politik dari partai yang ada di DPR.


“Saat ini, partai politik meski memiliki ideologi politik yang menjadi ciri khasnya, tetapi perbedaan ideologi partai tidak dalam posisi berlawanan/diametral, karena dipersatukan oleh Pancasila dan komitmen kebangsaan,” kata Viva Yoga di Jakarta, Jumat (14/11).


Hal itu dikatakan Viva Yoga terkait pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mengatakan sejak awal berdiri, partainya menawarkan upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia melalui kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Surya Paloh mengatakan, partainya menawarkan kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 7 persen.

BACA JUGA :  Belajar Tatap Muka Harus Utamakan Keselamatan Guru dan Murid


Viva Yoga menjelaskan, sistem multipartai di Indonesia saat ini adalah cerminan dari multikultural masyarakat Indonesia yang pluralis atau beragam suku bangsa, agama, adat, dan budaya. “Ini harus diakomodasi secara politik di partai politik. Makanya di UU Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa salah satu fungsi partai politik sebagai alat pemersatu bangsa,” ujarnya.


Menurut dia, penerapan ambang batas parlemen berkaitan dengan aspek proposionalitas atau derajat keterwakilanpemilu dan pemilu yang berkualitas ditandai dengan semakin banyaknya pemilih yang terwakili alias suaranya terkonversi menjadi kursi. Dia menilai apabila banyak suara terbuang, tidak sah, ditambah partisipasi pemilih yang rendah, tentu derajat keterwakilan akan semakin buruk.

BACA JUGA :  Nasdem: Santri Berperan Penting Mempertahankan Kemerdekaan


“Dalam teori matematika pemilu, semakin tinggi PT akan menyebabkan semakin besar suara sah nasional tidak bisa di konversi menjadi kursi. Hal itu diperparah dengan semakin banyaknya partai politik peserta pemilu tidak lolos PT maka akan menjadi semakin besar suara yang terbuang ini menyebabkan pemilu semakin disproposionalitas,” katanya.

sumber : Antara





Sumber

Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Ke Atas