Opini

Pancasila Dalam Taring Politik!

FB_IMG_1592352680981

#NarasiReboan

Indra J Piliang

Terdepan.ID, Jakarta – Hingga kini, dalam metodologi kerja seorang peneliti, saya belum mendapatkan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang menyulut aksi protes itu. Satu naskah yang idealnya sudah tersebar luas. Paling tidak kepada stakeholders yang memiliki perhatian terhadap masalah perundang-undangan. HIP, bagaimanapun, adalah masalah yang sangat mendasar. RUU HIP muncul sebagai hak inisiatif DPR RI. Namun, seyogianya berasal dari proses demokrasi berbasis multipartai yang tumbuh dari akar umbi elektoral.

Artinya, ada yang terlupa ketika panggung kampanye politik dihelat. Program-program yang jarang ditawarkan. Nukilan-nukilan pikiran yang bakal dibawa ke dalam sidang-sidang parlemen terkunci di mulut. Abstraksi pikiran tak tertebar di kalangan pemilih. Pemilu, seolah manusia lawan manusia, perang antar manusia dengan segala macam kekurangan yang dicungkil-cungkil. Seperti film G30S yang disisipkan adegan-adegan mengerikan yang tak bertemu dalam otopsi para jenderal. Politik cungkilisasi yang berujung kepada kerumunan demi kerumunan manusia yang seperti menghela semacam Lata dan Huza masing-masing pada zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Baliho yang disobek dan dikoyak menjadi berhala-berhala baru yang dijaga satgas-satgas berani mati masing-masing kontestan.

Padahal, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, hingga fungsi anggaran yang dipegang DPR RI pada prinsipnya berasal dari butir-butir pikiran yang terserak itu. Tanpa itu, sulit lahir suatu aturan perundang-undangan yang benar-benar kokoh bersandar di punggung rakyat. Kuat menancap dalam pikiran rakyat. Hingga rakyat bersedia bertumpah darah untuk mempertahankannya.

Dokumen Pikiran Ali Murtopo

Penolakan yang bersemangat terhadap RUU HIP sependek pengetahuan saya, tentu berasal dari buta huruf politik yang seakan berjalan sempurna. Atau ingatan saya yang sudah melantur, atau dibilang halu(sinasi) dalam sejumlah serangan di media sosial, setiap kali saya mengungkapkan pendapat yang berbeda. Betapa tidak, seingat saya, upaya untuk “menghidupkan” kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam bentuk yang sekuat era Ketetapan MPR RI sempat dihadirkan. Tanpa GBHN, negara seakan berjalan tanpa pedoman. GBHN-lah yang menandakan apa yang dikenal sebagai Pembangunan Lima Tahun (Pelita) dalam bahasa Ali Murtopo, menjadi penentu skala prioritas dari periode ke periode.

Sampai sejauh ini, satu-satunya naskah yang benar-benar disusun secara serius berasal dari karya Ali Murtopo yang berjudul “Dasar-Dasar Akselerasi Pembangunan Modernisasi Pembangunan 25 Tahun” yang ditulis pada tahun 1973. Kebetulan, saya pernah menyusun semacam paper yang saya bawakan di hadapan ratusan diplomat dan tamu undangan CSIS, menyangkut karya-karya Ali Murtopo ini.

Yang juga saya kenang dari itu adalah, akhir 25 tahun yang disampaikan Ali Murtopo adalah tahun 1998. Sambil berkelakar bahwa akhir Orde Baru sudah tuntas “ditebak” Ali Murtopo. Akselerasi pembangunan selesai pada tahun 1998, tanpa ada akselerasi 25 tahun kedua yang kalau dihitung sejak tahun 1998 tentu berakhir pada tahun 2023 nanti.

Padahal, salah seorang mentor ideologi ekonomi politik saya, almarhum Arif Arryman PhD yang lulusan Sorbonne University, selalu bertanya setiap bertemu dalam banyak kesempatan. Lulusan Institut Teknologi Bandung yang memiliki peti-peti buku berisi karya Tan Malaka dan membaca koran Le Monde sebagai sarapan pagi itu, menitipkan pesan ala seorang mentor.

“Kalau lu bisa menghilangkan patung Sudjono Humardani dan Ali Murtopo dari dalam Gedung CSIS itu, lu boleh disebut sebagai sosok intelektual terhebat!” ujarnya sambil tersenyum khas. Bang Arryman juga yang tak memberi restu agar saya mengambil pendidikan Eropa atau Amerika Serikat. Karena Eropa dan Amerika Serika sudah mau selesai menurut Arryman. Cuma dua negara yang layak didatangi untuk kuliah, China dan India, tentu dengan belajar bahasa Mandarin atau bahasa Hindi.

Saya tahu, ada banyak nama tertulis dalam prasasti pendirian CSIS. Taufik Kiemas, Akbar Tanjung, Aulia Rachman, dan lain-lain. “Anak-anak Opsus,” kata aktivis di seberang meraka, seperti Fahmi Idris. Hanya saja, keahlian Ali Murtopo tak terbantahkan. Ia berhasil menjahit etape-demi-etape modernisasi pembangunan, sekaligus mengikat para aktivis kiri, tengah, hingga kanan. Saya membaca pidato Ali Murtopo di Makassar tahun 1973, manakala Komite Nasional Pemuda Indonesia sedang berkongres. Ia menyihir kalangan muda yang kemudian menjadi tokoh-tokoh pemuda, lantas menjadi menteri, sekaligus sosok-sosok yang memiliki kedalaman pengetahuan sekarang ini.

Baik, saya tidak akan menyinggung lebih lama sosok yang kontroversial, namun hidup dengan penuh kesederhanaan itu. Tokoh yang hampir tak meninggalkan harta-benda kepada putra-putrinya, namun dianggap sebagai penghambat – terutama – golongan sosialis berkembang dan berbiak. Ketika UUD 1945 mengalami amandemen, dan saya menjadi bagian dari itu bersama kawan-kawan Koalisi Konstitusi Baru, rumusan tentang GBHN sama sekali tak mendapatkan tempat. Kekuasaan lembaga kepresidenan yang paling mendapatkan perhatian, dengan cara melakukan pembatasan.

Salahkan Saja Tokoh!

Bahwa yang salah adalah satu orang, bukan sekelompok orang atau sebongkah pemikiran dari kelompok orang-orang itu, kembali terulang. Bung Karno yang salah. Pak Harto yang keliru. Bahwa sejumlah orang yang berasal dari lingkaran terdalam Bung Karno bisa kembali berkuasa pasca Bung Karno, hingga hal yang sama juga terjadi (sejarah berulang, kata Huizinga), dengan lingkaran ternyaman Pak Harto. Proses amandemen selesai, ketika seluruh pohon legislatif, eksekutif, hingga yudikatif mengalami prosesi demokrasi dari tingkat akar, batang, dahan, ranting, hingga daun. Saking tak percayanya bahwa elemen politik bisa saling mengoreksi, hampir seluruh kelembagaan nega hingga komisi negara memiliki badan-badan dan lembaga-lembaga independennya sendiri.

BACA JUGA :  Dirut BNI Syariah Bagikan Tips Sukses Karir di Perbankan

Dan yang disebut independen adalah orang-orang yang dalam teori-teori demokrasi di negara-negara yang lebih maju, masuk ke dalam kelompok penekan (pressure groups) dan kelompok kepentingan (interest groups) yang seolah kalangan resi yang menjalankan fungsi-fungsi kenabian. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau non government organization adalah perwujudan dari kalangan independen ini, seberapa besarpun dana-dana mengalir dari funding agency masing-masing, sekhusuk apapapun doa yang diuar ke langit dengan pameo: “Mari berdoa menurut (agama) funding masing-masing.”

Kealpaan atau kesengajaan untuk lupa membangun konsensus tertulis yang terjadi dalam fase-fase penting pergantian (rezim) politik di negeri ini, bakal terus menjadi bola api tentang kebenaran atau ketidakbenaran satu orang, dibandingkan dengan ketercapaian atau ketidaktercapaian satu (rezim) pemerintahan berdasarkan dokumen-dokumen yang bisa diukur. Bahwa Ibu Siti Fadilah Supari dihukum bukan karena ia layak dihukum berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, melainkan “pesanan” dari agen-agen asing yang berbaju World Health Organization (WHO). Bahwa – bahkan – seorang anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang saya kenal memuji Orde Baru, dibandingkan dengan zaman sesudahnya.

Bahwa jumlah utang luar negeri era Bung Karno tentu lebih sedikit dibandingkan dengan era Pak Harto, apalagi jumlah utang era Pak SBY dibandingkan dengan Pak Jokowi. Bahwa utang-utang yang dilakukan masing-masing presiden itu dibuat berdasarkan dokumen yang disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbentuk undang-undang, artinya adalah dokumen hukum yang disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR, sama sekali dilupakan. Tangan saya terkepal, geram, setiap kali ada yang menyalahkan Pak SBY. Sembari saya membayangkan bahwa Pak Jokowi pun bakal hadapi soal yang sama, setelah usai menjalankan tugas sebagai Presiden RI, nanti. Saya tak hanya pernah bersalaman dengan keduanya, tak pernah menjadi lingkaran terdekat mereka.

Tapi saya tentu tak bakal mau menerima, demi alasan yang sentimentil: kenapa mereka dihumbalang ketika tak lagi menjadi Kepala Negara? Pun ulasan perbandingan politik, secacat apapun kebijakan yang ditempuh ketika menjadi pengusaha Gedung Putih, tak ada seorangpun mantan Presiden Amerika Serikat yang dihina warganya. Yang terjadi justru kebalikannya, warga Amerika Serikat dengan seenak hati, teganya!, teganya!, mempermalukan Presiden mereka yang sedang memerintah!

Bahwa seolah seorang presiden bisa seenak jempol era media sosial, mengajukan utang ke negara atau lembaga manapun, dengan sama sekali mengabaikan DPR RI, sudah menjadi pengetahuan dasar orang-orang yang rajin berkata merdeka dengan sederet gelar akademik. Bahwa saya masih dikejar-kejar utang, lalu hanya dengan menjadi presiden utang-utang saya dilupakan pihak yang mengutangi, seakan menjadi mimpi yang hidup di dalam pikiran kaum atau kalangan yang merasa lebih banyak berpikir dan berzikir itu dibandingkan dengan siapapun.

Inovasi adalah Pelanggaran!
Dalam ilmu pemerintahan, apalagi yang namanya ilmu akuntansi, sulit sekali yang dinamakan kreasi atau inovasi, apabila yang dilakukan berupa pelanggaran atas dokumen-dokumen yang sudah ditetapkan sebelum segala sesuatu dijalankan. Setiap tahun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengeluarkan penghargaan terhadap bentuk-bentuk inovasi pelayanan publik oleh lembaga-lembaga negara hingga pemerintahan daerah yang dikerjakan oleh Deputi IV. Tapi hati-hati, mata Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di bawah Deputi I bidang pengawasan dan deputi III bidang tata kelola kelembagaan, bakal memelototi inovasi demi inovasi itu.

Apalagi inovasi itu justru meninggalkan pekerjaan pokok, memunculkan kelembagaan baru, apalagi berakibat kepada penggelontoran anggaran yang diluar dokumen hukum berupa UU atau Peraturan Daerah, justru prediket yang lebih prestisius lagi dalam gagal didapatkan. Belum lagi kalau menjadi pasien Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ketuanya saban hari sering berdiskusi dengan saya, apalagi menjadi temuan Bapak Pemeriksa Keuangan (BPK), langkah menuju proses penyelidikan hingga penyidikan bisa menjadi terbuka.

Birokrasi wajib berlaku konvensional, dengan memelihara arsip, adalah dasar-dasar utama dalam apa yang dikenal sebagai negara kesejahteraan. Birokrasi itu bagai seorang tua yang menjaga perpustakaan kampus, perpustakaan mesjid atau perpustakaan gereja. Mereka berkarat di sana, tapi seluruh tubuh, pikiran, hingga hidupnya menjadi perpustakaan berjalan yang bakal menunjukkan buku yang dicari oleh mahasiswa atau jamaah yang hendak membaca.

Inovasi, apalagi dilakukan oleh politisi atau partai-partai politik yang sangat jarang mengeluarkan dokumen penting, kecuali rantang-runtung tentang siapa yang menjadi ketua umum dalam setiap kongres, muktamar atau musyawarah nasionalnya, tentu lebih berbahaya lagi. Aparatur Sipil Negara yang diikat berbagai macam aturan saja dalam melakukan inovasi bisa sangat keliru melakukan sesuatu, apalagi politisi yang hanya bersandar pada survei atau algoritma tone negatif dan positif media sosial harian. Dan, politisi seperti ini yang tak perlu diikat dengan semacam dokumen Haluan Ideologi Pancasila? Maafkan, jika saya menduga saja, bahwa Pancasila bisa saja hilang, disobek-sobek, atas nama kepentingan politik temporer dengan momentum yang tepat.

Tentu, saya tak bicara soal RUU yang centang-perenang menurut yang membaca, tetapi tak juga mengeluarkan versi yang gemah-ripah versi sendiri. Bahwa RUU bakal memasuki debat-debat publik dengan luas, memasuki ruang-ruang diskusi, dibicarakan dalam berbagai webinar, lalu diperciki oleh pemikiran brilian seseorang yang entah sedang dimana, tak dibukakan jalan. Bahwa Pancasila itu perlu dibuatkan haluan, atau jangan-jangan buritan, bakal menjadi diskusi di kalangan para pelaut.

Bahwa ideologi yang berada dalam syafaat Pancasila itu bersifat terbuka atau tertutup, masuk merasuk ke dalam jiwa raga dengan dibalur oleh asap dupa menyan mitologis atau bakal memancarkan cahaya dalam pikiran lewat penggunaan sains, bisa saja nanti dipertengkarkan. Bahwa badan-badan yang dibentuk sebagai pengawal, pembela, hingga penjaga (makam) Pancasila, harus benar-benar diisi oleh kalangan yang sudah zuhud terhadap dunia, bisa saja menjadi persyaratan.

BACA JUGA :  Satia Chandra Wiguna: Problematika Kaum Muda dan Solusinya

Menang sebagai Satu-Satunya Tugas!

Hanya saja, seperti dua kawan saya yang datang ke markas Sang Gerilyawan Nusantara, Isra Ramli dan Immanuel (bukan Kant, tapi Noel) Ebenezer, sudah sama-sama menyimpulkan bahwa cara-cara saya sudah ketinggalan abad dalam membingkai isu. Untunglah, keduanya tidak tahu bahwa satu orang lagi adalah karateka bersabuk hitam dari Partai Berkarya yang selalu “mengawal” saya berkampanye untuk memilih Jokowi – Ma’ruf yang kini maju via jalur independen di Banggai bernama Hasdin Mondika. Soalnya, kata-kata serupa sering saya sampaikan kepada Hasdin.

“Din, gue maju independen dengan kegala kemegahan dan kebanggaan diri yang masih tersisa. Gue tahu, gue bakal kalah. Bang Ical, geleng-geleng kepala pas gue tetap minta tidak dipecat, sekalipun gue melanggar Garis-Garis Besar Haluan Partai Golkar, hasil Rapimnas Partai Golkar di Ancol tahun 2012. Ahok memilih keluar dari Partai Golkar, setelah berhasil mengumpulkan dukungan perseorangan di DKI Jakarta, lalu membawanya sebagai ‘alat tawar’ politik ke partai-partai,” jelas saya memberi kan dasar yang kuat. Betapa yang saya lawan adalah dokumen yang lahir dari proses demokrasi partai.

“Bagaimana caranya lu bisa menang? Lu ndak punya duit, hanya dengan memberi petani bertanam benih lada, lantas itu bisa dikonversi menjadi suara? Sebelum gue maju di Pariaman, gua jadi konsultan sejumlah pilkada di Kalimantan. Di daerah-daerah yang kaya akan tambang batu bara yang sedang naik harga. Uang gue hasil ngamen di Kalimantan masih banyak. Bang Ical saja, sambil menggerutu, membantu gua dengan dana Rp 100 Juta. Gue memanggungkan Anas Urbaninggrum untuk terakhir kalinya sebelum ditahan, dalam pidato yang paling bertenaga yang gue saksikan. Wanda Hamidah datang. Effendi Ghozali, Fahira Idris, Andrinof A Chaniago, Djohan Silalahi, Jusuf Kalla, dan banyak nama tokoh di Jakarta, bersedia jadi endorser gue. bagi gue itu sesuatu,” ujar saya beberapa kali.

Hasdin biasanya membatu. Ia tahu, saya tak sedang marah, walau nada saya begitu tinggi.

“Sementara gue tahu, lawan-lawan lu punya bekal puluhan milyar. Jangan, Din. Beberapa junior gue seakan ingin menyempurnakan kekalahan demi kekalahan yang gue derita, tidak satu atau dua orang saja. Haryadin Mahardika PhD yang maju di Madiun, pun kalah lagi pas pemilu DPR. Padahal, gue yang membimbingnya, wajahnya lebih gagah dari elu dan gue!” begitu saya katakan berulang, sembari menyebut sejumlah nama lain.

Tapi biarlah, walau menempuh cara usang, Noel sudah saya pasangkan jaket Partai Golkar. Barisan Beringin Merah bakal lebih menebal di Jalan Anggrek Nelly. Alumnus Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) tempat saya beberapa kali memberikan kuliah umum itu, sedang menghadapi gelombang pasang dampak pemberian jaket yang saya lakukan.
Hasdin? Sudah pasti akan saya minta-maafkan kepada Kanda Priyo Budisantoso, agar melepas jaket Partai Berkaryanya. Hasdin masih layak dimintakan kepada sesepuh dan pengurus Partai Golkar di Sulawesi Tengah agar diberi tempat sebagai calon legislatif 2024 nanti. Dua kali ikut pemilu legislatif dengan dua perahu partai berbeda, suara yang diperoleh Hasdin lumayan moncer. Perahunya yang kekecilan, hingga ikan-ikan yang terjaring justru tumpah sia-sia.

Tentu setelah Hasdin kalah dalam pilkada Desember 2020 nanti. Hampir sulit melihat celah untuk bisa menang. Sebah, kalau Hasdin menang, rapor saya yang merah. Bagaimana bisa saya yang duduk sebagai pengurus Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, tak berbuat apa-apa guna mencegah kemenangan bagi Hasdin? Hasdin bukan hanya akan menghadapi calon-calon yang secara finansial tentu lebih banyak dari modalnya yang sekantong robek. Bukan itu ukurannya. Tapi Hasdin sudah pasti berhadapan dengan calon yang diusung Partai Golkar. Kalau perlu, saya datang ke Banggai lagi untuk berkampanye di bandara yang termasuk unik di dunia, ruang tunggunya lebih rendah dari landasan pesawat.

Tentu, saya mendukung calon yang bukan Hasdin! Boleh-boleh saja Hasdin adalah salah satu orang kepercayaan Prof Dr Yuddy Chrisnandi yang tentu sangat dekat dengan saya. Tapi tugas saya adalah menyikatnya dalam pertarungan politik.

Kenapa? Karena saya dan Hasdin, tidak diikat dengan dokumen bersama yang bisa dibaca semua orang, jika salah satu melanggar. Walau, secara ideologi, jelas Hasdin adalah Pancasilais sejati, terbukti dengan dua partai yang pernah dia masuki: Partai Hanura dan Partai Berkarya. Atau, Lemkari. Atau, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Saya percaya itu. Saya yakin itu. Tapi, tanpa satu dokumen yang tinggi tingkatannya, katakanlah hingga merujuk kepada sebuah undang-undang, seyakin apapun saya, sepercaya apapun saya, seberjam-jam apapun Hasdin menunggu waktu bertemu saya, saya tetap politisi.

Tugas politisi hanya satu: MENANG. Kalah? Gampang, saya coret namanya dalam catatan ini, nanti, ketika kompilasi sejumlah artikel yang saya tulis diterbitkan menjadi buku.
Andai orang-orang yang menolak HIK menjadi undang-undang itu tahu, betapa berbahayanya Pancasila dalam era turbulensi politik yang sulit dicarikan landasan teoritisnya ini.
Wallahu’alam…

Jakarta, 17 Juni 2020

Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara | Anggota Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar

Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Ke Atas