Pemerintah Godok Skema Top Up DBH demi Gaji ASN Daerah

Jakarta – Pemerintah pusat tengah mematangkan sebuah skema baru yang dapat mengubah peta pengelolaan keuangan daerah secara signifikan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap bahwa opsi top up Dana Bagi Hasil (DBH) sedang dibahas serius bersama Kementerian Keuangan sebagai solusi atas persoalan krusial yang selama ini membelit banyak pemerintah daerah: keterbatasan anggaran untuk membiayai belanja pegawai. Langkah ini bukan sekadar penyempurnaan administratif, melainkan respons struktural terhadap kenyataan bahwa sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) habis tersedot untuk gaji, tunjangan, dan insentif Aparatur Sipil Negara di tingkat lokal.

Ibarat sebuah rumah tangga yang pendapatannya nyaris seluruhnya habis untuk makan, pemerintah daerah kerap berada dalam posisi serupa—anggaran tersedia, tetapi ruang fiskal untuk membangun infrastruktur, menangani bencana, atau meningkatkan layanan publik menjadi sangat sempit. Di sinilah urgensi skema top up DBH menemukan relevansinya. Pertemuan antara Mendagri dan Menteri Keuangan Purbaya menjadi titik awal konkret untuk merancang ulang mekanisme transfer dana pusat agar lebih responsif terhadap beban operasional daerah.

Akar Masalah: Belanja Pegawai yang Mencekik APBD

Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa di banyak kabupaten dan kota, porsi belanja pegawai bisa menembus angka 40 hingga 60 persen dari total APBD. Bahkan di beberapa daerah dengan kapasitas fiskal rendah, persentase ini melampaui ambang wajar yang direkomendasikan, menyisakan nyaris nol untuk belanja modal. Ketika belanja pegawai mendominasi, pembangunan jalan, perbaikan sekolah, atau penanganan pascabencana terpaksa dikorbankan.

Kondisi ini diperparah oleh kompleksitas struktur kepegawaian daerah. Rekrutmen tenaga honorer yang masif di masa lalu—kini bertransformasi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)—turut membebani pos belanja pegawai tanpa disertai penambahan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai. Akibatnya, banyak daerah bergantung penuh pada dana transfer pusat untuk sekadar memenuhi kewajiban bulanan menggaji aparatur. Skema top up DBH diharapkan menjadi katup penyelamat yang memberikan kelonggaran tanpa harus memangkas jumlah pegawai secara drastis ataupun menaikkan pajak daerah yang berpotensi menekan ekonomi lokal.

Bagaimana Skema Top Up DBH Bekerja?

Secara sederhana, DBH adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan persentase dari penerimaan negara tertentu—seperti pajak, cukai, dan sumber daya alam. Skema top up berarti pemerintah pusat menginjeksikan tambahan dana di luar formula baku DBH yang sudah ada. Ibarat baterai cadangan, top up ini diaktifkan ketika daerah menghadapi defisit spesifik pada pos belanja pegawai yang tidak bisa ditutup oleh sumber pendapatan reguler.

Namun, mekanisme ini tidak dirancang sebagai bantuan tanpa syarat. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, kemungkinan akan menerapkan persyaratan ketat. Daerah penerima harus menunjukkan upaya nyata dalam merampingkan birokrasi, melakukan analisis beban kerja untuk menyesuaikan jumlah pegawai dengan kebutuhan riil, serta meningkatkan PAD secara bertahap. Dengan kata lain, top up DBH berfungsi sebagai jembatan—bukan solusi permanen—yang mendorong daerah menuju kemandirian fiskal.

Aspek lain yang patut dicermati adalah kemungkinan integrasi skema ini dengan sistem informasi keuangan daerah yang sudah ada. Digitalisasi pelaporan belanja pegawai secara real-time dapat menjadi prasyarat agar dana tambahan tepat sasaran dan terhindar dari kebocoran. Platform seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang kini menjadi tulang punggung perencanaan dan penganggaran di daerah bisa diperkuat fungsinya untuk memvalidasi kebutuhan top up.

Rekonstruksi Bencana: Dimensi Lain yang Mendesak

Pertemuan Mendagri dan Menkeu tidak hanya menyentuh soal gaji ASN. Pembahasan mengenai rekonstruksi pascabencana menjadi pasangan isu yang saling terkait erat. Bencana alam—banjir, tanah longsor, gempa bumi—kerap melanda daerah-daerah yang secara fiskal sudah rentan. Ketika bencana datang, daerah harus mengalihkan sebagian anggaran belanja pegawai atau Dana Alokasi Umum (DAU) untuk tanggap darurat dan rehabilitasi, menciptakan lingkaran setan defisit yang sulit diputus.

Di sinilah skema top up DBH menemukan argumen penguatnya. Daerah yang terdampak bencana besar dapat menerima suntikan dana ganda: satu untuk menutup celah gaji pegawai akibat pengalihan anggaran, dan satu lagi untuk rekonstruksi fisik. Dengan demikian, ASN tetap menerima haknya tepat waktu sementara proses pemulihan infrastruktur tidak terhambat karena ketiadaan dana. Model ini, jika dirancang dengan baik, dapat mereplikasi praktik negara-negara maju yang memiliki disaster recovery fund terintegrasi dengan sistem transfer fiskal antarpemerintahan.

Tantangan dan Jalan ke Depan

Meski menjanjikan, skema ini menghadapi sejumlah tantangan serius. Pertama, ketersediaan ruang fiskal di APBN. Menambahkan pos top up DBH berarti pemerintah pusat harus menambah alokasi belanja transfer daerah, yang berpotensi menekan defisit anggaran nasional. Keseimbangan antara membantu daerah dan menjaga disiplin fiskal nasional akan menjadi titik kritis dalam perundingan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedua, resistensi dari daerah yang terbiasa menerima dana tanpa akuntabilitas ketat. Skema top up mensyaratkan transparansi dan efisiensi—dua hal yang belum merata diterapkan di seluruh Indonesia. Tanpa pengawasan berbasis data yang kuat, ada risiko dana tambahan justru memperbesar inefisiensi alih-alih menyelesaikan masalah struktural. Pemerintah pusat perlu menyiapkan kerangka evaluasi yang mengukur dampak top up terhadap penurunan porsi belanja pegawai dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, keberhasilan skema ini akan sangat bergantung pada koordinasi lintas kementerian dan kesediaan daerah untuk bertransformasi. Jika berjalan mulus, top up DBH dapat menjadi instrumen yang tidak hanya menyelamatkan APBD dari jebakan belanja pegawai, tetapi juga membebaskan sumber daya untuk investasi pembangunan yang lebih produktif. Pertemuan Tito dan Purbaya adalah sinyal bahwa pemerintah serius mencari jalan keluar dari dilema fiskal yang selama ini membayangi daerah. Kini publik tinggal menanti detail teknis yang akan menentukan apakah skema ini benar-benar menjadi game changer atau sekadar tambal sulam anggaran.