Terdepan.ID, Jakarta – Pekan ini pemberitaan tentang kemungkinan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet terus menguat. Pemicunya tak lain karena kemarahan Jokowi atas kinerja para pembantunya selama ini.
Dari berbagai pendapat di kalangan politisi dan pengamat politik, terdapat tiga menteri yang layak dilengserkan. Bahkan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq lantang menyebut nama-nama menteri tersebut karena kinerjanya dinilai kurang baik.
Pertama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Selain dinilai terlalu meremehkan Covid-19, Menkes juga dinilai gagal dalam menangani pandemi tersebut.
Sementara Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, juga dianggap gagal membuat terobosan di bidang pendidikan pada saat pandemi melanda.
“Yang kedua menteri pendidikan. Menteri pendidikan itu harus sangat dibawahi bahwa belajar jarak jauh itu tidak menyelesaikan masalah, malah terjadi lost education,” ucap Maman, dalam diskusi ‘Menanti Perombakan Kabinet’ di Trijaya FM, Sabtu (4/7).
Menurutnya, program jarak jauh bukan sebagai solusi pendidikan selama pandemi virus korona. Sebab, metode ini dianggap menghilangkan esensi sebuah pendidikan. “Program ini rawan karena bisa terjadi loss education dan loss generation,” ujar dia.
Selain itu Nadiem dianggap belum mengeluarkan terobosan khusus selama pandemi Covid-19. Padahal, pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling terdampak sangat parah.
Pengamat dan Praktisi Pendidikan Abad 21 Indra Charismiadji, dalam kesempatan sama juga menyebutkan sektor pendidikan tengah menunggu terobosan dari Nadiem. Terutama digitalisasi proses belajar mengajar di tengah pandemi virus corona.
“Malah yang diurusi zona hijau. kan cuma sebagian kecil. Tapi yang masih belum zona hijau enggak dipandu bagaimana pelaksanaannya.
Malah dibiarkan begitu aja,” kata Indra.
Ketiga adalah Menteri Agama yang disebutnya kurang memiliki sense of crisis. Menteri Fachrul Razi disebut mengajukan anggaran tambahan saat masa pandemi Covid-19.
Namun programnya sama sekali tidak menyentuh masalah Covid-19. “Bayangkan, ada kementerian mengajukan anggaran tambahan di situasi pandemi, kita sisir programnya tidak menyentuh pandemi.
Kementerian Agama itu tidak punya sense of crisis pandemi,” kata Maman. Padahal jika Fachrul memperhatikan para kiai hingga guru ngaji, pemerintah dapat menjadikan mereka sebagai ujung tombak dalam mensosialisasikan bahaya Covid-19.
Menurut Maman, Menteri Agama Fachrul Razi mengajukan tambahan anggaran Rp 3,83 triliun dari total pagu indikatif Rp 66,67 triliun selama pandemi Covid-19. Maka total pengajuan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp 70,51 triliun.
Usul tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Fachrul pada Kamis lalu, 25 Juni 2020. Komisi VIII belum menyetujui usulan tersebut dan meminta Fachrul memberikan penjelasan lebih rinci soal permintaan penambahan anggaran itu.
Maman yang juga anggota Komisi VIII DPR meminta tersebut arah program Kementerian Agama harus segera diperbaiki jika Fachrul Razi tak tidak ingin diganti.
