Peternak Desak Pemerintah Pilih Wamentan Berlatar Peternakan

Struktur kepemimpinan di Kementerian Pertanian tengah menjadi sorotan setelah posisi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) ditinggalkan oleh Sudaryono. Ia kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kekosongan ini memunculkan desakan dari kalangan peternak agar pemerintah segera menunjuk pengganti yang tidak sekadar politisi, melainkan seorang profesional yang benar-benar memahami seluk-beluk sektor peternakan secara mendalam.

Persatuan Perhimpunan Peternak Indonesia (Permindo) menjadi salah satu suara paling lantang dalam menyuarakan aspirasi tersebut. Mereka berharap kursi Wamentan diisi oleh sosok yang memiliki rekam jejak konkret dalam membangun industri peternakan, bukan figur yang baru belajar setelah dilantik. Permintaan ini mencuat di tengah berbagai tantangan struktural yang membelit industri daging, susu, dan produk ternak lainnya dalam beberapa tahun terakhir.

Mengapa Reputasi Teknis di Sektor Peternakan Jadi Kunci?

Subsektor peternakan berperan vital dalam perekonomian nasional. Data terbaru menunjukkan kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 1,5 persen, dengan nilai produksi yang menembus ratusan triliun rupiah tiap tahunnya. Peternakan juga menjadi tumpuan hidup bagi lebih dari 12 juta rumah tangga peternak yang tersebar dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi, kondisi di lapangan tidak selalu sejalan dengan angka-angka potensial tersebut.

Industri ini dihadapkan pada permasalahan kronis. Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali merebak sejak beberapa waktu lalu telah menggerus populasi ternak, terutama sapi potong dan sapi perah. Produksi susu segar nasional anjlok hingga nyaris 30 persen di beberapa wilayah sentra, memaksa industri pengolahan susu meningkatkan impor hingga di atas 80 persen dari total kebutuhan. Di sisi lain, peternak mandiri terus bergelut dengan harga pakan yang tak menentu serta mahalnya biaya input produksi. Persoalan semacam ini memerlukan pendekatan yang berangkat dari pemahaman teknis dan pengalaman lapangan, bukan sekadar kebijakan yang lahir dari rapat di balik meja.

Ibarat pilot yang menerbangkan pesawat, seorang Wamentan yang mengurusi peternakan harus bisa membaca radar pasar, peka terhadap krisis lapangan, dan tahu persis bagaimana merespons gangguan yang muncul. Jika orang yang ditunjuk tidak memiliki basis pengetahuan kuat tentang manajemen peternakan, kebijakan yang dihasilkan bisa jadi justru kontraproduktif — memperlambat pemulihan sektor yang sudah lama tertatih-tatih.

Kualifikasi Spesifik yang Diimpikan Peternak

Permindo tidak sekadar meminta figur simbolis. Mereka membayangkan seorang Wamentan yang paham riset dan pengembangan bibit unggul, memahami manajemen pakan berbasis sumber daya lokal, serta memiliki kemampuan merancang kebijakan sanitasi dan kesehatan hewan yang terintegrasi. Dengan kata lain, yang dibutuhkan adalah seorang profesional yang pernah atau masih berinteraksi langsung dengan ekosistem peternakan — bisa berasal dari akademisi, praktisi bisnis peternakan, maupun birokrat karier yang jam terbangnya teruji di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mereka juga menyoroti pentingnya sosok yang mampu memperkuat kemitraan antara peternak skala kecil dan industri besar. Selama ini, banyak kontrak kemitraan yang timpang; peternak rakyat kerap terperangkap dalam sistem plasma yang tidak adil, dengan harga jual ditentukan sepihak oleh perusahaan inti. Seorang Wamentan dengan wawasan peternakan yang matang diharapkan sanggup mendorong regulasi yang melindungi peternak tanpa mematikan iklim investasi.

Perbandingan dengan negara tetangga pun kerap dilontarkan. Thailand dan Vietnam, misalnya, berhasil mentransformasi sektor peternakannya karena dipimpin oleh pejabat yang secara khusus memahami riset genetika ternak dan model bisnis peternakan modern. Indonesia belum bisa berbangga: ketergantungan impor daging sapi dan susu masih tinggi, sementara potensi peternakan lokal belum tergarap maksimal.

Kekosongan Jabatan dan Urgensi Aksi Cepat

Ketiadaan Wamentan di saat transisi kepemimpinan nasional dan restrukturisasi kementerian di bawah pemerintahan baru membuat sejumlah program strategis berpotensi terhambat. Kolaborasi antara Menteri Pertanian dan wakilnya sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan hilirisasi produk ternak, pencapaian swasembada daging, dan pengendalian PMK berjalan simultan. Tanpa pendamping yang kuat, beban kerja menteri menjadi timpang dan kecepatan pengambilan keputusan melambat.

Para pelaku usaha di sektor peternakan dan kesehatan hewan menunggu kepastian. Di kala permintaan konsumen terhadap protein hewani terus meningkat — diperkirakan naik 5 hingga 7 persen setiap tahun — ketidakpastian regulasi dan koordinasi antar lembaga hanya akan memperlebar kesenjangan antara produksi dan konsumsi. Padahal, momentum untuk mengurangi impor sekaligus memperkuat ketahanan pangan seharusnya dijadikan prioritas utama.

Keputusan akhir tetap berada di tangan presiden. Akan tetapi, suara dari ribuan peternak yang diwakili Permindo ini mencerminkan harapan besar agar momentum pengisian jabatan Wamentan tidak sekadar ditempuh lewat pendekatan politik-akomodatif. Indonesia membutuhkan pemimpin di Kementerian Pertanian yang lahir dari dalam medan perjuangan industri peternakan itu sendiri. Jika pemerintah mengabaikan kriteria profesionalitas, sektor yang menopang hidup jutaan keluarga ini bisa kehilangan lebih banyak waktu berharga, sementara krisis pangan global semakin mendekat.

Desakan ini bukan sekadar soal nama, melainkan masa depan industri pangan hewani nasional. Figur Wamentan yang tepat dapat menjadi jembatan antara visi besar ketahanan pangan dan kenyataan pahit di kandang-kandang ternak rakyat.