PP Tunas Berlaku: Jutaan Akun Anak Ditutup, Efektivitas Masih Jadi Tanda Tanya

Pertanyaan yang muncul di benak para orang tua kini bukan lagi “kapan regulasi melindungi anak di ruang digital hadir?” melainkan “seberapa ampuh regulasi itu bekerja?” Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik—yang lebih dikenal sebagai PP Tunas—telah resmi berjalan. Regulasi ini membawa misi ambisius: mengunci gerbang platform media sosial bagi pengguna di bawah umur tanpa izin orang tua. Namun, laporan awal implementasinya menghadirkan gambaran yang lebih kompleks. Di satu sisi, jutaan akun anak berhasil ditutup dalam hitungan bulan pertama. Di sisi lain, sederet tantangan teknis dan sosial mulai mencuat, memaksa kita bertanya ulang: apakah langkah ini benar-benar menciptakan ruang digital yang lebih ramah anak, atau sekadar memindahkan risiko ke lorong-lorong internet yang lebih gelap?

Skala Penutupan: Lautan Akun yang Tenggelam

Data awal yang dihimpun dari laporan evaluasi implementasi menunjukkan bahwa lebih dari dua juta akun pengguna media sosial telah dinonaktifkan atau dibatasi aksesnya karena terindikasi dimiliki oleh anak di bawah usia minimum. Platform-platform besar seperti TikTok, Instagram, dan X menjalankan mekanisme verifikasi usia berbasis AI (Artificial Intelligence/kecerdasan buatan) yang memindai pola perilaku, unggahan, hingga interaksi pengguna untuk mengestimasi usia pemilik akun. Mekanismenya ibarat detektor logam di bandara—ia menyaring jutaan entitas digital setiap hari, memisahkan mana yang lolos dan mana yang harus ditahan. Namun, seperti detektor yang bisa salah membaca aksesori logam non-bahaya, algoritma ini juga menghasilkan false positive. Sejumlah laporan mengindikasikan akun kreator konten dewasa yang mengelola hobi seperti mainan koleksi atau animasi justru ikut tersapu karena algoritma mengira mereka adalah anak-anak.

Dari sisi volume, angka dua juta akun terdengar masif. Namun bila dibandingkan dengan total pengguna internet Indonesia yang telah menembus 220 juta orang—dengan persentase pengguna muda yang signifikan—jumlah tersebut bisa jadi hanya mewakili lapisan permukaan. Survei internal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada awal 2026 mencatat bahwa sekitar 35% anak usia 10-14 tahun masih aktif mengakses platform media sosial melalui perangkat orang tua atau akun pinjaman. Hal ini mengonfirmasi bahwa penutupan akun tidak otomatis menghentikan konsumsi konten; ia hanya mengubah rute akses anak ke dunia maya.

Lapis Verifikasi dan Lubang-Lubang di Pagar Digital

Teknologi verifikasi usia yang kini diwajibkan oleh PP Tunas bertumpu pada tiga pilar: verifikasi dokumen identitas, pemindaian biometrik wajah, dan analisis perilaku berbasis machine learning. Masing-masing pilar memiliki celah yang sudah dipetakan oleh para peneliti keamanan siber. Verifikasi dokumen, contohnya, kerap dikelabui dengan KTP milik orang tua atau dokumen palsu yang mudah diperoleh di pasar gelap digital. Pemindaian biometrik wajah—yang seharusnya menjadi benteng terkuat—ternyata bisa dijebol menggunakan foto berkualitas tinggi atau teknologi deepfake yang kian murah dan mudah dioperasikan.

“Model verifikasi berbasis dokumen dan biometrik yang diterapkan saat ini masih bersifat single-gate. Sekali gerbang itu berhasil dilewati, anak masuk ke ekosistem tanpa pengawasan berlapis,” ujar Dr. Reni Pratiwi, peneliti keamanan siber dari Lembaga Studi Digital Nusantara. “Yang kita butuhkan sebenarnya adalah continuous age assurance—sistem yang terus memverifikasi sepanjang sesi pengguna, bukan cuma di titik masuk.”

Tantangan lain terletak pada ketimpangan kapasitas antar platform. Perusahaan teknologi besar seperti Meta dan ByteDance memiliki sumber daya untuk membangun sistem verifikasi internal yang kompleks. Namun platform-platform kecil, forum daring, hingga aplikasi game online yang juga menjadi ruang sosial anak-anak, tidak memiliki infrastruktur serupa. Akibatnya, anak-anak yang terusir dari platform utama berpotensi bermigrasi ke ruang-ruang digital yang justru lebih minim pengawasan. Fenomena ini dikenal sebagai displacement effect—efek perpindahan yang ironisnya bisa meningkatkan risiko alih-alih menurunkannya.

Membaca Ekosistem: Perangkat Orang Tua, Celah Baru

Salah satu temuan paling signifikan dari evaluasi tahap awal adalah peran perangkat orang tua sebagai “gerbang belakang” yang sulit ditutup. Tidak seperti akun yang bisa dideteksi dan dinonaktifkan secara algoritmik, akses melalui ponsel atau tablet milik anggota keluarga dewasa hampir mustahil dibedakan dari penggunaan oleh pemilik aslinya. Dalam banyak kasus, orang tua secara sadar meminjamkan perangkat mereka kepada anak sebagai bentuk kompromi antara keinginan memberi ruang bermain digital dan ketidakmampuan menyediakan pengawasan penuh.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa sekitar 40% anak yang akunnya ditutup kembali muncul di platform yang sama dalam kurun waktu kurang dari dua bulan—baik melalui pembuatan akun baru dengan data palsu maupun dengan meminjam akun milik teman atau saudara yang lebih tua. Siklus ini menyerupai permainan “whack-a-mole”—setiap satu akun ditutup, dua akun lain muncul di tempat yang sulit dijangkau. Hal ini menandakan bahwa pendekatan represif berbasis penutupan akun semata tidak akan efektif tanpa disertai transformasi budaya digital di tingkat keluarga dan komunitas.

Masa Depan: Antara Regulasi dan Realitas

PP Tunas adalah langkah awal yang penting. Regulasi ini memaksa industri untuk mengakui bahwa ruang digital bukanlah zona bebas tanpa tanggung jawab terhadap pengguna paling rentan. Namun, efektivitas jangka panjangnya sangat bergantung pada tiga faktor yang saling terkait. Pertama, pengembangan teknologi verifikasi usia yang lebih canggih dan tahan terhadap manipulasi—termasuk adopsi zero-knowledge proof yang memungkinkan verifikasi tanpa mengekspos data pribadi anak secara mentah. Kedua, pembangunan literasi digital yang masif di kalangan orang tua dan pendidik, karena tidak ada teknologi yang bisa menggantikan peran pengasuhan di dunia nyata. Ketiga, perluasan cakupan regulasi ke platform-platform kecil dan ekosistem game online yang selama ini luput dari radar pengawasan.

Satu hal yang pasti: menciptakan ruang digital yang benar-benar ramah anak membutuhkan lebih dari sekadar gerbang verifikasi di pintu masuk. Ia menuntut arsitektur pengamanan berlapis, kolaborasi lintas sektor, dan yang paling sulit—perubahan kebiasaan kolektif dalam memperlakukan internet sebagai ruang publik yang perlu dijaga bersama. Dua juta akun yang telah ditutup bukanlah titik akhir. Ia adalah cermin yang menunjukkan betapa lebarnya celah antara niat baik regulasi dan praktik di lapangan, sekaligus pengingat bahwa pekerjaan rumah terbesar justru terletak di luar jangkauan algoritma: di dalam rumah, di tangan orang tua, dan di kesadaran kita semua bahwa anak-anak berhak tumbuh tanpa harus menjadi target bisnis perhatian di layar kaca.