Presiden Prabowo Evaluasi Restrukturisasi BUMN Maritim dan Galangan Kapal

Presiden Prabowo Subianto pada Senin (27/7/2026) menggelar pertemuan terbatas di Istana Negara bersama jajaran kementerian dan pimpinan BUMN, dipimpin langsung oleh Menteri BUMN Rosan Roeslani. Forum tersebut secara spesifik membahas langkah strategis pemangkasan dan penyehatan perusahaan pelat merah di sektor perkapalan serta industri maritim nasional. Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menata ulang ekosistem BUMN galangan kapal yang dinilai belum beroperasi secara efisien dan kompetitif di tengah dinamika global.

Rosan Roeslani usai rapat menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan tegas untuk segera merampungkan peta jalan konsolidasi dan restrukturisasi BUMN yang bergerak di bidang pembangunan kapal, perawatan, dan logistik maritim. Menurutnya, selama ini terdapat tumpang tindih fungsi, pemborosan anggaran, dan pengelolaan aset yang terpecah sehingga menghambat produktivitas. “Bapak Presiden ingin kita melakukan terobosan, tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Ada peluang besar jika kita satukan kekuatan dan fokus pada skala prioritas,” ujar Rosan di kompleks Istana.

Latar Belakang Industri Galangan Kapal Nasional

Industri perkapalan Indonesia memiliki warisan panjang namun kerap terganjal persoalan struktural. Saat ini, terdapat beberapa BUMN besar seperti PT PAL Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta PT Industri Kapal Indonesia (Persero) yang beroperasi dengan portofolio saling bersinggungan. Di sisi lain, swasta seperti PT Daya Radar Utama dan sejumlah galangan kecil juga ikut meramaikan kompetisi, namun secara umum pangsa pasar global Indonesia masih di bawah 2 persen. Kekurangan modal kerja, ketergantungan pada baja impor, dan biaya pendanaan yang mahal kerap membuat pesanan dari dalam negeri pun tidak bertahan.

Pemerintah melihat bahwa pemangkasan dan penggabungan merupakan langkah wajib agar neraca lebih sehat. Data Kementerian BUMN menunjukkan bahwa akumulasi kerugian beberapa perusahaan di sektor ini sempat mencapai triliunan rupiah, sementara utilisasi kapasitas produksi rerata hanya 40-55 persen. Tanpa reformasi menyeluruh, cita-cita menjadikan Indonesia poros maritim dunia akan sulit terwujud karena armada nasional masih minim dan banyak kapal niaga yang mengibarkan bendera asing.

Arahan Strategis Presiden dalam Rapat

Dalam rapat yang berlangsung hampir dua jam tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan kapabilitas pertahanan maritim melalui galangan nasional yang kompetitif. Ia mendorong Kementerian BUMN untuk mempercepat pembentukan holding perusahaan perkapalan dan logistik laut yang akan menyatukan seluruh aset produksi, docking, hingga fasilitas pengerjaan baja. Dengan entitas yang lebih besar dan terfokus, diharapkan skala ekonomi dapat tercapai dan Indonesia mampu bersaing dalam tender internasional, termasuk memenuhi kebutuhan kapal perang, kapal selam, dan kapal niaga berukuran besar.

Selain konsolidasi, rapat juga menyoroti perlunya modernisasi teknologi di galangan-galonan galangan. Pemerintah akan mendorong kerja sama dengan mitra strategis dari Korea Selatan dan Eropa yang telah memiliki rekam jejak membangun kapal canggih. “Transfer pengetahuan dan teknologi menjadi syarat mutlak agar kita tidak terus menjadi operator semata. Kita harus mampu memproduksi kapal dari hulu ke hilir,” ungkap seorang peserta rapat yang enggan disebutkan namanya.

Dampak pada Ekosistem BUMN dan Pasar Kerja

Langkah pemangkasan yang diusulkan tidak lepas dari kekhawatiran terhadap nasib ribuan pekerja di sektor perkapalan. Rosan memastikan bahwa rasionalisasi akan dilakukan secara terukur, dengan mengutamakan program pelatihan ulang dan penempatan ulang tenaga kerja di unit bisnis baru yang lebih produktif. Pemerintah juga akan menawarkan skema pensiun dini sukarela dengan kompensasi yang layak. Di sisi lain, penggabungan entitas diperkirakan akan membuka ribuan lapangan kerja baru dari proyek-proyek pengadaan kapal pemerintah yang selama ini terhambat.

Dari sisi pasar modal, rencana konsolidasi disambut hati-hati oleh para analis. Beberapa di antaranya menilai bahwa selama penyatuan disertai tata kelola yang baik dan menghapus praktik korupsi, valuasi BUMN hasil merger bisa meningkat signifikan. Integrasi PT PAL, PT Dok Kodja Bahari, dan PT IKI di bawah satu bendera disebut-sebut dapat menciptakan perusahaan dengan aset lebih dari Rp 30 triliun dan kapasitas produksi hingga 500.000 DWT per tahun.

Presiden juga memerintahkan audit menyeluruh terhadap seluruh kontrak dan aset sebelum penggabungan legal rampung. Targetnya, pada kuartal pertama 2027, holding sudah terbentuk dan mulai mengerjakan pesanan pertama berupa dua kapal perusak kawal rudal untuk TNI AL, sekaligus guna membuktikan kapasitas baru Indonesia di pentas global.

Tantangan dan Peluang ke Depan

Meskipun optimisme tinggi, sejumlah tantangan membayangi. Pertama, biaya logistik dalam negeri yang tinggi dan ketidakpastian harga bahan baku global. Kedua, resistensi internal dari direksi dan serikat pekerja yang khawatir kehilangan posisi strategis. Ketiga, persaingan dengan galangan negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina yang lebih agresif dalam menawarkan insentif pajak. Namun Rosan menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui paket insentif khusus, termasuk pembebasan bea masuk komponen kapal dan subsidi bunga kredit investasi.

Pertemuan ini menjadi tonggak awal dari reformasi besar-besaran di tubuh BUMN maritim. Publik kini menantikan detail rencana aksi yang akan disusun dalam 30 hari ke depan. Jika sukses, Indonesia berpeluang mengembalikan kejayaan armada lautnya sekaligus mengamankan kedaulatan maritim yang selama ini menjadi visi strategis Presiden Prabowo. Seperti ditekankan Rosan mengakhiri keterangannya, “Kita tidak hanya memangkas untuk menyehatkan, tapi untuk menang.”