Terdepan.ID, Jakarta – Pertamina saat ini telah membentuk jajaran direksi untuk subholding hulu migas. Pembentukan itu bagian dari peta jalan program Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dalam rangka pembentukan holding Migas.
Tentunya kebijakan ini membentuk statement pro maupun kontra. Maman Abdurrahman, Anggota Komisi VII DPR RI juga mengkritisi pembentukan itu, Dia menilai perombakan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terjadi di Pertamina hanya akan menambah panjang catatan kegagalan Kementerian BUMN dalam mengurus perusahaan pelat merah.
“Saya analogikan seperti seorang Ibu yang sakit jantung tapi dirujuk ke Dokter THT tentunya akan salah diagnosa dan salah kaprah,” ujar Maman Abdurrahman
Anggota Komisi VII itu memberikan saran supaya pemerintah membentuk superholding BUMN. Dengan cara seperti itu, semua penentuan direksi serta operasional diserahkan kembali kepada kementerian teknisnya masing-masing.
Maman Abdurrahman menyebut ini sangat tidak tepat ketika perombakan struktur pejabat BUMN semuanya diserahkan kepada Kementerian BUMN yang tidak paham teknis, operasional serta budaya perusahaan tersebut. Apalagi, Direksi dari perusahaan tersebut dalam kesehariannya selalu bersinggungan dengan Kementerian teknis.
“Sebagai contoh Pertamina, Antam dan lain-lain, kita serahkan kepada Kementerian ESDM lalu Perusahaan BUMN Karya serahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, Perusahaan BUMN Pertanian serahkan kepada Kementerian Pertanian begitu juga yang lainnya,” ujar tutup Maman Abdurrahman.
[source]
