Protes Massa Akibat Mati Lampu 10 Jam Sehari Lumpuhkan Tripoli

Ibu kota Libya, Tripoli, kemarin berubah menjadi lautan amarah saat ribuan warga turun ke jalan memprotes pemadaman listrik yang kian parah. Dengan durasi mati lampu mencapai 10 jam per hari, kesabaran publik habis. Mereka memblokir sejumlah ruas jalan vital, menutup kantor pemerintahan, dan meneriakkan tuntutan agar pasokan listrik segera dipulihkan.

Insiden ini dipicu oleh krisis energi yang telah membelit Libya selama bertahun-tahun. Infrastruktur kelistrikan yang menua, minimnya perawatan, serta konflik politik berkepanjangan membuat jaringan nasional hanya mampu memasok sekitar 2.800 megawatt—jauh di bawah kebutuhan puncak nasional yang mencapai lebih dari 5.000 megawatt. Situasi semakin diperburuk oleh kurangnya pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik, terutama di musim panas ketika konsumsi listrik melonjak akibat penggunaan pendingin ruangan.

Pemadaman Bergilir yang Mematikan Aktivitas

Selama dua pekan terakhir, warga Tripoli dan kota-kota sekitarnya harus beradaptasi dengan pola pemadaman bergilir yang bisa berlangsung hingga 10 jam sehari. Tanpa listrik, pompa air berhenti, lemari pendingin mati, dan bisnis kecil terpaksa tutup. Rumah sakit dan klinik kesehatan kesulitan menjaga rantai dingin obat-obatan, sementara pasien di ICU harus bergantung pada generator listrik yang tidak selalu memadai. Di sektor pendidikan, sekolah-sekolah tak bisa menyelenggarakan pembelajaran daring, dan siswa terpaksa belajar dalam kondisi gelap pada malam hari.

Dampak ekonomi juga dirasakan langsung oleh pedagang pasar dan pemilik toko kelontong. Menurut salah seorang pelaku usaha di kawasan Tajura, kerugian harian akibat pemadaman bisa mencapai 30 persen dari omzet, terutama karena bahan makanan mudah rusak tanpa pendingin. “Kami sudah tidak tahan. Setiap hari kami janjikan perbaikan, tapi yang kami lihat hanya janji,” kata pedagang tersebut. Tingkat pengangguran yang sudah tinggi di Libya kian bertambah karena banyak usaha informal kolaps di bawah tekanan biaya bahan bakar untuk generator.

Protes Meluas, Jalan Raya Diblokade

Kekecewaan yang terakumulasi meletus pada Selasa (17/6) ketika demonstran mulai berkumpul di depan kantor Perusahaan Listrik Umum Libya (GECOL) di pusat Tripoli. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Hidup Tanpa Listrik Berarti Mati” dan “Negara Bisa Gagal, Rakyat Jangan Dikorbankan”. Massa dengan cepat membesar dan bergerak menuju kantor-kantor pemerintahan, termasuk gedung Dewan Kepresidenan dan kementerian energi. Sejumlah ruas jalan protokol seperti Jalan Omar Al-Mukhtar dan Jalan Al-Shat ditutup menggunakan ban bekas yang dibakar, membuat arus lalu lintas di ibu kota lumpuh total.

Kantor berita setempat melaporkan bahwa aksi blokade juga meluas ke jalan raya yang menghubungkan Tripoli dengan kota-kota satelit seperti Zawiya dan Suq al-Jum’a. Petugas keamanan dikerahkan untuk mengurai massa, namun situasi sempat memanas ketika demonstran menolak untuk membubarkan diri sebelum ada jaminan perbaikan kelistrikan. Belum ada laporan korban jiwa, namun sejumlah kendaraan polisi mengalami kerusakan akibat lemparan batu.

Respons Pemerintah dan Rencana Darurat

Menanggapi gelombang protes, Perdana Menteri Pemerintah Persatuan Nasional (GNU), Abdul Hamid Dbeibah, dalam pernyataan video yang disiarkan malam harinya, menjanjikan pembentukan “krisis sel” untuk mengatasi gangguan listrik dalam waktu 72 jam. Ia menyebut bahwa pemerintah akan segera mengimpor generator bergerak dan meningkatkan pasokan gas ke pembangkit. “Kami paham penderitaan rakyat, dan kami sedang bekerja tanpa henti untuk memulihkan pasokan listrik,” ujar Dbeibah. Namun, janji serupa telah berkali-kali disampaikan tanpa perbaikan nyata, sehingga skeptisisme publik tetap tinggi.

Di sisi lain, Direktur GECOL mengakui bahwa perusahaan listrik negara itu sedang menghadapi defisit anggaran besar dan kerusakan teknis yang membutuhkan waktu perbaikan lebih panjang. “Jaringan kami telah dihancurkan oleh perang dan penjarahan selama bertahun-tahun. Memperbaikinya bukan perkara beberapa hari,” katanya. Sebagai langkah jangka pendek, GECOL mengumumkan akan membeli listrik dari Mesir dan Tunisia untuk menambah kapasitas, namun realisasinya diperkirakan memakan waktu berbulan-bulan karena perlu pembangunan kabel bawah laut baru.

Konteks Lebih Luas: Kekacauan Infrastruktur Pasca-konflik

Krisis kelistrikan Libya bukanlah fenomena baru. Sejak jatuhnya rezim Muammar Gaddafi pada 2011, negara itu terjerumus dalam konflik sipil berkepanjangan yang menghancurkan infrastruktur vital. Jaringan transmisi nasional, yang dahulu mampu memasok listrik hampir 24 jam, kini hanya berfungsi dengan kapasitas kurang dari 60 persen. Perpecahan politik antara pemerintah di Tripoli dan di timur juga menghambat alokasi dana untuk pemeliharaan. Dana minyak dan gas, yang menjadi tulang punggung pendapatan negara, sebagian besar terpangkas oleh blokade dan penurunan harga minyak global.

Menurut data Bank Dunia, Libya membutuhkan sedikitnya 2 miliar dolar AS untuk merehabilitasi sektor kelistrikannya sampai ke tingkat yang memadai. Namun, di tengah perebutan kekuasaan dan ketidakstabilan keamanan, investasi semacam itu sulit digerakkan. Masyarakat Libya, yang sebagian besar bergantung pada subsidi energi, kini harus menanggung beban terberat dari kegagalan negara mengelola sumber dayanya sendiri. Protes kali ini, kata pengamat, bisa menjadi titik awal tekanan politik yang lebih besar jika tidak segera direspons dengan tindakan konkret.