Kasus “toilet sultan” di Kabupaten Bekasi kembali menyeruak. KPK mulai mendatangi untuk menyelidik kasus yang menghebohkan jagat Kabupaten Bekasi tersebut. Menurut info yang dihimpun redaksi, beberapa orang dari KPK mendatangi salah satu “toilet sultan” di SDN Sukaindah 3, Sukakarya.
Menyikapi hal tersebut, ketua DPD PSI Kabupaten Bekasi Muhammad Syahril meminta KPK untuk segera “menyeret” siapapun yang terlibat dalam kasus itu. “KPK harusnya bisa cepat, dari bentuk bangunan fisik saja harusnya KPK pasti sudah punya tim analisis untuk menghitung berapa seharusnya anggaran Toilet yang biasa aja itu”.paparnya
Lebih lanjut politisi muda ini mengatakan KPK jangan tebang pilih dalam menyeret oknum-oknum yang terlibat. “Jangan tebang pilih, mau siapapun dia wajib menerima ganjarannya. Sudah sangat jelas ini sangat merugikan Anggaran Daerah, dan secara fungsi pun bukanlah hal yang urgent. Rakyat Lapar tidak butuh toilet, rakyat butuh makan. Dan jelas keputusan membangun toilet sultan adalah keputusan yang tidak memikirkan nasib rakyat jelata.” pungkas bro Ariel sapaan akrabnya.
