Politik

Sekjen PPP: Muktamar IX Sudah Jadi Momen Islah

Sekjen PPP: Muktamar IX Sudah Jadi Momen Islah


Arsul mengatakan panitia muktamar diisi orang-orang disebut PPP Muktamar Jakarta.

TERDEPAN.id, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Muktamar IX pada 18 hingga 21 Desember 2020, di Makassar, Sulawesi Selatan. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan forum tersebut sudah menjadi momen islah atau damai bagi dualisme partai yang sempat terjadi.


“Terkait dengan islah, ini muktamarnya sudah jadi momen islah. Jadi di dalam kepanitiaan muktamar, baik panitia pengarah SC dan OC ada teman-teman yang beberapa waktu lalu disebut PPP Muktamar Jakarta,” ujar Arsul di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (2/11).


Ia mengatakan, sejumlah pengurus PPP Muktamar Jakarta sudah menjadi panitia Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) Muktamar IX. Salah satunya adalah Jou Hasyim Waimahing yang menjadi bagian dari kepanitiaan. “Berikutnya Pak Yunus Rangga di OC ya, kalau Pak Sudarto (mantan Sekjen PPP Muktamar Jakarta) dia sudah bergabung ke Partai Gerindra,” ujar Arsul.

BACA JUGA :  Hulu Migas Masih Jadi Andalan Energi Nasional di Masa Depan


Arsul mengatakan pihak partai sedang berkomunikasi dengan pihak Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Humphrey Djemat. Namun, ia tak mengungkapkan, apakah Humphrey akan diundang hadir pada Muktamar IX.


“Kami InsyaAllah berkomunikasi lah, gitu loh. Karena kita bingung juga kalau semua yang kita undang itu bisa datang,” ujar Wakil Ketua MPR itu.


Diketahui, PPP sempat terbelah menjadi dua kubu. Pertama, yakni PPP kubu Muktamar Jakarta yang diketuai Humphrey Djemat dan kubu PPP versi Muktamar Pondok Gede yang saat ini dipimpin Suharso Monoarfa.


Islah diklaim terjadi dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) V di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, pada Sabtu (14/12/2019). Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Jakarta saat itu Sudarto mengatakan adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh PPP usai pemilihan umum (Pemilu) 2019.

BACA JUGA :  Demokrat: Pemasangan Baliho Belum Jadi Kebijakan Organisasi


Untuk kembali berada dalam satu kepengurusan, Sudarto mengatakan PPP versi Muktamar Pondok Gede tak memberikan syarat apapun untuk bergabung. Sebab, kedua pihak memiliki tujuan yang sama untuk menguatkan PPP.


“Tanpa syarat apa pun, saya kira kecuali syaratnya adalah bagaimana PPP kembali bangkit dan besar, siap menyongsong pemilu 2024,” ujar Sudarto.


Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat pun menginginkan adanya islah atau damai dalam forum Muktamar IX PPP. “Yang paling utama bagi saya adalah penyatuan PPP yang masih terpecah belah,” ujar Humphrey lewat pesan singkat, Ahad (1/11).





Sumber
Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

four × 4 =

Trending

Ke Atas