Sembilan Sekolah Pengungsi Rohingya di Malaysia Ditutup Akibat Ujaran Kebencian

Gelombang permusuhan yang semakin memanas di Malaysia telah memaksa penutupan sembilan pusat pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya. Peristiwa ini menandai eskalasi serius dari ujaran kebencian yang selama ini menyebar di berbagai platform dan komunitas, yang akhirnya berdampak langsung pada akses pendidikan kelompok paling rentan. Ratusan anak kini terpaksa meninggalkan bangku sekolah di tengah ancaman dan intimidasi yang kian nyata.

Konteks Krisis Pengungsi Rohingya di Malaysia

Malaysia selama ini menjadi salah satu negara tujuan utama bagi pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar. Meski tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, negara ini menampung lebih dari 100.000 orang Rohingya dalam berbagai skema perlindungan informal. Karena status hukum yang tidak jelas, mereka tidak memiliki akses ke sistem pendidikan nasional. Sekolah-sekolah informal yang didirikan oleh komunitas atau LSM menjadi satu-satunya jalur bagi anak-anak untuk belajar membaca, menulis, dan keterampilan dasar. Penutupan sembilan sekolah ini, yang tersebar di beberapa negara bagian, merupakan pukulan telak terhadap upaya tersebut.

Lonjakan Ujaran Kebencian di Ranah Digital dan Nyata

Beberapa bulan terakhir, media sosial Malaysia dibanjiri narasi kebencian yang secara terang-terangan menargetkan komunitas Rohingya. Mereka kerap dituduh sebagai penyebab meningkatnya kriminalitas, penyebar penyakit, dan beban ekonomi. Kampanye digital ini dengan cepat meluas ke dunia nyata, memicu demonstrasi, ancaman, dan perusakan properti. Menurut pemantauan lembaga hak asasi, intensitas ujaran semacam ini meningkat tajam pasca-pandemi, seiring tekanan ekonomi yang dialami warga lokal. Lembaga pemantau komunikasi digital mencatat peningkatan lebih dari 200 persen konten bernada kebencian terhadap Rohingya di platform-platform utama dalam enam bulan terakhir. Sekolah-sekolah pengungsi pun menjadi sasaran intimidasi, mulai dari teror telepon hingga pengiriman pesan ancaman yang menuntut penutupan tempat belajar tersebut. Beberapa insiden melibatkan pelemparan batu ke arah kelas, vandalisme, dan pawai kelompok yang meneriakkan slogan pemulangan paksa.

“Kami menerima laporan bahwa beberapa sekolah dilempari batu, dan guru-guru mengalami teror verbal saat bepergian. Rasa takut ini memaksa pengelola untuk menghentikan sementara kegiatan belajar demi keselamatan anak-anak,” ujar perwakilan sebuah organisasi kemanusiaan yang menangani pendidikan pengungsi, yang tidak ingin disebutkan namanya karena alasan keamanan.

Dampak Langsung Terhadap Masa Depan Anak-Anak

Kehilangan akses pendidikan dasar menjadi bencana tersendiri bagi anak-anak Rohingya yang sudah berada dalam kondisi sangat terbatas. Tanpa kemampuan baca tulis dan numerasi, peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan semakin tipis. Psikolog anak mengingatkan bahwa penutupan sekolah yang mendadak disertai pengalaman intimidasi dapat meninggalkan trauma mendalam, mengganggu perkembangan mental dan sosial mereka. Banyak di antara anak-anak ini sebelumnya telah mengalami kekerasan di tanah air dan perjalanan berbahaya saat mengungsi. Kini, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman justru lenyap di tengah suasana kebencian.

Di lokasi-lokasi tertentu, anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah mulai terlihat melakukan pekerjaan serabutan untuk membantu ekonomi keluarga. Hilangnya rutinitas belajar juga membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan pernikahan dini. Seorang guru sukarelawan asal Rohingya yang enggan disebut namanya menuturkan, “Kami hanya ingin anak-anak kami bisa membaca. Tapi sekarang mereka ketakutan bahkan untuk keluar rumah.”

Respons dan Tantangan ke Depan

Pemerintah Malaysia berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, tekanan politik domestik menuntut penanganan lebih keras terhadap imigran ilegal, namun di sisi lain, nilai-nilai kemanusiaan dan tekanan internasional mendorong perlindungan bagi pengungsi. Sejauh ini, belum ada tindakan konkret untuk mengamankan kembali sekolah-sekolah tersebut. Kepolisian setempat menyatakan tengah menyelidiki beberapa kasus intimidasi, tetapi belum ada penetapan tersangka yang signifikan. Organisasi seperti UNHCR telah menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendesak agar semua pihak menghentikan ujaran kebencian serta memastikan akses pendidikan tanpa diskriminasi.

Para aktivis menyerukan agar Malaysia segera mengadopsi kebijakan yang menjamin keamanan lembaga pendidikan pengungsi dan memproses hukum para pelaku ujaran kebencian. Tanpa intervensi yang tegas, dikhawatirkan penutupan ini hanya menjadi awal dari krisis yang lebih luas bagi komunitas Rohingya. Di pertengahan 2026, komunitas internasional diingatkan kembali bahwa perlindungan pengungsi bukan hanya soal perahu penyelamat, tetapi juga soal mempertahankan ruang kelas di tengah badai intoleransi.