Sudaryono Tindak Tegas: 270 Pegawai BGN Dipecat Hari Ini

Suasana di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) mendadak berubah drastis. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak, Kepala BGN Sudaryono mengambil keputusan berani: memecat ratusan pegawai sekaligus. Total ada 270 orang yang kehilangan posisinya, terdiri dari 9 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 261 tenaga non-ASN. Langkah ini diambil tanpa peringatan panjang, menandai babak baru dalam penataan internal lembaga yang bertanggung jawab atas program gizi nasional tersebut.

Penyebab Gelombang Pemecatan

Menurut informasi yang dihimpun, keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi kinerja mendalam yang dilakukan secara internal. Beberapa indikasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan arah strategis baru BGN. Sudaryono, yang dikenal dengan gaya kepemimpinan lugas, rupanya ingin memastikan bahwa setiap personel di institusinya benar-benar mampu mendukung percepatan target penurunan stunting dan perbaikan gizi nasional.

Sebuah sumber internal menyiratkan bahwa banyak dari pegawai yang terkena dampak dinilai tidak menunjukkan produktivitas memadai. “Bukan soal pengurangan jumlah saja, tapi lebih pada penajaman fungsi. Ada posisi yang memang sudah tidak relevan dengan struktur baru,” jelas sumber tersebut. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa era“bersih-bersih” di BGN telah dimulai.

Rincian Kena Dampak: ASN dan Non-ASN

Dari total 270 orang yang diberhentikan, 9 orang berstatus ASN. Mereka dikenai sanksi tegas berupa pemecatan tidak hormat, sebuah langkah yang jarang terjadi dalam birokrasi pemerintahan. Sementara itu, 261 tenaga non-ASN—yang mencakup pegawai kontrak, honorer, dan tenaga pendukung lainnya—langsung diputus hubungan kerjanya per hari ini. Kebanyakan dari mereka berasal dari unit administrasi dan lapangan yang selama ini bekerja di bawah koordinasi BGN pusat.

Keputusan ini tentu menimbulkan gelombang protes kecil, meskipun sebagian besar pegawai yang terkena dampak belum bersuara secara terbuka. Beberapa di antaranya mengaku kaget karena tidak menerima surat peringatan sebelumnya. Namun, pihak BGN mengklaim bahwa seluruh prosedur telah ditempuh sesuai aturan kepegawaian yang berlaku, termasuk pemberian kompensasi untuk non-ASN sesuai ketentuan kontrak.

Dampak dan Respons Publik

Reaksi publik terbelah. Sebagian kalangan memuji keberanian Sudaryono, menilai bahwa reformasi birokrasi semacam ini memang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. “Kita perlu pemimpin yang tidak ragu mengambil keputusan sulit. Kalau ada pegawai yang tidak berkontribusi maksimal, wajar diganti dengan yang lebih potensial,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.

Namun, ada juga yang mempertanyakan prosesnya. “Apakah evaluasi ini benar-benar objektif? Jangan sampai ada pegawai yang jadi korban karena konflik personal,” tulis salah satu warganet di platform diskusi daring. Kekhawatiran semacam ini menjadi perbincangan hangat, terutama karena angka 261 non-ASN yang berhentikan sangat besar untuk ukuran satu kali gelombang pemecatan.

Strategi Baru untuk Target Ambisius

Di balik keputusan kontroversial itu, BGN tengah memikul beban target nasional yang sangat ambisius. Presiden telah menekankan pentingnya percepatan penanganan gizi buruk hingga ke pelosok daerah. Dengan struktur yang lebih ramping dan berisi personel pilihan, Sudaryono berharap program intervensi gizi bisa lebih lincah dijalankan.

Sebagai bagian dari restrukturisasi, BGN juga akan membuka rekrutmen terbatas untuk mengisi beberapa pos strategis yang kosong. Calon-calon baru nantinya akan melalui seleksi ketat berbasis kompetensi, bukan lagi sekadar penempatan administratif. “Kami ingin tim yang solid, gesit, dan siap diterjunkan kapan saja,” imbuh pejabat yang enggan disebut namanya.

Langkah Lanjutan ke Depan

Meski suasana internal sedang panas, manajemen BGN tetap memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Seluruh program lapangan, termasuk distribusi makanan tambahan dan suplemen gizi untuk ibu hamil serta balita, tetap berjalan sesuai jadwal. Untuk menutup kekosongan sementara, beberapa unit akan saling mendukung (backup) hingga rekrutmen baru selesai.

Pemecatan massal ini kemungkinan besar bukan yang terakhir. Sudaryono dikabarkan masih akan melanjutkan evaluasi terhadap seluruh jajaran, terutama di perwakilan daerah. “Ini baru langkah awal,” kata seorang staf yang dekat dengan pimpinan. Bagi publik, apa yang terjadi di BGN menjadi pelajaran penting: bekerja di lembaga pemerintah tidak lagi identik dengan zona nyaman. Kinerja dan integritas akan diuji setiap saat, dan konsekuensinya bisa seberat kehilangan pekerjaan dalam semalam.