Suriah Sinyalkan Upaya Capai Pakta Keamanan dengan Israel

Dalam sebuah manuver diplomatik yang mengejutkan, Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa mengungkapkan bahwa Damaskus kini secara aktif membuka peluang untuk mencapai kesepakatan keamanan dengan Israel. Pernyataan ini disampaikan di tengah dinamika baru pasca-runtuhnya rezim Bashar al-Assad, menandai potensi perubahan haluan kebijakan luar negeri Suriah yang selama puluhan tahun bercorak konfrontatif terhadap negara tetangganya itu.

Konteks Sejarah Hubungan yang Membeku

Hubungan Suriah-Israel sejak 1948 diwarnai perang dan ketegangan. Israel menduduki Dataran Tinggi Golan pada 1967 dan mencaploknya pada 1981—langkah yang tidak diakui internasional. Meskipun sempat ada upaya perundingan tidak langsung pada era 1990-an dan 2000-an, kedua negara tidak pernah memiliki hubungan diplomatik formal. Selama perang saudara Suriah, Israel melancarkan ratusan serangan udara ke wilayah Suriah, menyasar posisi Iran dan Hizbullah. Kini, dengan rezim Assad yang tumbang, ruang bagi negosiasi tampak terbuka meski penuh rintangan.

Pernyataan Al Sharaa: Sinyal Normalisasi?

Ahmed Al Sharaa, yang memimpin pemerintahan transisi Suriah setelah kelompoknya Hayat Tahrir al-Sham (HTS) mengambil alih kekuasaan, secara terbuka mengakui upaya menjajaki perjanjian keamanan dengan Israel. “Kami sedang berupaya mencapai kesepakatan keamanan yang dapat menjamin stabilitas perbatasan dan mencegah eskalasi yang tidak diinginkan,” ujarnya dalam sebuah wawancara. Ia menekankan bahwa langkah ini bukan berarti pengakuan diplomatik penuh, melainkan kebutuhan pragmatis untuk mengamankan kedaulatan Suriah yang baru.

Pernyataan ini sontak menuai beragam reaksi. Di satu sisi, ini bisa menjadi jalan bagi Suriah untuk mengurangi isolasi internasional dan membuka keran bantuan rekonstruksi. Di sisi lain, basis pendukung HTS yang konservatif mungkin melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.

Mengapa Sekarang? Kalkulasi Strategis

Setelah lebih dari satu dekade perang, Suriah hampir lumpuh secara ekonomi. Sanksi Barat masih membelenggu, dan kehancuran infrastruktur memerlukan dana ratusan miliar dolar. Melibatkan Israel—sekutu dekat Amerika Serikat—dapat menjadi kunci untuk melonggarkan tekanan internasional. Dari perspektif Israel, normalisasi hubungan dengan negara Arab baru setelah Abraham Accords (Kesepakatan Abraham) dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko merupakan capaian strategis. Khususnya, mengamankan perbatasan utara dari infiltrasi Iran dan proxy-nya menjadi prioritas utama Tel Aviv.

Analis keamanan Timur Tengah, Dr. Nadia Rahman, menilai, “Kedua pihak memiliki kepentingan konvergen: rezim baru Suriah butuh legitimasi dan dana, sementara Israel ingin menjauhkan Iran dari dataran tinggi Golan. Namun, membangun kepercayaan antara mantan pemimpin jihadis dan negara Yahudi adalah pekerjaan yang sangat sulit.”

Tantangan Domestik dan Regional

Jalan menuju pakta keamanan bukan tanpa hambatan. Di dalam negeri, Al Sharaa harus berhadapan dengan faksi-faksi garis keras yang menganggap Israel sebagai musuh abadi. Sementara itu, opini publik Suriah yang sebagian besar pro-Palestina dapat menjadi ganjalan serius. Di kancah regional, negara-negara seperti Iran dan sekutunya akan menentang keras setiap normalisasi. Liga Arab kemungkinan besar akan mengambil sikap hati-hati, mengingat mayoritas anggotanya masih mendukung solusi dua negara dan mengecam pendudukan Golan.

Belum lagi persoalan hukum internasional: Israel masih menguasai Golan, dan setiap kesepakatan keamanan tanpa penyelesaian status wilayah itu akan dipandang sebagai pengakuan terselubung atas pencaplokan—hal yang sensitif di dunia Arab.

Prospek dan Kemungkinan Peta Jalan

Meskipun skeptisisme tinggi, beberapa elemen dapat membentuk fondasi perjanjian. Model perjanjian perdamaian Mesir-Israel atau Yordania-Israel bisa menjadi acuan, meski konteksnya berbeda. Pakta keamanan dimaksud diperkirakan akan berfokus pada zona demiliterisasi terbatas di sekitar Golan, mekanisme komunikasi untuk mencegah insiden militer, serta kemungkinan kerja sama intelijen melawan kelompok jihadis trans-nasional.

Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Israel, namun sumber anonim di Kementerian Luar Negeri Israel menyebut bahwa “setiap peluang untuk mengurangi ketegangan di perbatasan utara akan dipelajari dengan saksama.” Sementara itu, Amerika Serikat melalui juru bicara Departemen Luar Negeri menyambut baik sinyal terbuka dari Damaskus, seraya mengingatkan bahwa normalisasi harus sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.

Dengan Timur Tengah yang terus bergejolak, langkah Presiden Al Sharaa boleh jadi merupakan taruhan terbesarnya: merangkul musuh lama demi membangun negeri yang hancur, atau kehilangan dukungan di dalam negeri akibat dianggap kompromistis. Dunia akan mengamati apakah inisiatif ini akan menjadi awal babak baru, atau sekadar tentamen politik yang kandas.