Politik

Tak Ada Ketentuan Presidential Threshold di Amandemen UUD 1945 

Tak Ada Ketentuan Presidential Threshold di Amandemen UUD 1945 


PT membatasi tampilnya putra dan putri terbaik bangsa di panggung kepemimpinan nasion

TERDEPAN.id, JAKARTA — Tidak ada ketentuan presidential threshold pada hasil amandemen UUD 1945. Pada Pasal 6A Ayat 2 amandemen ketiga UUD 1945 hanya menyebutkan, bahwa ‘Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum’. 


“Jadi, jelas dan tegas tak ada ketentuan tentang Presidential Threshold,” kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, saat dikonfirmasi Republika, Rabu (15/12).


Karenanya, Kamhar menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo melalui kuasa hukumnya yang mengajukan judicial review terhadap ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dirinya memahami, jika pasal yang mengatur tentang ketentuan presidential threshold dianggap tidak sesuai dengan UUD Negara Republik indonesia 1945 dan hasil amandemennya. 

BACA JUGA :  Bawaslu: Kepala Desa dan ASN Diduga Langgar Aturan di Jabar


Kamhar memandang, aspirasi tersebut berkaca dari pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 lalu yang hanya menghadirkan  dua pasang calon yang berimbas  pembelahan di masyarakat. Akibatnya, biaya sosial, ekonomi, dan politik yang ditanggung bangsa justru jauh lebih besar. 


“Ini kontra produktif dengan ikhtiar konsolidasi demokrasi yang hendak dituju,” ujarnya.


Menurut Kamhar, rakyat berhak mendapatkan banyak pilihan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pilpres. Dia menilai, presidential threshold selama ini justru membatasi tampilnya putra dan putri terbaik bangsa di panggung kepemimpinan nasional.

BACA JUGA :  TVRI Bali akan perbanyak konten untuk siaran digital


“Tak hanya membatasi pilihan rakyat, ini juga bertentangan dengan fungsi partai politik dalam hal rekruitmen kepemimpinan nasional,” tuturnya.


Karena itu, Kamhar menegaskan, Partai Demokrat menghargai dan sependapat dengan pemikiran-pemikiran bahwa presidential threshold ini mesti ditinjau kembali. Bagi setiap partai politik yang telah memenuhi ketentuan dan berhak menjadi peserta Pemilu, maka bisa mengusung pasangan Capres dan Cawapres, baik secara sendiri-sendiri atau dalam bentuk koalisi.


“Itu menjadi hak dan berpulang pada kepentingan strategis masing-masing partai politik,” ucapnya. 


 


 





Sumber
Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

six + 19 =

Trending

Ke Atas