Tripoli Bergolak: Listrik Mati 10 Jam, Massa Tutup Jalan dan Kantor

Ibu kota Libya berubah menjadi kota yang lumpuh saat ribuan penduduk meluapkan kemarahan di jalanan. Pemicunya sederhana namun menyakitkan: aliran listrik terhenti hingga sepuluh jam dalam satu hari. Bukan kejadian sesaat, melainkan siksaan berulang yang telah membakar kesabaran warga selama berminggu-minggu. Amukan massa tak lagi bisa dibendung; mereka memblokade simpang-simpang vital, membakar ban di tengah aspal, hingga memaksa kantor-kantor pemerintahan menutup gerbangnya.

Akar Krisis: Infrastruktur Rapuh dan Bensin Langka

Mengapa negara penghasil minyak justru gelap gulita? Jawabannya terletak pada jaringan listrik yang sudah bertahun-tahun digerogoti perang saudara, korupsi berantai, dan ketiadaan pemeliharaan serius. Pembangkit-pembangkit tua beroperasi jauh di bawah kapasitas idealnya. Di sisi lain, pasokan bahan bakar untuk menggerakkan generator sering tersendat akibat konflik antarfaksi yang menguasai ladang minyak dan pelabuhan. Bahkan dalam situasi normal, kebutuhan listrik nasional mencapai sekitar 7.500 megawatt, namun produksi riil kerap merosot hingga di bawah 4.000 megawatt.

Ketika suhu musim panas menembus 40 derajat Celsius, pendingin ruangan berubah menjadi barang mewah yang mustahil dinyalakan. Rumah sakit berjuang dengan genset tua yang kadang ikut mati, toko-toko kehilangan stok makanan beku, dan anak-anak belajar dalam gelap. Bagi warga biasa, sepuluh jam tanpa listrik bukan lagi sekadar ketidaknyamanan—itu adalah pertarungan harian melawan keputusasaan.

Dari Protes Damai Menjadi Gejolak Liar

Awalnya, demonstrasi dimulai dengan spanduk dan teriakan di depan gedung perusahaan listrik negara. Namun seiring waktu, nada tuntutan berubah tajam. Massa bergerak menuju pusat kota, menutup Jalan Raya Al-Shat yang menjadi urat nadi transportasi Tripoli. Tak cukup di situ, mereka mengepung gedung pemerintahan sementara dan memaksa pegawai menghentikan aktivitas sama sekali. Laporan setempat menyebutkan bentrokan sporadis muncul ketika petugas keamanan mencoba membubarkan barikade darurat yang dibuat dari puing-puing dan kendaraan rusak.

Seorang warga yang enggan disebut namanya menggambarkan kemarahannya: "Setiap hari kami bertanya apakah malam ini akan terang. Tapi pemerintah hanya memberi janji. Anak saya jatuh sakit karena kepanasan, dan di rumah sakit pun listrik mati. Apa lagi yang bisa kami lakukan selain turun ke jalan?" Suara serupa menggema di berbagai distrik—dari Tajoura hingga Janzour—menunjukkan bahwa kemarahan ini bukan milik segelintir orang.

Jalan Lumpuh, Aktivitas Ekonomi Terhenti

Penutupan jalan dan kantor pemerintah langsung memukul sektor informal yang menjadi tulang punggung hidup banyak keluarga. Pedagang kaki lima kehilangan pendapatan harian, sementara toko-toko kelontong memilih tutup karena khawatir dijarah. Sistem transportasi publik yang sudah minim nyaris mati total, membuat warga semakin sulit menjangkau layanan dasar. Di pelabuhan, bongkar muat barang terganggu, memicu kekhawatiran kelangkaan pasokan pangan dan obat-obatan dalam pekan-pekan mendatang.

Para analis ekonomi menilai krisis listrik ini telah menggerus lebih dari separuh produktivitas usaha kecil di kawasan perkotaan. Bahkan sebelum gelombang protes ini pecah, Bank Dunia mencatat bahwa pemadaman berkepanjangan telah memangkas pertumbuhan ekonomi Libya hingga 2,5 persen per tahun. Kini dengan eskalasi blokade, angka itu diprediksi melonjak lebih buruk.

Respons Pemerintah: Janji Lama dalam Kemasan Baru

Pemerintah persatuan nasional yang berbasis di Tripoli segera menggelar rapat darurat. Pernyataan resmi menyebutkan akan ada penambahan pasokan bahan bakar untuk pembangkit dan percepatan perbaikan jaringan transmisi. Namun bagi warga, kata-kata itu terdengar seperti rekaman usang yang diputar berulang. "Mereka sudah mengatakannya sejak tahun lalu, tapi listrik justru makin sering mati," ujar seorang pemuda yang ikut memblokade jalan.

PBB melalui misinya di Libya mengimbau semua pihak menahan diri dan mendorong dialog antara masyarakat dan otoritas setempat. Namun solusi jangka pendek tetap terhalang oleh realitas politik: negara ini masih terbelah antara pemerintah di Tripoli dan faksi di timur, masing-masing dikendalikan oleh milisi bersenjata yang jarang sepakat tentang pengelolaan sumber daya energi. Tanpa penyatuan politik yang kokoh, perbaikan kelistrikan hanya akan menjadi tambal sulam yang mudah robek kembali.

Sementara itu, roda protes terus berputar. Rencana aksi lanjutan sudah disuarakan melalui media sosial, menuntut pemimpin puncak untuk turun langsung melihat penderitaan rakyat. Pertanyaan besarnya kini bukan lagi seberapa lama lilin akan bertahan, melainkan seberapa jauh kesabaran publik bisa diregangkan sebelum seluruh tatanan kota benar-benar runtuh.