Eltinus Omaleng: Profil dan Kinerja Bupati Mimika

Eltinus Omaleng: Profil dan Kinerja Bupati Mimika

Eltinus Omaleng adalah Bupati Mimika yang pertama kali dilantik pada tahun 2014 dan berhasil mempertahankan kursi kepemimpinannya untuk periode kedua pada tahun 2019. Ia merupakan kader Partai Golongan Karya (Golkar) yang memimpin salah satu kabupaten terkaya di Indonesia, mengingat Mimika adalah rumah bagi PT Freeport Indonesia. Fakta utama yang melekat pada kepemimpinannya adalah fokus pada pemberdayaan masyarakat asli Papua melalui kebijakan afirmatif serta pengelolaan dana kemitraan yang bersumber dari operasi pertambangan raksasa tersebut.

Profil dan Latar Belakang

Eltinus Omaleng lahir di Kokonao, Mimika, pada 21 Maret 1970. Ia merupakan putra asli Papua dari Suku Kamoro yang tumbuh besar di wilayah pesisir. Secara akademis, ia menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum, meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Cenderawasih, Jayapura. Sebelum menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di Mimika, Eltinus aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika selama dua periode, yakni dari tahun 2004 hingga 2014. Selama di legislatif, ia menjabat sebagai Ketua Komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum, membangun fondasi pemahaman yang kuat tentang birokrasi dan regulasi daerah. Karir politiknya identik dengan perjuangan hak-hak masyarakat adat, terutama dalam mengadvokasi porsi yang lebih besar bagi Orang Asli Papua (OAP) dari keberadaan Freeport. Ia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kamoro, sebuah posisi yang menegaskan akar kuatnya pada tradisi dan kepentingan komunal.

Program Unggulan dan Kinerja

Kepemimpinan Eltinus Omaleng ditandai dengan dua pilar utama program unggulan yang sangat spesifik. Pertama, ia meluncurkan Program Orang Asli Papua (OAP) Mandiri, yang merupakan kebijakan radikal dalam pemberdayaan sumber daya manusia. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan beasiswa penuh bagi ribuan putra-putri asli Papua untuk menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia dan luar negeri. Data Pemerintah Kabupaten Mimika mencatat bahwa hingga tahun 2022, lebih dari 1.200 mahasiswa OAP telah dikirim ke universitas di Jawa, Sulawesi, dan bahkan ke Belanda serta Selandia Baru, dengan total alokasi anggaran mencapai lebih dari Rp 100 miliar per tahun. Tidak hanya itu, dalam aspek kesehatan, ia membangun sistem rujukan terpadu di mana warga yang tidak dapat ditangani di rumah sakit daerah langsung diterbangkan ke rumah sakit besar di Makassar atau Jakarta, sepenuhnya dibiayai oleh APBD.

Kedua, di sektor infrastruktur dan ekonomi lokal, Eltinus memaksimalkan dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia. Ia menginisiasi pembangunan jalan trans-papua di distrik-distrik pedalaman seperti Jila dan Agimuga yang sebelumnya terisolasi. Tercatat, sepanjang periode 2019-2023, lebih dari 150 kilometer jalan baru telah dibangun yang menghubungkan pusat produksi pertanian masyarakat dengan kota Timika. Lebih konkret lagi, di bawah arahannya, Dana Kemitraan untuk pengembangan ekonomi masyarakat adat meningkat signifikan, di mana pada tahun 2022, porsi dana untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) milik OAP menyentuh angka 30 persen dari total dana kemitraan, naik dari hanya 10 persen pada periode sebelumnya. Ini memungkinkan berdirinya koperasi-koperasi lokal yang kini menjadi pemasok utama logistik kamp-kamp Freeport di dataran tinggi Tembagapura.

Tantangan dan Kontroversi

Meskipun kinerjanya dalam pemberdayaan masyarakat adat cukup menonjol, masa jabatan Eltinus Omaleng tidak lepas dari tantangan serius dan kritik tajam. Tantangan terbesarnya adalah ketimpangan infrastruktur yang masih sangat lebar antara pusat kota Timika yang modern dengan distrik-distrik di pedalaman. Para kritikus menilai pembangunan masih terpusat di zona nyaman dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar seperti air bersih di pelosok. Selain itu, Bupati Eltinus juga menghadapi kontroversi hukum. Nama dan jabatannya sempat diguncang oleh kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Kingmi Mile 32. Pada tahun 2022, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Kasus ini menyeret namanya dan menimbulkan gelombang protes dari pendukungnya yang menilai tuduhan tersebut bermuatan politis. Penanganan kasus ini berlarut-larut dan menjadi ujian bagi stabilitas pemerintahan daerah, meskipun pada akhirnya ia kembali menjalankan tugasnya. Kontroversi ini menyoroti kerentanan tata kelola perizinan di daerah yang sarat akan kepentingan politik dan ekonomi, menjadi catatan kritis di balik pencapaian pembangunan fisik dan sumber daya manusia yang telah ia raih.