Ekonomi

Ekonom: Pasar Soroti Kesinambungan Proyek Besar di Pemerintahan Baru

Ekonom: Pasar Soroti Kesinambungan Proyek Besar di Pemerintahan Baru



Paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato kemenangan menurut quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024).

TERDEPAN.id, JAKARTA — Ekonom senior DBS Bank Radhika Rao mengatakan pelaku pasar menyoroti kesinambungan proyek-proyek besar dari pemerintahan lama di pemerintahan baru pascapemilihan umum (pemilu) 2024.

“Pasar memperkirakan akan ada kesinambungan proyek-proyek besar yang telah dijalankan oleh pemerintahan yang akan berakhir masa jabatannya,” kata Radhika di Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Keberlanjutan proyek-proyek besar itu juga termasuk fokus besar pada infrastruktur, peningkatan rantai nilai komoditas, kemajuan ibu kota baru, dan kelanjutan program bantuan sosial.

BACA JUGA :  Pelaku UMKM Diminta Maksimalkan Jasa Pengiriman Barang

Calon presiden dan wakil presiden RI baru akan dilantik pada Oktober 2024. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Ia mengatakan, penghitungan cepat dari pemilu pada 14 Februari 2024 menunjukkan keunggulan signifikan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut berpeluang meniadakan perlunya putaran kedua pada Juni 2024. Sementara penghitungan akhir suara nasional Pemilu 2024 akan dilakukan pada 20 Maret.

BACA JUGA :  Hari Sejuta Pohon Sedunia, Aston Priority Gelar Acara Podcast Hidroponik

“Mandat yang jelas, jika ditegaskan, akan menurunkan ketidakpastian politik, dan menjadi pertanda baik bagi kesinambungan kebijakan,” ujarnya.

Selanjutnya, Radhika menuturkan masa transisi hingga pelantikan resmi pada Oktober 2024 akan dimanfaatkan untuk membentuk koalisi dan mengambil keputusan di kabinet. Pelaku pasar akan tertarik melihat kandidat-kandidat untuk posisi-posisi penting, termasuk Menteri Keuangan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

 

sumber : ANTARA






Sumber
Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

six + 9 =

Trending

Ke Atas