Opini

Endang Tirtana, Hentikan Giring Pandemi Ke Isu Politik

Endang Tirtana, Hentikan Giring Pandemi Ke Isu Politik

Deputi Kampanye Publik SAS Institute, Endang Tirtana mengingatkan bahaya pandemi Covid-19 digiring kepada isu politik. Ini nantinya dapat menyebabkan polarisasi di masyarakat.

Dia mengungkapkan, pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak kepada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi. Sayangnya, Endang menilai, ada upaya untuk membawa krisis ini ke ranah politik.

Pernyataan ini disampaikan dalam webinar bertajuk ‘Civil Society Melawan Covid-19: Pengalaman Berbagai Negara’. Dalam diskusi ini juga hadiri Komisioner SUHAKAM Jerald Joseph, Prof Ken Miichi dari Waseda University, PCI Nahdlatul Ulama United Kingdom Munawir Aziz, PCI Nahdlatul Ulama Tiongkok Budy Sugandi hingga PCI Nahdlatul Ulama Rusia Amy Maulana.

BACA JUGA :  Haru Soetrisno Bachir di HUT PAN Minus Amien Rais

“Ingin saya sampaikan bahwa isu kesehatan yang berujung kepada ekonomi dan berdampak terhadap segala aspek kehidupan masyarakat jangan sampai kemudian digiring menjadi krisis politik,” kata Endang, Sabtu (24/7).

Dia menjelaskan, politisasi pandemi Covid-19 akan sangat mudah menyulut amarah masyarakat yang terdampak. Sebab berdasarkan survei LSI, ada 36 persen masyarakat Indonesia tidak ingin divaksinasi Covid-19.

“Karena di hari-hari terakhir ini, kita melihat ada upaya untuk menggiring jadi krisis politik, kalau ini sudah digiring ke krisis politik, saya khawatir polarisasi di masyarakat akan semakin kuat apalagi tingkat ketidakpercayaan masyarakat di Indonesia terhadap Covid-19 juga sangat tinggi,” terangnya.

BACA JUGA :  Golkar dan Gerindra Evaluasi Kerja Politik untuk Tingkatkan Elektabilitas

Untuk itu, Endang mengharapkan, organisasi masyarakat (ormas) melakukan sosialisasi mengenai pandemi Covid-19 dan juga protokol kesehatan. Karena tidak mungkin semua tanggung jawab tersebut hanya dilimpahkan kepada pemerintah. Masyarakat harus andil agar Indonesia keluar dari pandemi.

“Ini yang semestinya menjadi tugas kelompok masyarakat, NU, Muhammadiyah dan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya agar kemudian yang 36% ini punya kesadaran bahwa sikap kepatuhan mereka dan ketersediaan mereka untuk divaksin adalah bagian dari melindungi rakyat Indonesia. Jika tidak mau divaksin, saya yakin tidak akan terjadi herd immunity,” tutupnya.

Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

four + 18 =

Trending

Ke Atas