Pemerintah menggencarkan upaya vaksinasi Covid-19 untuk seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari TNI, Polri hingga partai politik mendukung program tersebut guna mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Sehingga kurang tepat jika ada pikiran yang mengatakan pemerintah mencari keuntungan di tengah pandemi ini.
Direktur Indonesia Watch for Democracy (IWD), Endang Tirtana mengatakan, salah satu program yang mendapat kritik adalah vaksinasi gotong royong (VGR). Padahal program tersebut difungsikan untuk memberikan akses bagi mereka yang memiliki ekonomi lebih untuk membantu beban negara selama pandemi.
“Aneh saat ada ahli mengambil kesimpulan semata-mata cara BUMN mencari keuntungan? Saya pikir itu adalah kesimpulan yang keliru atau tidak beralasan karena banyak dari kalangan masyarakat dan tokoh yg mendukung VGR ini,” katanya di Jakarta.
Bahkan Kementerian Kesehatan telah menjelaskan, program VGR ini bukan usulan dari Kimia Farma selaku pelaksana. Keputusan ada VGR tersebut dalam rapat terbatas kementerian dan melibatkan semua lembaga terkait.
“Kalau tidak paham proeses pengambil keputusannya sebaiknya tidak perlu banyak bicara. Keilmuan itu dihargai berdasarkan kedalamannya dan manfaatnya untuk masyarakat. Bukan seberapa banyak memberi komentar tapi tidak bermanfaat kepada masyarakat,” tegasnya.
Endang meminta semua pihak untuk menahan diri dalam menyampaikan suatu pendapat. Karena pandemi Covid-19 ini tidak hanya dapat diselesaikan dengan bergantung pada pemerintah, peran masyarakat sangat penting.
“Di saat semua elemen bangsa mendorong percepatan vaksinasi demi tercapainya herd immunity, seharusnya semua saling membantu, bukan menghasut rakyat dengan informasi-informasi yang tidak benar. Sebagai seorang akademisi seharusnya punya tanggungjawab moral untuk menyampaikan informasi yang valid. Bukan hanya menuduh tanpa data dan fakta,” terangnya.
Dia menyakini, pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berupaya untuk mencari solusi terbaik agar Indonesia lekas pulih. Sudah waktunya masyarakat mematuhi dan mendukung pemerintah agar lekas terbebas dari pandemi Covid-19.
“Akan lebih baik dalam kondisi seperti ini kita semua bersatu dan bergerak menyelesaikan masalah besar. Bukan malah menebar api dalam sekam, terlebih dalam kondisi krisis global karena pandemi. Saya yakin Pak Erick Thohir akan tetap bekerja yg terbaik untuk membantu masyarakat dalam menangani covid ini. Setiap ketulusan akan mendapatkan jalan kebaikan,” tutup Endang.
Sebelumnya, Epidemiolog Pandu Riono sebut vaksin berbayar dorong ketidakadilan akses. Percepatan vaksinasi yang dicanangkan pemerintah dengan melakukan sejuta per hari vaksin, saat ini diupayakan dengan berbagai cara, termasuk mengesahkan Vaksinasi Gotong Royong alias VGR berbayar yang digawe Kimia Farma.
Vaksinasi bagi individu tersebut akan berlaku mulai Senin 12 Juli 2021 dan dapat diakses masyarakat pada klinik-klinik yang telah ditentukan. Dia menyebut adanya potensi ketidakadilan akses dalam vaksin virus corona (Covid-19) dalam program VGR berbayar tersebut. Alasannya, hal itu mengingat adanya biaya yang dibebankan kepada penerima vaksin.
“Itu sama dengan jualan vaksin, vaksin berbayar dapat mendorong ketidakadilan akses terhadap vaksin yang sebenarnya tanggung jawab negara,” beber Pandu saat dihubungi wartawan, Minggu 11 Juli 2021.
Pandu menekankan, vaksin merupakan barang kesehatan masyarakat atau public health good. Sehingga, menurutnya, tidak dapat diperlakukan seperti barang komersil.
