Kebijakan fasilitas isoman tidak menjiwai situasi krisis di masyarakat.
TERDEPAN.id, JAKARTA — Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memberikan fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota DPR yang terpapar positif Covid-19. Kebijakan tersebut bisa merusak citra dan kepercayaan publik ke para wakil rakyat.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai kebijakan penyediaan fasilitas khusus anggota DPR muncul di tengah situasi krisis yang juga dialami masyarakat. “Berulangnya kebijakan atau penyediaan fasilitas khusus bagi anggota DPR yang selalu dikritik publik memperlihatkan wakil rakyat sedang menantang rakyat sendiri,” kata dia, Selasa (27/7).
Menurutnya kebijakan tersebut sangat tidak mencerminkan roh lembaga parlemen yang seharusnya menampilkan wajah merakyat. Merakyat tak hanya untuk urusan basa basi kampanye politik, tetapi menjadi sama dengan rakyat ketika menghadapi kesulitan.
“Dengan kata lain makna kata merakyat itu artinya menjiwai situasi dan kondisi rakyat dengan berempati saat rakyat menderita,” ujarnya.
Lucius menduga kebijakan fasilitas isolasi mandiri khusus anggota DPR di hotel adalah bentuk ketakpedulian Setjen DPR pada citra parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Menurutnya Sekjen DPR, Indra Iskandar, hanya berpikir bagaimana membuat anggota DPR yang dilayaninya makin senang dan happy.
“Toh posisi Sekjen tak tergantung pada seberapa publik percaya padanya. Jabatan sekjen justru tergantung pada seberapa anggota DPR yang dilayani merasa terlayani dengan baik dan mewah,” tuturnya.
Dia juga menduga kalau kebijakan ini murni inisiatif Sekjen DPR. Apalagi baru-baru ini ramai kritikan untuk sekjen yang juga disuarakan oleh sebagian anggota DPR lantaran posisinya yang merangkap Komisaris BUMN.
“Jadi dengan menyediakan fasilitas khusus untuk isolasi mandiri, sekjen akan terlihat peduli dengan anggota DPR, sehingga tak ikut-ikut mempersiapkan rangkap jabatan yang diembannya sebagai Sekjen sekaligus komisaris,” jelasnya.
Oleh karena itu, Lucius berharap kebijakan-kebijakan yang berpotensi merusak citra parlemen harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kebjjakan yang dikeluarkan Sekjen DPR membuat parlemen semakin dibenci rakyat. “Anggota DPR yang tentu akan menanggung efek politik dari kebijakan-kebijakan istimewa dari kesekjenan itu,” katanya.
Sumber
