Politik

Formappi Kritik Baliho Puan Maharani di Lokasi Terdampak Erupsi Semeru

Formappi Kritik Baliho Puan Maharani di Lokasi Terdampak Erupsi Semeru


Baliho Puan di lokasi bencana dinilai merendahkan korban dan tidak bermartabat.

TERDEPAN.id, JAKARTA — Peneliti Forum Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengkritik bermunculannya baliho Ketua DPR, Puan Maharani, di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru. Lucius menilai keberadaan baliho di lokasi bencana justru tidak bermartabat.

“Baliho di tempat bencana itu bukan ekspresi politik yang bermartabat. Politik baliho di daerah bencana itu merendahkan warga korban dan itu jelas tidak bermartabat,” kata Lucius kepada TERDEPAN.id, Rabu (22/12).

Pemasangan baliho mestinya punya misi politik, karena itu harusnya itu dilakukan dengan strategi yang benar. Ia mengimbau agar Puan maupun timnya memakai cara-cara politik cowboy.

“Jangan pakai politik cowboy. Asal ada momen, sikat aja tanpa memikirkan dampak politisnya itu. Ini yang jadi aneh dari politik baliho politisi seperti Puan ini. Seolah-olah segala cara digunakan sekalipun cara-cara yang diyakini justru akan membunuh tujuan politik sang politisi,” ujarnya.

BACA JUGA :  Ini Imbasnya Jika Semua Menteri PDIP Mundur Menurut Pengamat

Ia pun mempertanyakan keberadaan baliho-baliho tersebut di lokasi bencana.

Menurutnya jika keberadaan baliho itu untuk pencitraan, maka hal tersebut jelas tak akan kesampaian.

“Jadi sebagai strategi politik pemasangan baliho ini jelas tak masuk akal sehat. Alih-alih mencapai tujuan, baliho-baliho itu justru akan menghambat Puan menggapai tujuannya,” ucapnya.

“Bagaimana bisa orang lagi susah disuruh mikir politik dan ambisi politisi yang ada di baliho itu?” tambahnya.

BACA JUGA :  Lima Proyek Hulu Migas Rp 3,6 Triliun akan Segera Beroperasi

Sebagai Ketua DPR, Puan seharusnya tak mengizinkan pemasangan baliho tersebut. Lucius menilai pemasangan baliho Puan itu juga mengganggu citra DPR sebagai lembaga perwakilan. DPR harusnya menjadi yang terdepan memberikan respons cepat melalui kebijakan bantuan dari pemerintah untuk mengatasi dampak bencana.

“DPR harus hadir dengan segala ketulusannya sebagai bagian dari rakyat untuk merasakan penderitaan rakyat karena bencana tetapi disaat yang bersamaan, sebagai wakil rakyat DPR tak boleh larut dalam duka karena harus memikirkan bagaimana mengangkat kembali rakyat terdampak agar bisa segera hidup normal,” tuturnya.





Sumber
Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

12 + two =

Trending

Ke Atas