Guru Besar UI: Sistem keamanan global diperlukan untuk cegah invasi

…Ukraina dan para pemimpinnya, juga berperan untuk menciptakan konflik ini.

Jakarta (ANTARA) – Dunia perlu membangun sistem keamanan global yang transparan untuk mencegah invasi negara-negara besar, kata akademisi dari Universitas Indonesia (UI), Jumat (11/3).

“Kalau kita ingin membangun sistem internasional yang aman, adalah sistem internasional yang seharusnya tidak membiarkan orang seperti Putin mempunyai justifikasi untuk perang,” kata Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional UI Prof Evi Fitriani dalam sebuah webinar.

Dia mengatakan invasi Rusia ke Ukraina tidak dapat dibenarkan. Namun, kata dia, ada banyak pihak yang bertanggung jawab atas perang yang telah memakan banyak korban tersebut, tidak hanya Rusia, tetapi juga Barat dan Ukraina serta para pemimpinnya.

“Rusia, ya, salah satu pihak yang memang paling bertanggung jawab atas serangan ini. Tapi ternyata banyak pihak-pihak lain yang berkontribusi, termasuk Ukraina dan para pemimpinnya juga berperan untuk menciptakan konflik ini,” kata Evi dalam webinar “Krisis Rusia-Ukraina: Posisi dan Peran Indonesia dan ASEAN”.

Baca juga: Muhammadiyah dorong Indonesia aktif upayakan resolusi damai di Ukraina

Ukraina, negara-negara anggota NATO dan Amerika Serikat, kata dia, membiarkan Presiden Rusia Vladimir Putin mempunyai justifikasi untuk melakukan serangan.

Oleh karena itu, dia menilai perlunya sistem internasional yang bisa mencegah negara-negara besar seperti Rusia dan AS memiliki justifikasi untuk melancarkan serangan.

“Oleh karena itu, kita perlu membangun sistem keamanan global atau global architecture yang lebih transparan sehingga tidak menjadi alasan bagi warmongers (penghasut perang) untuk menjustifikasi apapun tindakan mereka, baik dari sisi keamanan dirinya ataupun stabilitas global,” katanya.

Poin lain yang dia sorot adalah pentingnya menerapkan sistem bebas aktif bagi negara-negara yang tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri.

“Lebih baik bebas aktif saja. Berteman dengan semuanya. Jadi kebijakan Indonesia untuk bebas aktif itu sudah sangat benar,” kata Evi.

Baca juga: Kemlu: 120 WNI di Ukraina telah kembali ke Indonesia

Baca juga: Dubes Ukraina minta masyarakat Indonesia tak termakan propaganda Rusia

Sumber