Pemerintah Inggris mendorong Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk gencatan senjata lokal di dunia guna memudahkan akses vaksin COVID-19 yang adil, terutama di zona konflik.
Dalam pertemuan DK PBB yang berlangsung virtual pada Rabu (17/2), Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyerukan gencatan senjata tersebut agar mereka yang rentan dan tinggal di zona konflik dapat mendapatkan vaksin COVID-19.
“Membiarkan virus menyebar di daerah tanpa kampanye vaksinasi menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap varian baru – mempertaruhkan strain baru yang kebal vaksin, dan gelombang infeksi lebih lanjut di seluruh dunia,” kata Raab, dikutip dari keterangan tertulis Kedubes Inggris yang diterima di Jakarta, Kamis.
Saat memimpin pertemuan DK PBB itu, Menlu Inggris mendesak anggota Dewan Keamanan untuk bersatu dan menyetujui resolusi gencatan senjata itu. Dia menjelaskan bahwa lebih dari 160 juta orang berisiko tidak bisa mendapatkan vaksin virus corona akibat ketidakstabilan dan konflik, termasuk di Yaman, Sudan Selatan, Somalia, dan Ethiopia.
Pada pertemuan DK PBB itu, Menlu Inggris juga menekankan pentingnya menyetujui kerja sama internasional untuk menyelesaikan hambatan logistik jangka panjang demi memastikan akses yang adil, seperti penyimpanan vaksin, penundaan dalam persetujuan peraturan dan pengelolaan rantai pasokan yang rumit.
“Sehingga kita memiliki peluang yang lebih baik untuk memberantas virus ini,” ujar Jenkins.
Dia menambahkan bahwa skema kerja sama vaksin global COVAX merupakan cara yang dapat digunakan untuk memastikan distribusi vaksin dapat menjangkau semua warga dunia.
“Inggris, sebagai pendukung utama COVAX, senang bahwa Indonesia juga merupakan pendukung kuat pendekatan multilateral untuk vaksinasi ini, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Ibu Menlu Retno Marsudi dalam perannya sebagai ketua bersama dari Komitmen Pasar Lanjutan COVAX,” ujarnya.
Pewarta: Aria Cindyara
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Sumber
