Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono menghadiri acara halal bihalal Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (15/4/2024) malam.
TERDEPAN.id, JAKARTA — Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan berharap partainya realistis dalam melihat dinamika politik yang terjadi saat ini. Ia pun mendorong agar partai berlambang Ka’bah itu menyerukan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Saat ini sudah tidak ada lagi koalisi parpol pendukung paslon 01 dan paslon 03. Semua pihak diminta untuk bersatu membangun NKRI,” ujar Ade lewat keterangan tertulisnya, Ahad (5/5/2024).
PPP juga menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan kubu Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Setelah putusan, maka pasangan Prabowo-Gibran sah sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Selanjutnya, ia mengajak pihak untuk mendukung Prabowo-Gibran yang akan melanjutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ajakan tersebut juga ditujukannya kepada PPP yang saat ini tengah berjuang untuk lolos ke parlemen lewat MK.
“Seluruh elemen bangsa harus mendukung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran untuk melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi,” ujar Ade.
Diketahui, PPP belum memutuskan sikapnya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal tersebut akan dimusyawarahkan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang akan digelar usai sidang putusan MK terkait sengketa pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
“Nanti setidaknya akan ada Rapimnas yang membicarakan soal arah koalisi kita, tapi fokus kami saat ini adalah menyelesaikan soal di MK dulu ya tentang parliamentary threshold,” ujar pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono usai bersilaturahim ke Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta, Senin (29/4/2024).
Mardiono sendiri masih enggan menjawab soal kemungkinan berada di dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyampaikan, partai berlambang Ka’bah itu terlebih dahulu harus menggelar Rapimnas untuk memutuskan sikap.
“(Rapimnas) Secepatnya nanti, setelah mungkin begitu selesai di MK ya baru kita akan menggelar Rapimnas untuk merumuskan arah politik kami,” ujar Mardiono.
Sumber
