Mundur di Tengah Desakan Oposisi, Presiden Bangladesh Shahabuddin Lepas Jabatan

Keputusan mengejutkan datang dari Dhaka. Presiden Bangladesh, Mohammad Shahabuddin, mengumumkan pengunduran dirinya hanya setelah dua setengah tahun memegang jabatan. Meski posisi presiden di negara itu bersifat seremonial, langkah tersebut menandai babak baru dalam dinamika politik yang kian memanas.

Perjalanan Singkat Sang Presiden

Shahabuddin resmi dilantik pada April 2023, menggantikan Abdul Hamid yang menyelesaikan dua periode. Ia terpilih melalui pemungutan suara di parlemen sebagai kandidat dari partai Liga Awami yang berkuasa. Usianya yang telah menginjak 73 tahun dan rekam jejaknya sebagai hakim senior menjadi modal awal kepercayaan publik. Namun, hanya dalam hitungan bulan, suara-suara sumbang mulai terdengar dari kubu oposisi yang menilai pengangkatannya semata-mata untuk menjaga keseimbangan politik pemerintah.

Kekuasaan presiden di Bangladesh memang terbatas. Fungsi utamanya adalah seremonial, menandatangani undang-undang dan mewakili negara di forum internasional. Namun, dalam praktiknya, presiden seringkali menjadi simbol persatuan nasional. Ketika simbol itu terasa partisan, resistensi politik tidak bisa dihindari.

Oposisi Galang Tekanan

Tekanan terhadap Presiden Shahabuddin meningkat drastis dalam enam bulan terakhir. Partai-partai oposisi, terutama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan sekutunya, secara rutin menggelar demonstrasi menuntut pengunduran dirinya. Mereka menuduh presiden tidak netral dan terlalu dekat dengan pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Tuduhan ini mencuat setelah Shahabuddin dikabarkan memberikan persetujuan cepat terhadap serangkaian aturan kontroversial tanpa melalui diskusi publik yang memadai.

Pada sebuah aksi unjuk rasa pada awal Juni 2026, seorang pemimpin senior oposisi dengan lantang menyatakan bahwa "Presiden telah menjadi stempel politik yang membahayakan demokrasi." Desakan semakin kuat ketika media lokal merilis jajak pendapat yang menunjukkan 62 persen responden menginginkan reformasi total pada sistem pemilihan presiden. Kondisi ini menempatkan Shahabuddin pada posisi sulit: bertahan dengan dukungan parlemen yang mayoritas berasal dari partai penguasa, atau mundur demi meredam krisis politik.

Sistem Politik di Titik Kritis

Sistem pemerintahan Bangladesh menganut demokrasi parlementer, di mana perdana menteri adalah kepala pemerintahan, sementara presiden adalah kepala negara. Secara konstitusi, presiden dipilih oleh anggota parlemen untuk masa jabatan lima tahun. Tidak ada kewajiban bagi presiden untuk tunduk pada kepentingan partai penguasa. Namun, realitas politik seringkali menyeret figur presiden ke pusaran tarik-menarik kekuasaan.

Pengunduran diri Shahabuddin menunjukkan betapa rentannya lembaga kepresidenan terhadap tekanan politik. Ini bukan kali pertama Bangladesh menghadapi krisis serupa. Pada 2013, Presiden Zillur Rahman wafat saat menjabat, dan penggantinya pun menghadapi ujian serupa. Namun, kasus Shahabuddin berbeda karena ia mundur bukan karena alasan kesehatan atau hukum, melainkan akibat desakan politik yang terang-terangan.

Reaksi dan Arah Selanjutnya

Pemerintah dan parlemen saat ini bergerak cepat untuk mengisi kekosongan. Sesuai aturan, Ketua Parlemen untuk sementara akan menjalankan fungsi presiden hingga pemilihan presiden baru selesai dalam tempo 30 hari. Spekulasi mengenai calon pengganti mulai mencuat, dengan beberapa nama dari kalangan akademisi dan mantan diplomat disebut-sebut sebagai kandidat potensial.

Pengunduran ini juga menjadi pukulan bagi Liga Awami yang tengah mempersiapkan pemilu 2028. Para analis politik memperkirakan partai tersebut akan menggunakan momentum ini untuk menampilkan wajah presiden baru yang lebih diterima publik. Namun, oposisi memperingatkan bahwa siapapun penggantinya harus benar-benar netral dan tidak menjadi alat pemerintah.

Bagi rakyat Bangladesh, peristiwa ini menjadi cerminan betapa rapuh tatanan politik bisa berubah dalam sekejap. Presiden Shahabuddin, dalam pernyataan terakhirnya, hanya mengatakan bahwa ia mengambil keputusan demi menjaga stabilitas bangsa. Apakah keputusan itu benar-benar akan memadamkan api politik atau justru membuka kotak pandora, hanya waktu yang bisa menjawab.