Narasi Kebencian Tutup Sekolah Pengungsi Rohingya di Malaysia

Gelombang sentimen negatif yang melanda Malaysia dalam beberapa bulan terakhir telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Imbasnya tidak hanya terasa di ranah sosial dan politik, tetapi juga menghantam sektor paling fundamental dalam kehidupan manusia: pendidikan. Sembilan sekolah yang selama ini menjadi tempat belajar bagi anak-anak pengungsi Rohingya akhirnya terpaksa ditutup setelah tekanan publik yang semakin tidak bersahabat. Situasi ini menempatkan ribuan anak dalam posisi rentan, kehilangan hak dasar mereka untuk belajar, sekaligus menjadi korban dari ujaran kebencian yang kian tak terbendung di berbagai platform.

Sekolah-sekolah tersebut beroperasi sebagai pusat pembelajaran informal yang dikelola oleh organisasi kemanusiaan dan komunitas pengungsi sendiri. Keberadaannya menjadi satu-satunya akses pendidikan bagi anak-anak yang telah melarikan diri dari kekerasan di Myanmar. Namun, meningkatnya tekanan dari kelompok-kelompok yang menolak kehadiran pengungsi membuat operasional sekolah-sekolah ini tidak lagi memungkinkan. Para pengelola menghadapi dilema berat antara mempertahankan layanan pendidikan atau melindungi anak-anak dari risiko intimidasi yang kian nyata.

Skala Penutupan dan Dampak Langsung

Penutupan sembilan sekolah ini bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi dari tekanan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Berdasarkan laporan dari organisasi hak asasi manusia dan pekerja kemanusiaan di lapangan, sekolah-sekolah tersebut tersebar di beberapa wilayah di Semenanjung Malaysia, terutama di daerah-daerah yang menjadi kantong pemukiman pengungsi. Sebelum ditutup, kesembilan sekolah ini melayani lebih dari 2.000 anak dari berbagai kelompok usia, mulai dari pendidikan dasar hingga tingkat menengah.

Dengan ditutupnya fasilitas-fasilitas ini, ribuan anak kini tidak memiliki tempat untuk belajar. Dampaknya tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga psikologis dan sosial. Sekolah selama ini bukan sekadar ruang untuk membaca dan menulis, melainkan juga tempat perlindungan yang memberikan rasa aman, rutinitas, dan harapan bagi anak-anak yang telah mengalami trauma mendalam. Kehilangan ruang ini berarti mereka kehilangan salah satu pilar stabilitas dalam kehidupan yang serba tidak pasti.

Para pekerja kemanusiaan melaporkan bahwa banyak anak menunjukkan tanda-tanda kecemasan dan kebingungan setelah sekolah mereka ditutup. Beberapa di antaranya bahkan mengalami intimidasi langsung dari anggota masyarakat sekitar, baik dalam bentuk verbal maupun fisik. Anak-anak dilempari batu, diteriaki dengan sebutan yang merendahkan, dan dibuat takut untuk sekadar keluar dari tempat tinggal mereka. Situasi ini menciptakan siklus ketakutan yang membuat para orang tua semakin enggan mengizinkan anak-anak mereka beraktivitas di luar rumah.

Akar Masalah: Ujaran Kebencian dan Dinamika Sosial

Yang membuat krisis ini semakin pelik adalah peran ujaran kebencian yang tersebar luas di media sosial dan platform digital lainnya. Narasi yang menggambarkan pengungsi Rohingya sebagai ancaman ekonomi, sosial, dan keamanan telah menyebar dengan kecepatan mengkhawatirkan. Platform seperti Facebook, TikTok, dan X menjadi saluran utama penyebaran konten-konten yang memicu kebencian terhadap komunitas pengungsi. Algoritma yang memprioritaskan keterlibatan justru memperkuat jangkauan konten-konten provokatif ini, menciptakan ruang gaung yang memperkeras sentimen negatif.

Para peneliti dan pemantau media sosial mencatat peningkatan signifikan dalam volume unggahan yang menargetkan pengungsi Rohingya sejak awal tahun 2024. Istilah-istilah yang merendahkan, teori konspirasi tentang pengungsi yang merebut lapangan pekerjaan, dan seruan untuk mengusir mereka dari Malaysia menjadi konten yang umum ditemui. Efek dari ujaran kebencian di dunia maya ini kemudian merembet ke dunia nyata, termanifestasi dalam bentuk penolakan masyarakat terhadap keberadaan sekolah-sekolah pengungsi di lingkungan mereka.

Beberapa kelompok masyarakat bahkan mengorganisir protes di depan sekolah-sekolah tersebut, menuntut penutupannya dengan dalih bahwa keberadaan pengungsi telah memberatkan infrastruktur lokal dan mengganggu tatanan sosial. Tekanan ini membuat para pengelola sekolah tidak memiliki banyak pilihan. Di satu sisi, mereka ingin terus memberikan pendidikan; di sisi lain, keselamatan anak-anak dan staf menjadi prioritas utama yang tidak bisa dikompromikan.

Generasi yang Hilang: Konsekuensi Jangka Panjang

Penutupan sekolah-sekolah ini membawa konsekuensi yang jauh melampaui krisis sesaat. Para ahli pendidikan dan pekerja kemanusiaan memperingatkan tentang risiko munculnya "generasi yang hilang" di kalangan pengungsi Rohingya. Anak-anak yang terputus dari pendidikan dalam jangka waktu panjang akan menghadapi hambatan besar dalam mengembangkan keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berkontribusi di masa depan.

Tanpa akses ke pendidikan, anak-anak ini juga menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi, termasuk pekerja anak, perdagangan manusia, dan pernikahan dini. Organisasi Perlindungan Anak Internasional telah mendokumentasikan peningkatan kasus anak-anak pengungsi yang terpaksa bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan kondisi yang tidak manusiawi. Situasi ini diperburuk oleh status hukum mereka yang tidak jelas, membuat mereka sulit mengakses mekanisme perlindungan yang tersedia bagi warga negara.

Malaysia sendiri bukanlah negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, yang berarti pengungsi di negara tersebut tidak memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak mereka. Dalam konteks ini, penutupan sekolah semakin mempertegas kerentanan struktural yang dihadapi komunitas Rohingya. Mereka berada dalam posisi limbo: tidak bisa kembali ke Myanmar karena ancaman kekerasan, namun juga tidak diterima sepenuhnya di negara tempat mereka mencari perlindungan.

Respons dan Harapan ke Depan

Organisasi kemanusiaan internasional dan badan PBB untuk pengungsi (UNHCR) telah menyuarakan keprihatinan mendalam atas situasi ini. Mereka menyerukan kepada pemerintah Malaysia untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi hak-hak dasar pengungsi, termasuk akses ke pendidikan. Beberapa organisasi juga berupaya menyediakan alternatif pembelajaran, seperti kelas-kelas kecil di dalam pemukiman atau program belajar jarak jauh, meskipun keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama.

Namun, solusi jangka panjang membutuhkan lebih dari sekadar bantuan kemanusiaan. Diperlukan upaya serius untuk mengatasi akar masalah, yaitu ujaran kebencian yang telah meracuni persepsi publik. Kampanye literasi digital, penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian, dan dialog antarkomunitas menjadi langkah-langkah yang tidak bisa ditunda lagi. Tanpa intervensi yang berarti, anak-anak Rohingya akan terus menjadi korban dari narasi kebencian yang bukan berasal dari kesalahan mereka sendiri.

Krisis ini pada akhirnya mengajukan pertanyaan mendasar tentang kemanusiaan dan tanggung jawab kolektif. Di tengah dunia yang semakin terhubung secara digital, ujaran kebencian telah menjadi senjata yang mampu menghancurkan kehidupan nyata—bahkan kehidupan anak-anak yang paling tidak berdaya sekalipun. Sembilan sekolah yang kini sunyi adalah saksi bisu dari kegagalan melindungi mereka yang paling rentan, dan menjadi pengingat bahwa kata-kata, ketika dipersenjatai dengan kebencian, dapat menutup pintu masa depan bagi mereka yang paling membutuhkannya.