Pemkab Sleman Dampingi Penyandang Disabilitas Kembangkan UMKM dan Kemandirian Pangan

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Sosial dan Dinas Pertanian menggelar program pemberdayaan terpadu bertajuk “Bangkit Bersama Disabilitas” yang menggabungkan pendampingan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan pelatihan ketahanan pangan berbasis biopori. Program yang berlangsung sepanjang Juni hingga Agustus 2025 ini diikuti oleh lebih dari 80 penyandang disabilitas dari berbagai penjuru Sleman. Mereka tidak hanya mendapatkan pembekalan teori, tetapi juga praktik langsung di lapangan. Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen daerah mewujudkan pembangunan inklusif yang menyentuh aspek ekonomi dan kemandirian pangan keluarga.

Pendampingan Usaha Tingkatkan Kepercayaan Diri

Program pendampingan UMKM disabilitas diselenggarakan di beberapa kapanewon prioritas, seperti Depok, Gamping, dan Mlati. Setiap peserta mendapat pelatihan manajemen keuangan sederhana, strategi pemasaran digital, teknik pengemasan produk yang menarik, hingga akses permodalan mikro. Hasilnya, para pelaku usaha mengaku lebih percaya diri dalam menjalankan bisnis yang sebelumnya dianggap penuh risiko.

Sinta Nurhayati (35), penyandang disabilitas fisik pemilik usaha kerajinan tangan anyaman bambu, menuturkan bahwa pendampingan ini menjadi titik balik usahanya. “Sebelum ikut program, saya hanya berjualan dari mulut ke mulut. Sekarang saya paham cara menghitung harga pokok produksi, membukukan laba rugi, dan memasarkan produk lewat Instagram. Dalam dua bulan, omzet saya naik hampir dua kali lipat,” ujarnya. Sinta kini rutin mengirim produknya ke toko suvenir di kawasan wisata Sleman berkat pendampingan jejaring pasar dari dinas terkait.

Pengalaman serupa dirasakan oleh Damar Wibisono (42), penyandang disabilitas netra yang mengelola warung kelontong di Sayegan. Ia mendapatkan pelatihan tentang pencatatan stok barang dan penggunaan aplikasi dompet digital untuk transaksi non-tunai. “Sekarang saya lebih tenang menerima pembeli karena tidak perlu khawatir uang kembalian palsu atau hitung-hitungan yang rumit. Pelanggan juga semakin banyak,” katanya. Damar menjadi contoh bahwa teknologi sederhana dapat menjembatani keterbatasan dan meningkatkan omzet.

Belajar Biopori dan Kelola Pangan di Halaman Rumah

Pada sesi yang berbeda, sebanyak 42 penyandang disabilitas dari Kapanewon Sayegan mengikuti pelatihan pembuatan lubang resapan biopori dan budi daya tanaman pangan organik. Kegiatan yang dipusatkan di Balai Desa Margodadi ini mengajarkan teknik membuat biopori menggunakan bor tanah berdiameter 10 cm hingga kedalaman 1 meter. Setiap lubang kemudian diisi dengan sampah organik rumah tangga yang akan terurai menjadi kompos, sekaligus menjadi jalur resapan air hujan.

Instruktur dari Dinas Pertanian Sleman, Agus Hartono, menjelaskan bahwa di sekitar lubang biopori langsung bisa ditanami sayuran daun seperti kangkung, bayam, dan selada. “Sampah dapur seperti sisa sayur dan kulit buah kita masukkan ke lubang. Dalam dua minggu, tanah di sekitarnya menjadi gembur dan subur. Peserta tinggal menanam bibit sayuran. Dalam 30 hari, mereka sudah bisa panen untuk konsumsi sendiri atau dijual ke tetangga,” jelasnya. Peserta juga diajarkan membuat pupuk cair dari fermentasi limbah organik yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman.

Salah satu peserta, Yanti (29), yang sehari-hari menggunakan kursi roda, mengaku sangat antusias. Selama ini ia hanya bisa berkebun di pot kecil. “Setelah belajar biopori, saya membuat tiga lubang di pekarangan belakang. Sekarang sudah panen kangkung dan bayam dua kali. Keluarga jadi tidak perlu beli sayur setiap hari, bahkan bisa berbagi dengan kerabat,” tuturnya. Pelatihan ini sekaligus menjadi ajang terapi berkebun yang meningkatkan kesehatan mental peserta.

Kolaborasi Antardinas dan Komunitas Sosial

Kepala Dinas Sosial Sleman, Dra. Rini Indriyati, M.Si., menyampaikan bahwa kedua program tersebut merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan ekstrem dan pengarusutamaan disabilitas. “Kami tidak ingin penyandang disabilitas hanya menjadi objek bantuan. Melalui pendampingan UMKM dan pelatihan biopori, mereka kami mampukan menjadi subjek pembangunan yang mandiri secara ekonomi dan pangan. Ini investasi jangka panjang untuk kesejahteraan,” ungkapnya.

“Kami tidak ingin penyandang disabilitas hanya menjadi objek bantuan. Melalui pendampingan UMKM dan pelatihan biopori, mereka kami mampukan menjadi subjek pembangunan yang mandiri secara ekonomi dan pangan.”

Selain pemerintah, program ini didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sigab dan platform bisnis sosial Warung Inklusif yang menyediakan mentor kewirausahaan dan akses pemasaran daring. Dinas Koperasi dan UKM Sleman turut menyalurkan bantuan peralatan usaha dan membuka kanal pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis bagi peserta. Sinergi ini mempercepat proses legalitas dan perluasan pasar produk-produk UMKM disabilitas.

Dampak Positif yang Mulai Terukur

Berdasarkan monitoring sementara yang dilakukan Dinas Sosial, 78 persen peserta UMKM disabilitas mengalami peningkatan omzet rata-rata 30 persen dalam tiga bulan setelah pendampingan. Sebanyak 15 peserta berhasil mengakses pinjaman modal mikro tanpa bunga dari koperasi setempat. Sementara itu, seluruh peserta pelatihan biopori berhasil membuat minimal dua lubang resapan dan menanam tiga jenis sayuran di pekarangan rumah. Beberapa di antaranya sudah mulai menjual hasil panen ke pasar tradisional terdekat.

Peningkatan ketahanan pangan keluarga juga tercermin dari penurunan belanja sayuran rumah tangga peserta hingga 40 persen. Tim evaluasi mencatat, sebelum program berjalan, hanya 12 persen peserta yang memanfaatkan pekarangan untuk bercocok tanam. Angka itu melonjak menjadi 97 persen pascapelatihan. Dampak lingkungan pun turut terasa dengan berkurangnya sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir karena sudah diolah menjadi kompos melalui biopori.

Rencana Replikasi dan Harapan

Melihat hasil positif ini, Pemkab Sleman berencana mereplikasi program serupa ke 17 kapanewon lain sepanjang tahun 2025–2026. Anggaran telah dialokasikan melalui Dana Desa dan APBD Perubahan. Kepala Bappeda Sleman menyatakan bahwa model pemberdayaan terpadu ini akan dijadikan proyek percontohan nasional yang diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. “Kami optimis, jika seluruh elemen masyarakat bergerak bersama, kemandirian ekonomi dan pangan bagi penyandang disabilitas bisa terwujud dan menjadi standar baru pembangunan inklusif di Indonesia,” pungkasnya.

Dengan berakhirnya rangkaian program pada Agustus lalu, para peserta tetap mendapatkan pemantauan berkala dari petugas pendamping. Mereka didorong membentuk kelompok usaha bersama dan koperasi disabilitas untuk menjaga keberlanjutan. Harapan besar kini tertumpu pada semangat gotong royong dan kebijakan afirmatif yang terus mendorong disabilitas bukan lagi dianggap sebagai beban, melainkan mitra pembangunan yang berdaya.