Jika tidak diatasi cepat, bukan tidak mungkin Partai Demokrat mengalami dualisme.
TERDEPAN.id, JAKARTA — Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, Partai Demokrat beruntung masih bisa selamat dari upaya adu domba dan penggembosan kekuasaan oleh pihak eksternal. Jika tidak diatasi cepat, bukan tidak mungkin Partai Demokrat akan bernasib sama seperti beberapa partai lain yang sempat mengalami dualisme kepemimpinan.
“Partai Demokrat selamat dan lolos dari operasi khusus mengambil paksa/kudeta terhadap partai tersebut, yang tidak sesuai dengan selera kekuasaan,” kata Pangi kepada Republika, Rabu (3/2).
Tidak heran jika Partai Demokrat disasar dalam gerakan tersebut. Sebab menurut Pangi, partai berlambang mercy tersebut selama ini dinilai cukup kritis terhadap kebijakan penguasa.
“Paling tidak Partai Demokrat cukup mahir dan piawai mengendus dan mampu dengan cepat mengantisipasi upaya politik belah bambu menyasar partai tersebut, berhasil menggagalkannya, akibat operasi tersebut mengalami patahan di tengah jalan,” ujarnya.
Diketahui, sejumlah dualisme kepemimpinan partai terjadi selama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Sebut saja Partai Golkar via munas Ancol dan Bali, PPP pada munaslub Jakarta dan Surabaya, hingga Partai Berkarya yang berujung pada lengsernya Tommy Soeharto.
“Polanya sebenarnya sama memanfaatkan eks kader yang kecewa dan dipecat, mengambil dan memanfaatkan momentum benturan faksi yang kian mengeras, menyelenggarakan munaslub, Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan yang sah (SK) sesuai selera chemistry kekuasaan, cenderung partai oposisi menjadi target dan korban operasi khusus tersebut,” ungkapnya.
Pangi menilai, jika upaya kudeta terhadap Partai Demokrat berhasil, ia meragukan masih ada partai yang mau mengambil jalan sebagai partai oposisi. Sebab jika masih ada partai yang tidak sesuai dengan kemauan penguasa, maka dikhawatirkan berujung tragis.
“Mungkin itu juga mengapa ketua umum partai lainnya cari selamat dan cari aman maka pilihannya bergabung ke gerbong koalisi pemerintah,” tuturnya.
Dirinya memandang cara demikian bisa menjadi candu permainan bagi penguasa yang punya logistik. Menurutnya pengambilan paksa partai via munaslub melalui pengesahan kepengurusan SK Kemenkumham, tentu lebih jalan pintas menjadi ketua umum partai, ketimbang mendirikan partai baru yang membutuhkan usaha, biaya dan pengorbanan yang tak sedikit.
“Maka ada pikiran liar mengambil alih ketum partai dengan cara paksa melalui munaslub sangat menjanjikan ketimbang mendirikan partai baru dari fenomena dan bentangan emperisme selama ini,” ungkapnya.
In Picture: Moeldoko Tanggapi Tudingan Hendak Kudeta Ketum Demokrat
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengingatkan agar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harmurti Yudhoyono (AHY) tidak membawa dan menyangkut-pautkan masalah ini dengan Presiden Jokowi. Sebab, kata dia, Presiden Jokowi tak mengetahui apa pun terkait masalah yang ditudingkan AHY. Ia pun menegaskan, masalah ini menjadi urusannya di luar jabatannya sebagai kepala staf kepresidenan.
“Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini. Jadi, itu urusan saya Moeldoko bukan selaku KSP,” ujar Moeldoko.
Sebelumnya, AHY mengatakan, saat ini ada pihak yang mengancam Partai Demokrat. Menurut dia, pihak tersebut adalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
Berdasarkan kesaksian dan testimoni dari pihaknya, dia menyebut jika gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan. Bahkan, secara fungsional ada yang berada di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo.
Diduga ada lima orang yang menjadi pelaku gerakan ini. AHY menuturkan, lima orang tersebut terdiri atas satu kader aktif Demokrat, satu kader yang tidak aktif selama enam tahun belakang, satu mantan kader yang diberhentikan sejak sembilan tahun lalu karena kasus korupsi, dan satu lagi mantan kader yang keluar dari partai tiga tahun lalu.
“Sedangkan satunya adalah nonkader partai dan seorang pejabat tinggi pemerintahan, sedang kami mintakan konfirmasi kepada Presiden Joko Widodo,” ujar AHY.
Sumber
