Buzzer dan Influencer di media sosial. Prabowo Subianto sebut rakyat tidak suka dengan buzzer yang memecah belah di medsos.
TERDEPAN.id, JAKARTA — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut, rakyat tidak suka dengan narasi politik yang kasar dan saling menjatuhkan tokoh. Termasuk narasi politik memecah belah yang dilontarkan akun pendengung atau buzzer di media sosial (medsos).
Menteri Pertahanan RI itu menjelaskan, langkah dirinya masuk ke kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi, yang merupakan lawan politiknya dalam Pilpres 2014 dan 2019, merupakan upaya rekonsiliasi. Sebuah upaya menyatukan kembali rakyat untuk membangun Indonesia.
Namun, lanjut dia, keberadaan buzzer politik ternyata terus membuat polarisasi atau keterbelahan masyarakat dengan menyebarkan konten-konten yang menjelek-jelekkan tokoh politik tertentu. Padahal, kata Prabowo, politik Indonesia harus dilakukan dengan bijaksana, cerdas, dan penuh kesadaran.
“Menghujat dan menghardik itu menurut saya tidak produktif. Rakyat tidak suka pemimpin yang saling mengejek dan mengekang,” kata Prabowo lewat keterangan tertulisnya, Jumat (30/6), yang mengutip wawancara sang jenderal dengan jurnalis Najwa Shihab.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa dirinya berprinsip untuk tidak pernah menganggap lawan politik dalam pemilu sebagai “musuh permanen”. Baginya, lawan politik hanya sebatas pesaing saat gelaran pesta demokrasi saja.
Menurut Prabowo, Indonesia yang merupakan negara yang luas dan beragam kebudayaannya membutuhkan elite politik dan pemimpin yang kompak serta mampu bekerja sama. Dengan begitu, potensi maksimal bangsa ini bisa tercapai. “Kita harus bersatu membangun negeri ini. Itu keyakinan saya,” ucapnya.
Prabowo merupakan calon presiden Pilpres 2024 yang diusung Partai Gerindra. Dalam sejumlah survei nasional, elektabilitas Prabowo mengungguli dua pesaing potensialnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Seiring naiknya elektabilitas Prabowo, serangan-serangan politik pun kembali ditujukan kepadanya. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah akun di media sosial mengungkit keterlibatan mantan Pangkostrad TNI AD itu dalam kasus pelanggaran HAM 1998.
Sumber
