Dewan Etik Partai Golkar memanggil dua kader yang mewacanakan digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partai.
Pemanggilan Dewan Etik hari pertama digelar dengan memanggil Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Lawrence Siburian, pada Senin (17/7/2023).
Pemanggilan Dewan Etik terhadap Lawrence digelar secara tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat.
Sidang terhadap Lawrence dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan baru selesai pada pukul 13.00 WIB.
Ketua Dewan Etik Partai Golkar Muhammad Hatta mengaku pemanggilan terhadap Lawrence sebagai bentuk undangan klarifikasi atas pernyataannya yang membuat gaduh internal partai berlambang pohon beringin.
Ia mengaku, meminta penjelasan kepada Lawrence atas wacana munaslub yang disampaikan kepada media massa beberapa waktu lalu.
“Jika kita juga mendengar, melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip etika. Dan kita lihat itu ada sesuatu yang tidak cocok, kita akan panggil, kita akan undang dulu. Jadi tidak harus selalu ada laporan,” tutur Hatta usai sidang Dewan Etik di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Hatta menambahkan, dalam forum klarifikasi, Dewan Etik mempersilahkan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait munaslub Golkar.
“Kita juga memberikan masukan dan saran agar itu tidak meluas menjadi ruang konflik di wilayah publik. Itu intinya,” tegas Hatta.
Ketua Dewan Etik menegaskan, pihaknya memiliki wewenang untuk memeriksa terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan seluruh kader Golkar. Sebab, Dewan Etik mendapatkan mandat dari forum Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Ia mengaku, ada banyak aduan terhadap dugaan pelanggaran etik kader Golkar, namun, aduan tersebut ada yang ditindaklanjuti maupun dihentikan.
Hatta menegaskan, setiap persoalan etik bakal diselesaikan menurut kasusnya. Jika memang ada dugaan pelanggaran berat pada kader, sanksi terberat adalah pemecatan dari keanggotaan partai.
“Ada yang dengan sengaja membuat gerakan yang sifatnya merusak partai, itu akan kita kenakan pelanggaran etik berat. Kalau sudah berat, ya tentu yang bersangkutan dicabut KTA-nya dan tidak mendapat penugasan organisasi. Dikeluarkan dari partai,’ ujar Hatta.
Dewan Etik menegaskan, munaslub bukan forum untuk mengevaluasi program DPP. Ia mengatakan, menggulirkan munaslub memiliki forum dan mekanisme sendiri.
“Jadi membawa wacana munaslub ke ruang publik, timbul pertanyaan maksudnya apa? Karena arus bawah, akar rumput, menjadi kebingungan,” tegas Ketua Dewan Etik.
Dalam jadwal pemanggilan Dewan Etik Partai Golkar, kader yang akan diundang untuk dimintai klarifikasi adalah anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam.
Ia juga menjadi pihak yang mengeluarkan pernyataan soal dorongan munaslub. Padahal, dalam Rapat Pleno Dewan Pakar di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, hasil rekomendasi tidak memuat satupun pembahasan atau wacana soal munaslub Golkar. Rencananya, Ridwan Hisjam akan dimintai klarifikasi pada Selasa (18/7/2023).
