Hukum

Camat di Nganjuk Terjaring OTT, Wabup Bisa Tunjuk Plt

Camat di Nganjuk Terjaring OTT, Wabup Bisa Tunjuk Plt


Tata cara penugasan plt camat diatur peraturan kepala daerah seperti peraturan bupati

TERDEPAN.id, JAKARTA — Sejumlah camat di Nganjuk, Jawa Timur, ditetapkan menjadi tersangka bersama Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) terkait dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, wakil bupati (wabup) Nganjuk dapat menunjuk pelaksana tugas (plt) camat.

“Ada wakil bupati (untuk penunjukan plt camat),” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik saat dikonfirmasi Republika, Rabu (12/5).

Penunjukkan plt camat dapat dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal. Sementara, kata Akmal, tata cara penugasan plt camat diatur dalam peraturan kepala daerah seperti peraturan bupati.

BACA JUGA :  Dua Terdakwa Penyerang Novel Jawab Replik Jaksa Pekan Depan

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menugaskan Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menjadi plt bupati Nganjuk pada Selasa (11/5) malam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah akan diberhentikan sementara (nonaktif) dari jabatannya ketika tersandung kasus hukum dan posisi kepala daerah itu diisi wakilnya sebagai pelaksana tugas.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sebagai penerima, yakni Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.

Sedangkan pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

BACA JUGA :  Kasus Korban KDRT Malah Jadi Tersangka Kini Berstatus 'Hold', Ini Penjelasan Polda Metro

Barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp 647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo. Adapun modus operandinya, para camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk.





Sumber
Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

three × 1 =

Trending

Ke Atas