Kemenkopolhukam bertugas membuat kriteria implementatif agar tidak ada pasal karet.
TERDEPAN.id, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menyebutkan kementeriannya membentuk dua tim untuk melakukan revisi UU No. 11 Tahun 2018 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tim pertama membuat interpretasi pasal karet dan tim kedua terkait rencana revisi.
Mahfud mengatakan Kemenkopolhukam mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah UU ITE. Tugas itu agar ada satu pembuatan kriteria implementatif sehingga tidak terjadi pasal karet.
“Sekarang ini Kemenko Polhukam telah membentuk dua tim. Tim pertama yang bertugas membentuk interpretasi yang lebih teknis dan membuat kriteria implementasi dari pasal yang dianggap pasal karet,” kata Mahfud dalam tayangan video dari Humas Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (19/2).
Tim pertama itu, kata dia, akan dilakukan oleh Kemenkominfo di bawah pimpinan Johnny G Plate bersama tim-nya, tetapi tetap di bawah Kemenko Polhukam. “Tim yang kedua adalah tim rencana revisi UU ITE. Karena ada gugatan UU ini, karena mengandung pasal karet, diskriminatif dan membahayakan demokrasi,” kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Kemenkopolhukam juga akan mendiskusikan dan mengundang pakar, PWI, LSM untuk mengetahui mana saja yang dianggap pasal karet dan diskriminatif secara terbuka. “Kita juga akan mendengar DPR, karena ada anggota DPR yang tidak setuju UU ITE ini direvisi. Selanjutnya dua tim ini akan bekerja pada hari Senin 22 Februari 2021,” ujar Mahfud.
sumber : Antara
Sumber
