Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Berita Golkar – Program ketahanan pangan nasional dilakukan dengan memprioritaskan peningkatan ketersediaan, akses, serta kualitas konsumsi pangan.
Guna mendukung program ketahanan pangan tersebut, Pemerintah juga berupaya mendorong proyek food estate atau lumbung pangan nasional di sejumlah daerah.
Setelah melepas tidak kurang dari 398 wisudawan Institut Teknologi Del di Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus dan sejumlah Pejabat Pemerintah Daerah berkesempatan untuk meninjau area food estate yang berlokasi di Desa Riaria dan Desa Hutajulu, Kabupaten Humbang Hasundutan.
Proyek food estate tersebut saat ini telah memproduksi tanaman pangan diantaranya berupa komoditas hortikultura seperti kentang, cabai, bawang merah, dan bawang putih.
“Ini luar biasa, apa yang sudah dicapai ini 3 tahun. Memang membangun pertanian ini tidak seperti membangun pabrik karena membangun pabrik itu jadwalnya pasti. Tapi kalau ini membangun kebudayaan, agriculture. Jadi, culture-nya ini yang butuh waktu lama, dan kedua, lahannya juga butuh waktu lama. Apalagi lahan di sini pH nya rendah, 4,5, maka perlu pematangan lahan,” ujar Menko Airlangga.
Dalam peninjauan lapangan area food estate yang memiliki luas lahan sekitar 1.000 Ha tersebut, Menko Airlangga juga mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait kebutuhan daerah setempat dalam upaya mendukung keberhasilan proyek food estate tersebut.
Berbagai upaya juga terus dilakukan Pemerintah untuk menguatkan ketahanan pangan nasional mulai dari sisi supply terkait dengan peningkatan produksi, upaya diversifikasi pangan, efisiensi distribusi pangan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas pangan, hingga penguatan stok pangan nasional.
Terkait pengembangan food estate, Menko Airlangga juga menyampaikan agar dilaksanakan dengan berbasis korporasi agar petani berkelompok, baik dalam bentuk koperasi atau gapoktan.
Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam pemberian akses pendampingan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang disediakan Pemerintah serta bekerjasama dengan BUMN maupun swasta.
“Saya melihat disini sudah mulai banyak yang akan panen. Terima kasih. Semoga rakyat di sini makin sejahtera,” pungkas Menko Airlangga.
Sumber
